Rencana Pemerintah Kosongkan Kolom Agama Tuai Pro-Kontra

Gambar2 dan Berita2 kekejaman akibat dari pengaruh Islam baik terhadap sesama Muslim maupun Non-Muslim yang terjadi di Indonesia.
Post Reply
Laurent
Posts: 6083
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Rencana Pemerintah Kosongkan Kolom Agama Tuai Pro-Kontra

Post by Laurent »

Rencana Pemerintah Kosongkan Kolom Agama Tuai Pro-Kontra
Posted on November 7, 2014 by Stefanus Hamonangan in BERITA, SOSIAL POLITIK with 0 Comments
Post View: (157)
Sumber foto:
news.metrotvnews.com
Pernyataan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada Kamis, 6 November 2014, bahwa warga negara Indonesia penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik, ternyata memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Pernyataan tersebut juga menuai protes dari kalangan partai politik.

Protes dilayangkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi rencana pemerintah yang akan mengosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP). “Kolom agama dalam dokumen kependudukan adalah hal yang penting,” ujar Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, di Gedung DPR, Jumat (07/11).

Bagi Fraksi PPP, memeluk agama adalah manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila. Hal itu juga menunjukkan bahwa NKRI bukan negara sekuler, walaupun juga bukan negara agama.

“Lebih baik berkoordinasi dulu dengan DPR untuk segera mengatur dasar hukum adanya identitas agama seseorang di luar agama resmi yang diakui pemerintah,” tambahnya.

Protes juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kebijakan Tjahjo yang membolehkan kolom agama di KTP dikosongkan, disebutkan Fraksi PKS, merupakan program yang tidak Pancasilais.

“Kalau percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara, warga negara tidak perlu merasa malu mencantumkan agama pada kolom KTP,” ujar anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy.

Namun, protes yang dilayangkan oleh FPPP dan FPKS berbanding terbalik dengan pendapat para penganut kepercayaan lokal. Bagi mereka, rencana pengosongan kolom agama ini merupakan suatu berkah.

Seperti yang dituturkan Marsilam. Dia mendukung rencana pemerintah tersebut.

“Semoga itu bisa benar-benar dilaksanakan, supaya tak ada lagi pendiskriminasian terhadap kami,” ujarnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Marsilam merupakan satu dari sekian banyak penganut Parmalim yang keberadaannya sampai saat ini masih sering dipandang sinis dari para penganut agama yang diakui pemerintah, khususnya agama mayoritas yang berada di Sumatera Utara. “Sampai sekarang kami harus memilih satu agama dari enam agama yang diakui pemerintah untuk setiap pembuatan KTP,” tuturnya.

Pro-kontra mengenai pengosongan kolom agama ini memang cukup menarik perhatian publik. Sebelumnya ide pengosongan ini juga terlontar dari Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Basuki atau yang akrab disapa Ahok berpendapat kolom agama di KTP tidaklah penting. Dia membandingkan dengan pemerintah Malaysia yang tidak mencantumkan agama selain Islam di identitas kependudukan.

Untuk itu pemerintah harus melakukan kajian mendalam soal keputusan pengosongan kolom agama ini. Sebab mereka yang memprotes kebijakan tersebut memiliki argumentasi kuat, dan mereka yang mendukung kebijakan tersebut juga memiliki alasan yang bisa diterima akal sehat.

Mungkin pendapat Tjahjo yang menjamin para pemeluk kepercayaan tidak akan dipaksa untuk mengikuti agama yang diakui pemerintah saat membuat KTP juga patut dipertimbangkan oleh semua kalangan. “Indonesia bukan negara agama. Semua aliran kepercayaan harus dihargai. Bahkan saya berkeinginan semua aliran kepercayaan bisa dicantumkan dalam KTP,” ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Kamis (06/11).

http://citizendaily.net/rencana-pemerin ... ro-kontra/
Mirror: Rencana Pemerintah Kosongkan Kolom Agama Tuai Pro-Kontra
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Post Reply