. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Yang Beda Yang Dibungkam

Gambar2 dan Berita2 kekejaman akibat dari pengaruh Islam baik terhadap sesama Muslim maupun Non-Muslim yang terjadi di Indonesia.

Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Mon Jan 24, 2011 1:53 pm

Yang Beda Yang Dibungkam
| Diposkan oleh Teguh | di 22.01 |
Pejabat negara setempat, khususnya di wilayah Departemen Agama, selalu menanyakan penganut Sunda Wiwitan masuk agama mana: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Khonghucu. Penganut Sunda Wiwitan akan menjawab: agamanya, ya, Sunda Wiwitan. Birokrasi tentu kesal, dan dari sinilah perlakuan-perlakuan tidak adil akan diterima penganut Sunda Wiwitan.

Jatikusuma masih beruntung. Pemerintahan Abdurrahman Wahid saat itu memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dia hadapi. Jatikusuma akhirnya bisa melangsungkan acara pernikahan sakral itu.

Jatikusuma tak sendiri. Pengalaman serupa juga terjadi di desa Baturejo, Pati, Jawa Tengah. Di sana ada komunitas yang menyebut diri Sedulur Sikep. Banyak orang lebih mengenalnya sebagai komunitas Samin. Di Pati, kata samin sangat gampang diasosiasikan sebagai polos dan ****. Di kalangan masyarakat santri Pati, saminan jadi istilah untuk Sedulur Sikep yang berkonotasi “pinggiran”, ngeyelan (keras kepala), sukar dipahami, tak punya aturan dan semaunya sendiri.

Nah, bulan lalu, ada dari Sedulur Sikep ini yang hendak mengadakan pasuwitan alias upacara pernikahan. Belum-belum, modin yang biasa mengurusi soal nikah-menikah menolak memberi restu. Bahkan, ia mengancam akan melakukan aksi pengerahan massa.

Tahu apa alasannya? Bukan karena Sedulur Sikep tak pernah memberi sedekah—atau sebut saja upeti—meski bukan tak mungkin itu jadi salah satu sebab. Sedulur Sikep tidak pernah mau menganut satu pun dari agama resmi. Ini yang jadi alasan utama bagi modin.

REMEH kelihatannya. Tapi itulah fakta. Penganut Sunda Wiwitan maupun orang Sedulur Sikep sudah terlanjur dicap negara sebagai anonimitas, tak punya status. Di zaman Orde Baru, orang macam begini akan diidentifikasi sebagai subversif. Setiap penduduk harus memiliki identitas yang lengkap. Petugas sensus yang ditunjuk Badan Pusat Statistik tidak diperkenankan mengosongkan kolom agama pada lembar identitas penduduk. Kolom agama harus diisi.

Ya, pembangunan nasional—inilah mantra ajaib Orde Baru. Dengan mantra ini, Orde Baru melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Kiai-kiai dikumpulkan. Pendeta-pendeta dihimpun. Tetua-tetua adat diorganisir. Mereka semua diinstruksikan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Dari sini, muncullah program yang mengesankan itu: “bersih desa”.

Program “bersih desa” membuat semua penduduk harus dicatat identitasnya. Targetnya, setiap penduduk harus “bersih”. Maka, yang “cacat politik” ditandai sebagai eks-tahanan politik atau eks-narapidana politik (eks tapol/napol). Yang “cacat hukum” dapat stempel “sampah masyarakat/bromocorah”. Dan, tak kalah hebatnya, yang “cacat budaya” memperoleh status “masyarakat primitif”, “tak beragama”, “tak beradab”.

Ada perlakuan khusus buat yang “cacat budaya”, yang disebut belum beragama itu. Buat mereka, program bersih desa adalah menghadirkan kiai, pendeta, biksu, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Beramai-ramai. Tugas tokoh agama itu memberi “pencerahan spiritual”. Itu bahasa halus, padahal maksud sebenarnya adalah memaksa kaum “cacat budaya” itu memeluk agama resmi.

Buntutnya, terjadilah persaingan merebut umat. Ini membuat masyarakat yang hendak “diagamaresmikan” itu jadi tercerai-berai. Ada pengucilan. Mereka yang tak mau bergabung ke dalam agama resmi akan disingkirkan.

Lihatlah apa yang terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di sebagian desa di sana, agama Bodhe nyaris musnah oleh invasi Buddha. Vihara-vihara dibangun. Anak-anak muda dididik dan dikirim menjadi biksu-biksu baru. Mereka harus mengubah identitas agamanya sebagai pemeluk Buddha. Mereka berubah dari Bodhe ke Buddha. Padahal keduanya sama sekali berbeda.

Hal serupa juga dialami orang Dayak di Kalimantan Selatan, yang berubah menjadi orang Banjar.

Begitulah, mantra pembangunan nasional ternyata sangat erat terkait dengan invasi agama-agama itu. Jane Monnig Atkinson, penulis The Art and Politics of Wana Shamanship, melihat dengan jelas keterkaitan itu. Atkinson, yang pernah lama bermukim di suku terpencil Wana, Sulawesi Tengah ini, mengatakan bahwa alasan penghilangan praktik-praktik pagan tradisional dari daftar agama-agama yang absah di Indonesia sudah jelas.

Eksplisit, kata Atkinson, konsep agama adalah konsep kemajuan, modernisasi, dan kesetiaan kepada tujuan-tujuan nasionalis. Penduduk yang dianggap ****, terbelakang atau cuek terhadap visi nasionalis adalah orang-orang yang secara de facto tidak memiliki agama. Pendeknya, lanjut Atkinson, agama adalah garis pembagi yang mempertentangkan massa petani dan penduduk kota di satu sisi, dengan komunitas tradisional yang kecil—yang tidak terintegrasi dengan politik ekonomi nasional—di sisi lain.

PENGALAMAN jadi target untuk “diagamaresmikan” juga dialami komunitas Bayan. Kelompok masyarakat di kawasan Nusa Tenggara Barat ini lebih dikenal sebagai penganut ajaran Wetu Telu. Mereka masih belum lupa bagaimana para ulama dikerahkan dari berbagai daerah Lombok buat mengislamkan mereka. Ada yang menerima dengan terpaksa. Tapi, yang menolak dan tetap bertahan dengan tradisi mereka juga tidak sedikit.

Tengoklah, sejumlah penduduk desa di kawasan Bayan sampai kini masih kokoh memegang keyakinannya. Di sini, masjid tak boleh dibangun. Mereka ramai-ramai menolak “Islam resmi”. Semangat ini juga banyak dialami oleh komunitas-komunitas lokal di Sulawesi Selatan.

Amatoa, salah satu komunitas lokal di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, punya cerita. Sebuah masjid yang berdiri di depan pagar batas wilayah adat mereka hingga kini dibiarkan kosong dan lusuh. Pasalnya, orang-orang Amatoa tak kenal masjid sebagai bagian dari tradisi mereka. “Di sini semua orang Amatoa itu Islam,” kata Thamrin, salah seorang warga komunitas Amatoa. Toh, keislaman Amatoa di Bulukumba tak menjadikan orang seperti Thamrin bisa tidur nyenyak.

Komunitas Amatoa cemas dengan peraturan daerah Bulukumba. Seiring otonomi daerah, tirani mayoritas bergeser dari kekuasaan pusat ke propinsi dan kabupaten. Mayoritas Islam di Bulukumba mendesak untuk menerapkan syariat Islam sebagai peraturan daerah. Padahal, bagi kelompok masyarakat macam Amatoa, syariat Islam hanya mengingatkan pada trauma masa lalu ketika Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) menyerbu mereka.

Tampaknya, benturan demi benturan terus saja terjadi. Para pemeluk keyakinan lokal tak pernah merasa merdeka hingga hari ini. Sentimen kolektif macam agama, etnis, bangsa, selalu saja dianggap mengancam, biang disintegrasi. Tapi, buat negeri Kanada, sentimen kolektif seperti itu bukan sebuah petaka, bukan ancaman.

Negeri ini punya kebijakan menarik. Namanya multicultural policy. Sejak kebijakan itu berlaku pada 1971, Kanada memberi restu bagi suara kolektif apapun yang mau menyerukan identitas agama, etnis, bangsa dan bahasa. Tentu pro kontra kebijakan ini selalu ada. Tapi bukti positif hasil kebijakan ini muncul dalam suatu survei oleh lembaga terkenal, The Angus Reid Group, tahun 1991.

Dari 3.325 responden yang dipilih untuk diwawancari, 78 persen percaya, Kanada mendorong nilai-nilai bersama. Lantas 91 persen di dalamnya yakin, nilai-nilai tersebut penting dalam mengikat mereka secara bersama sebagai sebuah bangsa. Selain itu, hampir tiga perempat (73 persen) percaya, kebijakan multikulturalisme menjamin orang-orang Kanada dari latar belakang yang berbeda-beda memiliki rasa kebersamaan sebagai orang Kanada. Dan yang melegakan, 90 persen yang diwawancarai masih mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Kanada.

Nah, jika mau belajar dari Kanada, tentu kelak tak perlu cemas dengan artikulasi: Bugis-Indonesia, Jawa-Indonesia, Cina-Indonesia, Papua-Indonesia. Ini justru jadi mozaik kekayaan identitas: agama, etnis, dan bangsa di Indonesia. Jadi, saat orang Papua mengibarkan bendera yang bukan merah putih, tak perlu gusar. Siapa takut? Desantara / M. Nurkhoiron

sumber http://www.desantara.org/page/informati ... 0Dibungkam
Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Berbagi ke Google Buzz

http://selokartojaya.blogspot.com/2010/ ... ngkam.html
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Tue Feb 15, 2011 7:09 pm

Masyarakat Tengger Belum Merdeka
Posted on 09. Mar, 2008 by PUSPeK Averroes in OPINI

ARTIKEL PILIHAN
Oleh : Edi Purwanto

Hari kemerdekaan adalah terbebasnya belenggu kolonialisme dan imperialisme penjajah. Atas nama Tuhan, kebebasan berharkat dan bermartabat diperoleh lewar momentum kemerdekaan. Sampai sebatas manakah kebebasan dalam beragama dalam visi kemerdekaan tersebut.

Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia hampir setiap tahun dilakukan dan diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun ini Indonesia telah merayakan kemerdekaanya lebih dari 60 tahun. Arus modernitas dikumandangkan dalam berbagai hal. Pelayanan telekomunikasi, pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan sudah mendekati tahap penyempurnaan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan itu, pemerintah juga memberikan batas-batas yang jelas tentang keberagamaan. Dalam pengamalan keberagamaan Indonesia melalui departemen agama telah memberikan kriteria tentang keberagaman.

Di Indonesia ada 6 agama yang disahkan sebagai agama resmi di Indonesia. Mereka bisa hidup subur sebagai sebuah agama yang terinstitusikan. Pemerintah memberikan sarana dan prasarana mulai dari tempat ibadah dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan pengembangan keberagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, agama sebagai sebuah keyakinan dan institusi keagamaan mulai bergeser pemaknaannya yaitu sebagai kendaraan dalam memperoleh legitimasi politik dan kekuasaan. Pertikaian dan pertarungan dalam rangka untuk memberikan legitimasi eksistensi agama bukan merupakan sesuatu yang aneh bagi bangsa ini.

Pola relasi yang saling memperkuat eksistensinya dalam berbagai hal inilah yang mendorong orang, baik itu secara perseorangan maupun istitusi untuk memberikan indikasi kepada orang yang ada di luar dirinya sebagai entitas lain (others). Entitas lain inilah yang kemudian sangat rentan terhadap diskriminatif.

Banyak sudah kita temukan diskursif penyesatan atas orang-orang yang dianggap lain. Yaitu entitas-entitas yang tidak sesuai dengan mainstrem agama yang berada di Indonesia. Kita bisa melihat kejadian yang menimpa Yusman Roy yang meringgkuk dalam jeruji besi dikarenakan dia mengajarkan solat bilingual, Kasus Ahmadiyah yang ada di Jakarta dan masih banyak lagi. Kasus-kasus ini tidak lepas dari pembakuan agama yang dilakukan oleh pemerintah.

Strategi Minoritasisasi
Proyek peminggiran dan purifikasi ini menggejala setelah pecahnya pemberontakan PKI pada tahun 1965, serta dengan dikembalikanya UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Penyeragaman keberagamaan ini dilakukan pemerintah guna untuk memberikan label kepada golongan lain yang ingin berbuat makar. Di sisi lain pemerintah juga berkeinginan untuk bisa meregulasi seluruh aktivitas keberagamaan masyarakat. Proyek penyeragaman dan purifikasi agama ini juga terjadi pada masyarakat Tengger Jawa Timur.

Masyarakat Tengger memiliki keyakinan yang berbeda dengan agama-agama mainstrem di negara kita. Orang Tengger sendiri menyebut dirinya sebagai Budho Tengger. Sebuah ritual agama yang berbeda dengan tradisi Budha dan tradisi Hindu. Masyarakat Tengger tidak merayakan upacara-upacara seperti Pagerwesi, Galungan, Saraswati seperti yang dilakukan orang Hindu pada umumnya. Mereka juga tidak melaksanakan upacara Waisak dan upacara-upacara Budha yang lainya. Pemerintah tidak mengakui adanya Budho Tengger, pemerintah menganjurkan masyarakat Tengger untuk menganut salah satu dari agama yang sudah dibakukan oleh pemerintah.

Pemerintah menjalankan proyek purifikasi ini dengan berbagai cara pertama, penafsiran-penafsiran mitos Tengger. Hal ini seperti yang di tulis Robert Hafner (1985) dalam bukunya Hindu Javanese Tengger Tradition and Islam, bagaimana mitologi tradisi Karo itu dikemas dalam bentuk Islam. Pertemuan antara pengikut Muhammad dan pengikut Aji Soko yang meninggal keduanya dan diselamati keduanya (Karo). Dari teks itu kelihatan sekali nuansa tengger yang dimasuki mits islam. Kedua, mengganti nama tempat-tempat ibadah, hal ini bisa kita lihat di desa Wonokerto Probolinggo yang penduduknya mayoritas sudah Islam. Sanggar Pamujan diganti fungsinya menjadi Masjid dan posisi dukun diganti dengan seorang Modin. Ketiga, mengganti mantra-mantra Tengger dengan mantra-mantra Hindu ini bisa kita lihat pada saat upacara Yadnya Kasada di Pontren Bromo.

Resistensi Terhadap Agama Resmi
Perlawanan terhadap agama-agama mainstrem menjadi sesuatu yang sah bagi orang yang terdominasi. Seperti yang dilakukan oleh mbah Ngatrulin (dukun Desa Ngadas Malang) yang keluar dari pertemuan dukun tengger pada tahun 1973 di desa Ngadisari. Dalam pertemuan itu para dukun Tengger sepakat untuk memeluk agama Hindu seperti yang berkembang di Bali. Kecuali mbah Ngatrulin dan warganya yang berada di Ngadas Malang. Mereka masih menetapkan Budho Tengger sebagai agamanya. Budho Tengger bagaimanapun adalah agama orang Tengger dan merupakan ajaran tersendiri yang berbeda dengan ajaran Hindu dan Budha apalagi Islam.

Seperti halnya Mbah Mujo Dukun Tengger dari desa Ngadisari Probolinggo. Beliau pernah mengikuti pelatihan Hindu Darma di Blitar pada tahun 1970-an. Dalam pelatihan itu, dia mendapatkan mantra-mantra Hindu seperti yang dipraktekan orang Bali dalam upacara-upacara Hindu.

Parisada Hindu Darma itu bermaksud mengganti mantra-mantra Tengger dengan mantra Hindu, dalam prakteknya Mbah Mujo masih menggunakan mantra-mantra dengan bahasa Tengger. Alasan yang diberikan adalah bahwa mantra itu sudah diberikan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Lagi pula mereka lebih nyaman membaca mantra-mantra dengan bahasa Tengger sendiri. Dengan mengunakan bahasa tengger masyarakat akan lebih faham.

Hanya Agama Resmi
Negara dalam bentuk institusi agama formal ataupun yang sudah mengakar dalam kepala akan terus mencoba menghabisi tradisi lokal yang ada di tengger. Sementara masyarakat tengger akan selalu melakukan perlawana yang tiada akhir.

Dalam perjalanan sejarah masyarakat tengger dengan keyakinanya Budho Tengger tidak pernah diakui oleh pemerintah. Walaupun demikian mereka tetap mempertahankan tradisi yang di wariskan oleh leluhur mereka. masyarakat Tengger akan terus melakukan perlawanan atas dominasi yang diberikan penguasa kepadanya. Dengan demikian kemerdekaan yang ada di negeri ini jelas tidak ada. Merdeka adalah bagi mereka yang berkuasa, elit pemerintah yang menikmati kekuasaanya untuk diri dan golonganya.

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, hal itu hanya berfungsi pada agama-agama yang terlembagakan secara resmi oleh negara, bukan untuk entitas-entitas lain di luar agama resmi. Masyarakat kecil dan komunitas kecil akan selalu terpinggirkan Lantas bagaimana kita menafsirkan kemerdekaan beragama itu kalu toh tidak pernah terbukti dalam sejarah masyarakat indonesia?

http://www.puspek.averroes.or.id/2008/0 ... -beragama/
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Sun Feb 20, 2011 10:39 am

Kalo Pemerintah aja seperti itu, apalagi Ormasnya
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby great_destroyer » Sun Feb 20, 2011 12:21 pm

sy prihatin dgn apa yg menimpa suku tengger, suku indian & aborigin.. [-o<
great_destroyer
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 514
Joined: Fri Jan 01, 2010 10:16 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby duren » Sun Feb 20, 2011 12:52 pm

Ditolak Saudi, Pemerintah Jamin Ahmadiyah Tak Ada yang Berhaji

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Paska unjuk rasa penolakan dan pembubaran Ahmadiyah, Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya tetap mewaspadai kemungkinan terjadi tindakan kekerasan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar, mengungkapkan kepolisian tetap melakukan pengamanan terhadap masjid maupun rumah yang dijadikan lokasi pertemuan maupun ibadah jemaah Ahmadiyah di Ibukota Jakarta.

"Tidak ada penyerangan, situasi aman. Pengamanan tetap seperti kemarin dengan mengadakan patroli rutin," kata dia di Jakarta, Minggu (20/2/2011).

Menanggapi maraknya unjuk rasa penolakan jemaah Ahmadiyah yang dilakukan sejumlah organisasi massa Islam, Baharudin menegaskan kepolisian akan menetapkan Protap 01 untuk mengantisipasi tindakan anarkis dengan terukur.

"Jumlah personel tetap disesuaikan di Polres wilayah masing-masing. Tidak ada pengamanan berlebih atau penambahan personel secara signifikan," tuturnya.

Meski tidak terjadi aksi penyerangan, menurut dia, selain petugas patroli, sejumlah personel intel yang ditugaskan di lapangan tetap mengawasi perkembangan potensi kerusuhan terhadap lokasi-lokasi jemaah Ahmadiyah di Jakarta.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman telah mewanti-wanti bahwa petugas akan melumpuhkan anggota perusuh dengan senjata api, jika berpotensi membahayakan masyarakat dan menimbulkan korban seperti peristiwa di Cikeusik.

"Masyarakat yang merusak dan menganiaya bukan pengunjuk rasa, tapi sudah bertindak anarkis. Polisi akan menembak," kata Kapolda.

Seperti diberitakan, terdapat 13 titik lokasi masjid maupun rumah ibadah jemaah Ahmadiyah di Jakarta. Beberapa lokasi yang rawan terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Sementara itu, larangan dari Pemerintah Arab Saudi bagi seluruh negara di dunia agar tidak mengirimkan jemaat Ahmadiyah ke Tanah Suci juga berlaku bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama memastikan tidak ada jemaat Ahmadiyah yang pergi haji ke Mekkah.

"Sama kita pun dilarang, makanya setiap tahunnya Kementerian Agama selalu menjamin kepada pemerintah Saudi kalau dari sekian ribu warga Indonesia yang berhaji tidak ada jemaat Ahmadiyah," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf, sanksi yang diberikan pemerintah Saudi sangat keras bila dicurigai ada jemaat Ahmadiyah pergi tanah suci. Pemerintah Saudi tidak segan-segan menolak satu pesawat bila dicurigai dalam pesawat tersebut ada jemaat Ahmadiyah.

"Bila ada satu pesawat yang dicurigai ada seorang jemaat Ahmadiyah, bisa-bisa satu pesawat ditolak semua oleh Saudi. :green: Makanya pemerintah memberikan jaminan tidak ada jemaat Ahmadiyah dalam pengiriman jemaah haji ke tanah suci," terang Ma'ruf.

MUI sendiri tetap dengan pendirian seperti negara-negara Islam di dunia yang menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dinilai menyesatkan.

"Jelas bahwa sikap MUI lewat fatwa-fatwanya, Ahmadiyah itu menyimpang atau sesat. Keyakinan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi bertentangan dengan akidah Islam," imbuh Ma'ruf.
User avatar
duren
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 11007
Images: 14
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Al-Kafirun_Mukmin » Tue Feb 22, 2011 3:21 pm

great_destroyer wrote:sy prihatin dgn apa yg menimpa suku tengger, suku indian & aborigin.. [-o<


mmangnya knapa dngn mereka??.. :-({|=
User avatar
Al-Kafirun_Mukmin
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1135
Joined: Sat Jan 22, 2011 7:13 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby great_destroyer » Tue Feb 22, 2011 6:18 pm

great_destroyer wrote:sy prihatin dgn apa yg menimpa suku tengger, suku indian & aborigin.. [-o<

Al-Kafirun_Mukmin wrote:mmangnya knapa dngn mereka??.. :-({|=

yahh.. klo suku tengger dibungkam indon,
suku indian n' suku aborigin dibungkam siapa ya boz :rock:
great_destroyer
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 514
Joined: Fri Jan 01, 2010 10:16 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Al-Kafirun_Mukmin » Tue Feb 22, 2011 11:20 pm

great_destroyer wrote:[
suku indian n' suku aborigin dibungkam siapa ya boz :rock:



setahu sy orng2 Eropa yg ngungsi k Dunia Baru.. lah truss??..
User avatar
Al-Kafirun_Mukmin
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1135
Joined: Sat Jan 22, 2011 7:13 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Brawijaya V » Wed Feb 23, 2011 12:01 am

great_destroyer wrote:yahh.. klo suku tengger dibungkam indon,
suku indian n' suku aborigin dibungkam siapa ya boz :rock:


Ini bukannya lagi ngomongin mengenai "keyakinan"? Kok malah OOT ke "suku" sihh??
Brawijaya V
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 302
Joined: Tue Sep 28, 2010 3:23 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Al-Kafirun_Mukmin » Wed Feb 23, 2011 12:05 am

maap maap..
User avatar
Al-Kafirun_Mukmin
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1135
Joined: Sat Jan 22, 2011 7:13 am

Postby yvptgxj » Sun Mar 06, 2011 11:52 pm

Program “bersih desa” membuat semua penduduk harus dicatat identitasnya. Targetnya, setiap penduduk harus “bersih”. Maka, yang “cacat politik” ditandai sebagai eks-tahanan politik atau eks-narapidana politik (eks tapol/napol). Yang “cacat hukum” dapat stempel “sampah masyarakat/bromocorah”. Dan, tak kalah hebatnya, yang “cacat budaya” memperoleh status “masyarakat primitif”, “tak beragama”, “tak beradab”.


Hadeeh! Sombong dan angkuh! Kagak mau nunjuk belangnya sendiri.
yvptgxj
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1851
Joined: Fri Mar 06, 2009 8:58 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Tue Apr 19, 2011 11:05 am

Laurent wrote:
PENGALAMAN jadi target untuk “diagamaresmikan” juga dialami komunitas Bayan. Kelompok masyarakat di kawasan Nusa Tenggara Barat ini lebih dikenal sebagai penganut ajaran Wetu Telu. Mereka masih belum lupa bagaimana para ulama dikerahkan dari berbagai daerah Lombok buat mengislamkan mereka. Ada yang menerima dengan terpaksa. Tapi, yang menolak dan tetap bertahan dengan tradisi mereka juga tidak sedikit.

Tengoklah, sejumlah penduduk desa di kawasan Bayan sampai kini masih kokoh memegang keyakinannya. Di sini, masjid tak boleh dibangun. Mereka ramai-ramai menolak “Islam resmi”. Semangat ini juga banyak dialami oleh komunitas-komunitas lokal di Sulawesi Selatan.

Amatoa, salah satu komunitas lokal di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, punya cerita. Sebuah masjid yang berdiri di depan pagar batas wilayah adat mereka hingga kini dibiarkan kosong dan lusuh. Pasalnya, orang-orang Amatoa tak kenal masjid sebagai bagian dari tradisi mereka. “Di sini semua orang Amatoa itu Islam,” kata Thamrin, salah seorang warga komunitas Amatoa. Toh, keislaman Amatoa di Bulukumba tak menjadikan orang seperti Thamrin bisa tidur nyenyak.

Komunitas Amatoa cemas dengan peraturan daerah Bulukumba. Seiring otonomi daerah, tirani mayoritas bergeser dari kekuasaan pusat ke propinsi dan kabupaten. Mayoritas Islam di Bulukumba mendesak untuk menerapkan syariat Islam sebagai peraturan daerah. Padahal, bagi kelompok masyarakat macam Amatoa, syariat Islam hanya mengingatkan pada trauma masa lalu ketika Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) menyerbu mereka.


Salut !!! Ternyata, masih banyak daerah Indonesia yang menolak ISLAM. Kita perlu sebarkan FFI ke sana
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Wed Jul 27, 2011 7:44 pm

Agama Pribumi: Antara Kebijakan Negara dan Rebutan Pengikut oleh Agama Resmi Jun 2, '08 11:17 PM
untuk semuanya
SEBENARNYA persoalan pemberangusan agama dan kepercayaan lain oleh satu kelompok yang lain telah terjadi jauh sebelum hari-hari sekarang ini. Tidak hanya Ahmadiyah yang harus dilarang oleh Bakorpakem, tetapi juga telah terjadi penghancuran agama-agama pribumi Indonesia oleh negara. Agama dan kepercayaan yang tidak secara resmi diakui sebagai agama negara Indonesia harus menginduk pada lima/enam agama yang secara resmi diakui negara. Agama pribumi yang berada pada identitas lokal dalam hubungan yang transendental, kehilangan ekologinya untuk tetap bertahan hidup dan berkembang.



Nasib Agama Pribumi

Sebut saja agama Tirtha, Kaharingan, Budo (bukan Budha), Kejawen, Samin, Alluk Todolo, Bahai, Marrapu dan sebagainya. Kemana pengikut agama-agama ini? Karena ketentuan agama resmi hanya enam (secara kronologis agama resmi Indonesia pernah enam yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konfusianisme lalu menjadi lima karena Surat Edaran Mendagri Tahun 1978 dengan Konfusianisme tidak termasuk di dalamnya terakhir setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden Konfusianisme kembali dimasukkan) maka penganut agama-agama yang lain ‘dipaksa’ harus menginduk pada agama resmi.

Penetapan Presiden No. 1/PnPs/1965 yang diperbarui/dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama telah menutup ruang hidup untuk agama dan/atau kepercayaan yang berada di luar agama resmi negara. Bahkan setelah Peristiwa 30 September 1965, Konfusianisme yang identik dengan etnis Cina diberangus dengan alasan sebagian besar warga negara Indonesia dari etnis Cina tersebut adalah anggota dan simpatisan PKI. Dengan regulasi itu pulalah maka seolah agama-agama dunia berebut pengikut dari agama-agama pribumi yang tumbuh di suku-suku dan masyarakat lokal Indonesia.

Seperti agama Kaharingan yang dianut sebagai agama suku Dayak di Kalimantan. Atau Tollotang yang dianut oleh suku Bugis. Karena penetapan agama resmi negara itulah maka pengikut agama-agama tersebut dimasukkan dalam kategori agama Hindu. Sehingga tidak heran jika ada Hindu Tollotang dan Hindu Kaharingan. Tengok juga agama Parmalim yang tumbuh di suku Batak. Mereka menyembah “Tuhan Debata Mulajadi Nabolon” yaitu pencipta manusia, langit, bumi dan segala isi alam semesta. Mereka menyebut dirinya sebagai “Umat Ugamo Malim”.

Banyak penganut agama-agama pribumi ini yang kemudian ‘menyerah’ dan memilih untuk berada di dalam agama resmi yang ditetapkan negara. Karena dengan demikian mereka akan diakui sebagai warga negara Indonesia yang secara administratif ditandai dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Akan sulit bagi mereka yang mau membuat KTP jika tidak menganut agama resmi negara. Ya, karena dalam KTP ada kolom yang memastikan agama/kepercayaan kita tercantum di dalamnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa tidak mengisinya (mengosonginya) atau menentukan agama/kepercayaan yang mereka anut di luar yang telah ditentukan sebagai agama resmi negara.

Ihwal tersebut dialami oleh penganut Samin di daerah Pati. Hampir sebagian besar warga penganut Saminisme ini sebenarnya tidak mau mencantumkan agama mereka. Mereka tidak mau dimasukkan dalam salah satu agama resmi negara. Menurut mereka, agama/kepercayaan yang mereka anut tidak bisa dimuarakan dalam salah satu agama resmi negara. Keteguhan mereka ini ternyata membuat warga penganut Samin ini sulit mendapatkan pengakuan secara administrasi negara. Beberapa kali mereka berusaha membuat KTP dengan tidak mengisi kolom agama atau jika mengisinya adalah dengan Saminisme, tetapi hal ini ditolak oleh aparat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Berbeda dengan Saminisme, Kejawen lebih mampu meliuk-liuk lentur dalam berbagai agama resmi negara. Kejawen berada di dalam Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Mereka lentur memainkan napas kepercayaan mereka untuk berada di tengah-tengah agama resmi negara. Sehingga beberapa agama yang sebenarnya sangat khas Eropa seperti Katholik dan Kristen mau untuk menyerap tradisi-tradisi Kejawen dalam ritual keagamaan mereka. Di Kristen maka ada Gereja Kristen Jawa yang menggunakan bahasa Jawa dalam acara kebaktian/misa. Pun dengan Katholik. Bahkan dalam Katholik, Kejawen tumbuh subur dengan usaha keras para misionarisnya yang mendekatkan diri mereka pada tradisi Kejawen. Lihat saja upacar-upacar keagamaan Katholik di wilayah pedesaan yang mengadopsi tradisi Jawa atau datanglah ke Gereja Ganjuran di Bantul. Di sana Gereja lebih mirip candi dan dalam beberapa ritualnya menggunakan tidak saja bahasa Jawa tetapi juga pakaian dan adat Jawa.

Memang jauh sebelum Katholik dan Kristen, Islam telah melakukan yang sama. Mulai dari penyebaran agama melalui media wayang kulit dan berbagai kesenian tradisional lainnya, tampaknya telah memikat penganut agama-agama pribumi untuk masuk dalam Islam. Bahkan akan sangat sulit membayangkan agama yang berasal dari Arab ini telah sedemikian rupa bercampur dengan tradisi Jawa yang sangat animisme dan dinamisme. Seperti doa-doa yang dibacakan di bawah pohon besar keramat atau sungai, tirakat dengan tidur semalam suntuk di makam atau puasa yang tidak ada dalam kaidah Islam (puasa mutih, ngrowot, dan sebagainya).

Atau tengok sebentar laku ibadah beberapa warga desa Panggang, Giriharjo, Gunung Kidul. Sebagian besar warga disana secara administratif, dapat dilihat dari KTP-nya, menganut agama Katholik. Tetapi jika melihat ritual yang dijalani seperti berendam di sungai waktu malam, bertapa di gua-gua batu karst, dan sebagainya. Sementara doa-doa yang dibacanya tidak berbeda dengan doa agama Islam. Percampuran macam apakah ini? Bukankah ini menakjubkan? Kondisi dan situasi semacam ini banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dan tidak ada masalah sebenarnya.



Agama Resmi: Berkontribusi dalam Diskriminasi?

Terlepas dari kemampuan setiap agama pribumi mempertahankan diri atau menyesuaikan dirinya untuk berada dimana, tetapi tetap ada satu persoalan yang belum selesai. Tidak lain dan tidak bukan persoalan itu adalah persoalan kebebasan warga negara dalam memilih agama dan kepercayaannya. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah kebebasan mencantumkan atau tidak agamanya dalam KTP, juga hendak mencantumkan agama/kepercayaan apa di dalamnya. Tetapi dari itu semua tampaknya perlu diajukan satu pertanyaan khusus kepada lima/enam agama resmi di negara Indonesia: dimana mereka dalam proses pengkerdilan (bahkan peniadaan) agama-agama pribumi yang dianut masyarakat Indonesia.

Sengaja atau tidak, tampaknya agama-agama resmi inilah yang menangguk keuntungan besar dari sikap negara yang hanya mengakui enam atau lima agama. Seperti berebut pengikut, agama-agama resmi ini bahkan lebih pada sikap mengafirmasi keputusan pemerintah. Dengan regulasi pemerintah ini pula, seolah agama-agama resmi selalu punya legitimasi untuk mengembalikan berbagai varian dan tafsir yang berbeda atas agama resmi. Tidak hanya kasus Eden, Mushaddeq, kelompok kepercayaan di Sulawesi Selatan atau Ahmadiyah tetapi tentu juga masih kita ingat kelompok tafsir yang berbeda dengan agama Katholik di Bandung. Mereka dianggap melenceng dan menodai agama yang bersangkutan sehingga pantas untuk direedukasi.

Semua agama resmi itu pun hanya merujuk pada apa yang diputuskan oleh negara. Rujukannya jelas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.” Luar biasa bukan? Tidak saja negara telah mencampuri urusan warga negaranya dalam urusan agama dan kepercayaan, tetapi juga agama-agama resmi (yang diuntungkan?) telah berdiri seolah tidak tahu bahwa sedang terjadi persoalan besar terkait hak manusia menentukan dan memilih agama dan/atau kepercayaannya.

Ironisnya lagi jika salah satu agama resmi negara mengalami perlakuan diskriminatif dari agama lainnya, mereka berteriak-teriak tentang kebebasan beragama, penghargaan atas hak asasi manusia, dan sebagainya. Giliran pada persoalan campur tangan negara dalam menentukan lima/enam agama resmi negara, tidak satu pun yang menolaknya. Bukankah secara substansi kasus yang dialami sangat serupa dan sepadan? Keduanya sama-sama dalam koridor hak asasi manusia dan kebebasan untuk beragama. Mereka yang masuk dalam agama resmi negara tampaknya tidak melihat hal itu sebagai persoalan yang akan berdampak ke mereka. Bagi agama resmi kepentingan mereka yang lebih besar adalah bagaimana memperbanyak dan memperpanjang jumlah pengikut mereka dibandingkan persoalan hak asasi manusia dan kebebasan untuk beragama. Jadi tidak mengherankan jika saat ini terjadi ketegangan dan konflik besar/kecil antar agama atau umat beragama. Ya, karena agama resmi negara yang ada saat ini pun sejak awal telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya ketidakadilan dan peniadaan agama/kepercayaan pribumi masyarakat Indonesia. []

http://macamacam.multiply.com/journal/i ... gama_Resmi
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby yvptgxj » Wed Jul 27, 2011 10:14 pm

Semua ini ulah dari suku islam. Ajaran lain yg jadi official resmi PANCASILA seperti di cucuk idungnya oleh suku islam.

CUIIH! *sembari buang ludah ke tanah*
yvptgxj
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1851
Joined: Fri Mar 06, 2009 8:58 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Mon Aug 01, 2011 6:19 pm

Minggu, 19 September 2010Negara, Agama dan KTP
Oleh Agus Sopian

Konstitusi dan birokrasi membuat mereka jadi “atheis”. Hak-hak sipil terhambat, ancaman fisik hanya tinggal tunggu waktu.


Ada tanda strip di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Engkus Ruswana. Atheiskah orang ini? Kesalahan komputer di catatan sipil? Atau lebih serius lagi: dia sedang dalam kontrol negara?

Hampir tak bisa dibantah, KTP bisa menjadi celah kecil negara untuk mengintip gerak-gerik rakyatnya, terutama mereka yang dianggap berbahaya. Lihat apa yang terjadi pada eks tahanan politik (tapol) Partai Komunis Indonesia. Mereka dianggap bahaya laten, bisa bangkit kapan waktu dan kembali ke gelanggang politik. Negara merasa perlu untuk terus memonitor mereka. Ekornya, sebuah kebijakan sarkastis diberlakukan: KTP berlabel ET, singkatan dari “eks tapol”.

Hasilnya cespleng. Mereka kini tak punya kemampuan untuk leluasa bergerak. Paralel dengan ini, langkah mereka untuk memasuki pintu politik pun mandeg sama sekali. Mereka malahan tak bisa mengetuk pintu-pintu lainnya. Semua kebebasan sipilnya tertutup, kecuali derita panjang. Terkadang derita itu menjalar sampai ke anak-cucunya.

Dan sekarang, perlukah Ruswana dikontrol sebegitu rupa sehingga ruang kebebasan sipilnya juga harus ditutup, semua atau sebagian? Saya mengenal Ruswana cukup lama. Dan rasa-rasanya dia tak memadai untuk dikerangkeng dalam definisi orang berbahaya. Dia suami dari seorang istri, Tuti Ekawati, seorang ibu rumah tangga yang ramah. Ruswana bapak dari tiga anak, yang kesemuanya tak pernah punya pertalian dengan kasus-kasus yang dapat dianggap membahayakan negara.

Ruswana yang saya kenal adalah seorang planolog lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1983, dan kini bekerja sebagai konsultan ahli sistem perencanaan pembangunan pada Local Governance Support Program (LGSP), sebuah lembaga kontraktor untuk United States Agency for International Development (Usaid).

Saya baru tahu di belakang hari kalau KTP strip itu ternyata penanda buat seorang penghayat aliran kepercayaan. Ruswana memang pemeluk Agama Buhun, suatu aliran kepercayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Mei Kartawinata.

Di Indonesia, penganut Agama Buhun tak sedikit. Data yang terekam oleh peneliti Abdul Rozak, penulis Teologi Kebatinan Sunda, menunjukkan populasi 100 ribu orang. Jika angka ini benar, Agama Buhun jelas salah satu aliran kepercayaan terbesar di Indonesia. Dikatakan terbesar lantaran angka itu adalah 25 persen dari seluruh penghayat aliran kepercayaan. Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, total jenderal penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.

Semua penghayat umumnya mendapat KTP strip. Negara menggolongkan mereka sebagai pemeluk “agama lain-lain” dan praktis segolongan dengan penganut Konghucu, Kejawen, Aliran Mulajadi Nabolon, Purwoduksino, Budi Luhur, Kaharingan, Pahkampetan, Bolim, Basora, Tonaas Walian dan banyak lagi.

Sebagai penganut “agama lain-lain”, banyak dari mereka yang harus berurusan dengan ranjau-ranjau birokrasi yang cenderung diskriminatif itu. Bukan hanya dijatah KTP strip, adakalanya bisa lebih menyakitkan lagi: mereka dipersetankan untuk punya KTP.

Contoh paling terkenal adalah Dewi Kanti, seorang penganut Agama Sunda Wiwitan, aliran kepercayaan yang dikembangkan kakeknya, Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. ADS (Agama Djawa Sunda), inilah cap buruk yang diberikan kolonial Belanda untuk ajaran Madrais. Si empunya lakon belakangan ditangkap, lalu dibuang ke Ternate dan baru kembali ke kampung halamannya sekitar tahun 1920 untuk melanjutkan pengembangan ajarannya, terutama di sekitar kampung halamannya. Agama Sunda Wiwitan versi Madrais, akhirnya dikenal juga sebagai Agama Cigugur.

“Saya sudah mendapatkan KTP sekarang,” kata Dewi Kanti, awal Maret lalu. Tengah malam sebentar lagi tiba, Dewi Kanti masih bersemangat menceritakan pengalamannya untuk memiliki KTP. Katanya, selama bertahun-tahun dia tak pernah berhenti mendata kasus-kasus KTP para penghayat untuk meyakinkan birokrasi catatan sipil. Agustus 2005, dia baru mendapatkan KTP, atau setelah birokrasi menggantungnya tiga tahun.

Pahit yang dirasakan Dewi Kanti dimulai dari upacara pernikahannya dengan Okky Satrio yang berlatar adat Sunda Wiwitan. Birokrasi sipil tak terima. Pasangan itu gagal memeroleh Akta Nikah. Orang tahu, Akta Nikah adalah bahan baku untuk Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga bahan baku untuk KTP.

Gara-gara tak punya KTP, Dewi Kanti kehilangan hak asuransi dari suaminya, saat bekerja pada suatu perusahaan sekuritas. Kepahitan telah berlalu, KTP sudah di tangan Dewi Kanti, tapi suaminya tak lagi jadi karyawan swasta. Kini dia jadi petani.

***


Di kalangan pemeluk Agama Buhun, Engkus Ruswana dikenal sebagai ketua umum Budi Daya, organisasi kemasyarakatan yang mengurusi para pemeluk ajaran Mei Kartawinata. Budi Daya hanyalah salah satu di antara tiga organisasi yang melayani para penghayat dari komunitas yang sama. Dua lainnya Aji Dipa dan Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP).

Ruswana punya definisi tentang agama. Muasal kosakata “agama” menurutnya adalah hagama, dari bahasa Kawi. Ha untuk “ada” dan gamana untuk “aturan atau jalan”. Dari sana, Ruswana mengartikan agama sebagai “ada aturan atau jalan (lebih baik)” dan ke sanalah sebenarnya tujuan ajaran-ajaran Mei Kartawinata bermuara.

Untuk membangun jalan dalam mencapai tatanan sosial yang lebih baik, Agama Buhun berpijak pada tiga elemen utama. Spiritualitas individu berdasar ketuhanan. Kemanusiaan berdasar persamaan. Kebangsaan berdasar karakter dan nation building.

Apa boleh buat, negara melarang apa yang diyakini Ruswana sebagai agama. Larangan ini ada aturan yuridisnya: UU No. 1/1965, yang kemudian diikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/1969. Kombinasi aturan ini dipagari Ketetapan MPR No IV/1978 yang menggariskan bahwa “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.” Sebuah frasa aneh, dan nyaris tak memiliki logika. Pertanyaannya, apakah ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan agama?

Apapun, demi aturan main dan loyalitas pada negara, para pemeluk ajaran Mei Kartawinata menamai agama mereka Aliran Kepercayaan Perjalanan, biasa disingkat AKP, sebuah nama yang kemudian dijadikan nama organisasi bagi salah satu sekte penghayat ajaran Mei Kartawinata. Siapa Kartawinata?

Nama itu pernah dikenal dalam jagat politik Indonesia tahun 1950-an. Dia pendiri Partai Permai (Persatuan Rakyat Marhaenis). Pada pemilihan umum 1955, Permai mendapatkan dua kursi di konstituante. Kartawinata juga pernah menjadi nama penting dalam jagat seni. Dia menjadi figur sentral di balik pendirian Pebadi (Paguyuban Dalang Indonesia). Kartawinata suka wayang. Melalui wayang, dia memompakan ajaran-ajarannya.

Peneliti Abdul Rozak – sehari-harinya menjabat dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati, Bandung – banyak memberikan informasi seputar riwayat hidup Mei Kartawina melalui bukunya itu. Di luar pendekatannya terhadap teologi Agama Buhun, Engkus Ruswana mengafirmasi kebenaran fakta di dalam buku itu. Tokoh-tokoh Agama Buhun lainnya seperti Aa Suara Adinegara, Usup Sudarsa, Suparman, atau Endang Rasidi, menyatakan sependapat.

Menurut Abdul Rozak, Kartawinata lahir 1 Mei 1897 atau 1898 di Bandung. Dia mendapatkan pendidikan dari sekolah rakyat. Usia remajanya dihabiskan di lingkungan kediaman Sultan Kanoman Cirebon. Pada 1929, dia pergi ke Subang dan bekerja di sebuah percetakan. Di sini Kartawinata tertarik pada dunia pergerakan, dan setahun kemudian dia mendirikan organisasi Perjalanan. Kartawinata mulai mengembangkan ajarannya, hasil kontemplasinya pada laku air.

Dia sering memperhatikan Sungai Cileuleuy. Pikirnya, dalam perjalanan menuju lautan, air sungai itu memberi kesejahteraan pada lingkungannya. Pada pepohonan. Pada binatang. Pada manusia. “Sungguh suatu perbuatan yang sangat mulia dan sangat luar biasa.”

Kartawinata ingin dirinya seperti air.

Dia tak sendirian dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Kartawinata dibantu dua sahabatnya, M. Rasyid dan Sumitra. Rasyid berasal dari Bandung, anak keluarga kaya di kawasan Pasar Baru. Sedangkan Sumitra seorang yang berasal dari Garut. Mereka sering bersama-sama menerima wangsit, suara dari suatu sumber tanpa wujud dan rupa. Adakalanya, wangsit datang hanya pada Kartawinata seorang, terutama saat sedang merenung di pinggir Sungai Cileuleuy.

Ajaran Mei Kartawinata didengar orang. Dari hari ke hari, pengikutnya makin bertambah. Tak hanya orang-orang yang sebelumnya sama sekali tak beragama, tapi juga mereka yang sudah memeluk agama tertentu.

Kolonial Belanda menganggap Kartawinata menggangu ketertiban umum. Maka, seperti juga nasib yang menimpa Pangeran Madrais, Kartawinata jadi korban katastrofi politik represif kolonial Belanda. Tahun 1937, Kartawinata ditangkap dan dipenjara di Bandung. Di masa pendudukan militer Jepang, lagi-lagi Kartawinata dipenjara. Itu tahun 1943. Lalu, ketika Belanda datang lagi, pada 1947, Kartawinata masuk bui Cirebon. Dua tahun kemudian, Kartawinata jadi penghuni penjara Glodok di Jakarta.

***


Ada banyak nama untuk ajaran Mei Kartawinata. Di luar AKP, Perjalanan atau Agama Buhun, orang mengenalnya sebagai Agama Traju Trisna, Agama Pancasila, Agama Yakin Pancasila, Agama Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati, Permai, atau Jawa-Jawi Mulya. Mereka yang hendak melecehkannya cukup menyebutnya “Agama Kuring”. Dalam bahasa Indonesia, Kuring adalah kosakata untuk “Aku” atau “Saya”. Prosekusi libel “Agama Kuring” mengarah pada usaha mendiskreditkan pemeluk agama ini sebagai penganut agama semau gue.

Cap semau gue telah lama menancap, sekurang-kurangnya sejak Mei Kartawinata meletakkan alam sebagai “kitab suci”. Ruswana menerangkan esensi itu. Katanya, alam adalah kumpulan tulisan Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia, berlaku universal, dapat dipelajari oleh semua makhluk tanpa membedakan usia, agama, bangsa, ras maupun gender.

Di bawah keyakinannya akan “kitab suci” itu, Ruswana menimbang bahwa agama yang dianutnya bukanlah berasal dari sinkretisme antara Islam dan budaya Sunda. Ini sekaligus tanggapannya untuk pendapat-pendapat yang terus berkembang, yang pada pokoknya menyatakan ajaran-ajaran Mei Kartawinata berasal dari sinkretisme itu, bahkan sinkretisme adat Sunda dengan aneka macam agama: Islam, Kristen, Hindu. Pendapat ini berlatar pada riwayat hidup Mei Kartawinata, yang diketahui sempat bergumul dengan macam-macam teologi ketuhanan dari rupa-rupa agama.

Abdul Rozak mengungkapkan bahwa di masa kecil, Kartawinata mengenal teologi Kristen dari sekolahnya, HIS Zendingschool. Semasa remaja, dia masuk pesantren-pesantren dan diduga belajar kitab kuning. Kemudian, Kraton Cirebon mengenalkan dia pada pada ajaran-ajaran kebatinan.

Kraton Cirebon dalam sejarahnya memang masyhur sebagai salah satu tempat pertumbuhan ajaran-ajaran kebatinan. Yang terkenal adalah Ngelmu Sejati atau Ngelmu Hakekat, kadang disebut juga Ngelmu Makrifat. Kaum santri menyebutnya Ngelmu Engkik atau Ngelmu Garingan -- kontra “ilmu basah” yakni ilmu-ilmu yang didapatkan para santri, yang selalu bersinggungan dengan air, baik untuk mandi maupun wudhu.

Mei Kartawinata diduga mendalami Ngelmu Sajati itu. Dasar argumentasinya adalah bahwa Kartawinata pandai membaca kitab kuning, suatu kunci yang bisa membuka gerbang teologi Murjiah, yang nyata-nyata mendukung pemikiran kebatinan itu.

Ngelmu Sejati sendiri, dalam pandangan Abdul Rozak, berasal dari tulisan-tulisan yang disebut Primbon. Sumbernya, penjabaran ajaran tasawuf Wihdah al-Wujud gagasan Ibnu Arabi. Bisa dipahami kalau dalam ajaran Ngelmu Sejati terdapat istilah-istilah dalam ajaran tasawuf tadi, seperti alam Ahadiat, alam Wahdat, Wahdaniyat, alam Arwah, alam Mitsal, alam Ajsam, atau al-Insan al-Kamil.

Ruswana menolak pendekatan itu. Menurutnya, penggunaan istilah-istilah tadi -- yang antara lain terekam dalam kitab Budi Daya, buku panduan bagi penghayat ajaran-ajaran Mei Kartawinata -- lebih bermuara pada situasi dan kondisi masa-masa awal penyebaran ajaran-ajaran Mei Kartawinata.

Dulu, tutur Ruswana, banyak penganut ajaran Mei Kartawinata yang berasal dari kalangan Islam. Mereka, salah satunya Haji Sujai, menuntut Kartawinata menjelaskan inti ajaran dalam istilah yang mereka pahami. Kartawinata manut. Di belakang hari, Kartawinata bahkan menggunakan pula istilah-istilah dalam bahasa Belanda, semata untuk melayani komunitas pengguna bahasa Belanda. Juga istilah-istilah dalam bahasa Cina untuk keperluan yang sama.

***


Bagaimana dengan pengaruh Hindu? Kemungkinan pengaruh itu selalu ada. Hindu dan Budha, menurut catatan sejarah, masuk ke Indonesia dalam kurun abad ke-2 hingga ke-4. Lebih dari cukup buat kedua agama itu untuk menjangkarkan pengaruh religiusitasnya, baik melalui penetrasi maupun akultrasi, ke dalam masyarakat Indonesia sejak masa silam. Apalagi keduanya masuk ke Indonesia dengan cara-cara damai melalui hubungan dagang.

Fakta berikutnya, sebelum Islam datang, hampir seluruh kerajaan di Indonesia, mulai nama kerajaan hingga rajanya sendiri, menggunakan nama-nama Hindu atau Budha. Di Kalimantan, raja-raja Kutai, yang dianggap sebagai raja-raja tertua di Indonesia menggunakan nama-nama Hindu sejak Kundungga digantikan keturunannya mulai Devawarman, Aswawarman hingga Mulawarman.

Di Sumatra, kerajaan tertua Kanto Li – nama Cina untuk kerajaan Sriwijaya awal di Palembang – juga diperintah oleh raja-raja bernama Hindu atau Budha. I Tsing, musafir dari Cina, yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 M, memberi kesaksian bahwa Sriwijaya adalah pusat penelitian agama Budha dan mempunyai banyak sarjana filsafat termasyhur seperti Sakyakirti, Dharmapala dan Vajabudhi.

Di tanah Priangan, naskah Pangeran Wangsakerta dari Cirebon -- naskah yang dianggap tertua dan kini sedang dalam pengajian para ahli sejarah -- mengindikasikan kalau raja-raja Sunda di masa awal telah menggunakan nama-nama Hindu sejak abad ke-4 Masehi, termasuk kemudian Tarumanagara.

Sudah jamak dalam suatu sistem sosial prademokrasi, rakyat diminta loyal dan taat dari hulu sampai hilir pada raja-rajanya, tak terkecuali dalam keyakinan. Konsep keyakinan, kepercayaan pada Tuhan, iman, pada akhirnya menjadi suatu konsep “langage” – istilah yang digunakan pemikir Islam Ulil Abshar-Abdalla untuk merumuskan bentuk dan wujud iman.

Dalam takrif itu, berangkat dari filsafat Saussurean yang melandasinya, kepercayaan kepada Tuhan menjadi serba pasti, positivistis, dan dapat menjadi dasar untuk perumusan suatu ideologi perubahan sosial. Iman ditentukan oleh penguasa. Seorang penguasa beragama A, rakyatnya akan ikut A.

Ajip Rosidi, sejarawan cum budayawan yang memahami dengan baik kosmologi kesundaan, menerangkan bahwa memang tak tertutup kemungkinan ada pengaruh Hindu dalam Agama Sunda Wiwitan, yang ditandai oleh adanya kosakata-kosakata yang berasal dari Hindu tadi. Dalam seri Sundalana tentang “Islam dalam Kesenian Sunda”, contoh-contoh yang diberikan Ajip Rosidi lebih teologis, seperti Batara Tunggal, Batara Jagat hingga Batara Seda Niskala. Hanya saja, menurut Ajip Rosidi, semua batara tadi tempatnya berada di bawah Sanghiang Keresa (Yang Maha Kuasa).

“Ajaran Mama Mei tidak berbeda dengan Sunda Wiwitan,” kata Engkus Ruswana. Sunda Wiwitan yang diacunya adalah kepercayaan paling asal di kalangan komunitas Sunda, yang kini dilestarikan oleh orang-orang Baduy di Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, sumber dari semua sekte Sunda Wiwitan yang berkembang di tanah Sunda.

Satu contoh, jika Agama Sunda Wiwitan menyebut Yang Mahakuasa sebagai Sanghiang Keresa, Agama Buhun menyebutnya Maha Kersa.

Baik Agama Sunda Wiwitan maupun Agama Buhun sangat menghormati alam, suatu heroisme yang tak ditemukan dalam Hindu dan Budha. Robert Wessing, peneliti dari Universitas Western Kentucky, Amerika, dalam Cosmology and Social Behavior in West Java Settlement, menguatkan pendapat itu. Tesisnya, dalam masyarakat Sunda, alam adalah pusat kosmologi adat dan kepercayaan paling signifikan.

Dalam Agama Buhun, alam didefinisikan secara luas, mulai pohon-pohon, sungai, air, langit dan sebagainya – yang mereka sebut Nyakra Manggilingan (konsep keteraturan alam) – sementara dalam Agama Sunda Wiwitan, alam lebih mengerucut lagi ke dalam definisi pohon-pohonan, dan terutama padi, yang dianggap sebagai simbol Dewi Sri. Tercela bagi pemeluk Agama Buhun dan Sunda Wiwitan untuk merusak alam.

Alam semesta, tutur Engkus Ruswana, adalah tempat kita bisa belajar dan menghayati. Seluruhnya berjalan secara teratur. Dalam keteraturan ini, gunung, bukit, lembah, hutan, pepohonan, air, api, tanah, angin, telah menjalankan kodratnya, memberikan kehidupan pada seluruh makhluk. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya telah menjalankan kodratnya, yang pada dasarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.

“Sekarang tinggal tanya apakah manusia telah melaksanakan kodratnya, melaksanakan kemanusiaannya,” Ruswana bertanya retoris.

***


Debat teologis di sekitar Agama Buhun belum lagi usai, seperti juga debat eksistensialnya. Agama Buhun masih tetap berada dalam lingkaran yuridis aliran kepercayaan, di saat Konghucu yang selama ini sejajar dalam daftar “agama lain-lain” mulai mendapat angin dari negara untuk didaulat sebagai agama yang ajeg.

“Disebut agama maupun tidak, negara harus menjadi pengayom semua,” kata Mujtaba Hamdi, seorang aktivis lintas agama dari Jakarta, yang kerap menyuarakan perlunya toleransi dan pemahaman pluralisme. Taba, demikian panggilan akrab buatnya, mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi eksistensi semua masyarakat. Tak boleh pilih-pilih: dilindungi yang satu, digencet yang lain.

Ketidakadilan yang dilakukan negara selama ini, kata Taba, bersumber dari definisi yang bias. “Dalam definisi resmi negara kita, yang disebut sebagai agama adalah sistem kepercayaan yang, di antaranya, memiliki kitab suci dan nabi. Definisi ini menurut dia, terlalu bias 'agama samawi', bahkan terlalu bias Islam.

Dikatakan bias Islam, sebab menurut dia, posisi sentral kitab suci dalam Islam, sangat beda dengan posisi kitab suci di Kristianitas, misalnya. Di Kristianitas, Injil adalah sabda Yesus, dan jika Yesus diposisikan sebagai Nabi maka -- kalau mau disepadankan dengan Islam -- Injil itu setara dengan hadis.

“Tapi, yang disebut orang Islam kitab suci bukanlah hadis, melainkan al-Quran. Jadi, kalau mau di-strict-kan di sini, apa itu agama, yang dimaksud tak lain adalah Islam. “ Dengan kata lain, definisi ini sudah mengandung 'kuasa', bahwa Islam-lah yang paling otoritatif, yang paling sah untuk disebut agama. Yang lain-lain, baru bisa masuk sebagai agama hanya jika mau disepadankan posisi 'kitab suci' dan 'nabi' dengan posisinya dalam Islam.

“Apakah dengan posisi demikian, saya tidak lagi loyal sama Islam? Saya yakin tidak. Saya justru sangat loyal dengan Islam. Di Islam, patokan agama dengan kategori-kategori seperti yang dimiliki di negeri kita, sebenarnya bisa dikatakan tidak ada. Bahkan kalau 'agama' itu merupakan terjemahan kata din dalam bahasa Arab, pengertiannya justru sangat berbeda dari pengertian resmi kita,” ujar Taba, pendiri Syir’ah itu, sebuah majalah dengan slogan “Menenggang Beda.”

Agama dalam pandangan Taba adalah ad-diin nashihah. Nasihat. Maksudnya, agama adalah jika si pemeluk memiliki perhatian untuk saling memperhatikan sesama, memperingatkan mereka jika melakukan kesalahan, membantu mereka jika memperjuangkan kebenaran, menolong mereka jika tak mampu.

Lalu, dalam Islam juga dikenal ad-diin mu'aamalah. Agama itu interaktif dengan masyarakat. Intinya, agama adalah jika si pemeluk agama berkomitmen untuk mencipta hubungan yang baik dengan masyarakat, berbagi, saling bantu, baik masyarakat itu muslim atau nonmuslim.

Bagaimana kriteria suatu kepercayaan menjadi agama?

Menurut Taba, pertanyaan itu menyiratkan bahwa sebuah “aliran kepercayaan” berposisi subordinat di bawah agama: bahwa untuk bisa diakui, sebuah kepercayaan harus menjadi “agama”. Ini tidak fair. Definisi agama hanya digunakan untuk 'menaklukkan' dan 'mendelegitimasikan' kepercayaan. Taba tak keberatan jika suatu aliran kepercayaan disebut agama jika mereka sendiri menyebutnya begitu.

Sebuah pertanyaan retoris lagi-lagi muncul, dan kali ini dari Taba: “Saya ingin Islam, dan umat Islam, bersikap adil, bahkan sejak dalam pikiran, dalam konteks ini, sejak dalam definisi agama. Dan bukankah sikap adil lebih dekat pada takwa, seperti kata al-Quran.”

Sikap adil juga seharusnya menjadi landasan negara dalam memandang pluralisme agama dalam masyarakat. “Negara harus sadar bahwa masyarakat negeri ini tidak tunggal. Negara harus mengakui dengan tegas bahwa negeri ini memang "bhineka", bermacam ragam, dan semua harus dilindungi.”

Sebagai awal, Taba meminta negara untuk mulai menghapus kolom agama di KTP. “Inilah biang segala ketidakadilan.”

Ada bahaya lain di ujung perkara KTP bertanda strip pada kolom agamanya. Siapa yang bisa menjamin seluruh rakyat Indonesia paham “bahasa KTP”? Salah-salah mereka yang memiliki KTP strip didiskreditkan atheis. Dan atheisme tak pernah punya tempat di negeri ini.

Ada masa-masa rapuh yang lahir dari rahim prasangka atheisme. Kita bisa belajar dari peristiwa hitam yang terjadi di tahun-tahun rusuh, saat massa memburu mereka yang dianggap atheis.

Hari penuh kebencian itu berlangsung pada tahun 1954, di Kampung Paku Tandang, Ciparay, Bandung, kiblat bagi penghayat Agama Buhun. Kampung ini dibakar. Parang-parang berhenti menyabit rumput, lalu berganti fungsi jadi alat penyabit leher. Tiga orang yang berusaha meloloskan diri dari amuk massa, akhirnya meregang ajal. Di belakang jasad mereka, sebanyak 22 orang yang mempertahankan rumah ibadat Pasewakan, tewas terbunuh. Terbakar atau diparang.

Sejarah tak pernah mengenang mereka yang mati hari itu. [end]


Versi cetak dimuat Playboy, edisi I, April 2006.
Diposkan oleh jack di 05:31

http://agamakejawen.blogspot.com/2010/0 ... _3738.html
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Mon Nov 07, 2011 2:38 pm

Di KTP Agama Mereka "Lainnya"
Inggried Dwi Wedhaswary | Selasa, 23 Desember 2008 | 16:07 WIB
Dibaca: 55
Komentar: 28
|
Share:

FRANKY TAMPUBOLON
Kartu Tanda Penduduk milik Lado Regi Tera, penganut keyakinan Merapu di Sumba. Pada kolom Agama tertulis "Lainnya".

TERKAIT:

Jangan Paksa Mereka Pilih Agama

Keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia, selalu dibanggakan sebagai aset kekayaan bangsa. Kehidupan masyarakat adat di seluruh penjuru Tanah Air yang lekat dengan berbagai ritual budaya, menjadi hal yang menarik untuk disimak. Sebagian besar masyarakat adat, masih berpegang teguh pada norma dan kepercayaan yang diwariskan nenek moyang mereka. Bagaimana kehidupan mereka?

Perayaan Seren Taun 2008 di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, menjadi kesempatan berkumpulnya sejumlah kelompok masyarakat adat. Dari mereka, terungkap berbagai kisah tentang anak bangsa yang terpinggirkan di negeri sendiri. Elmawo Mudde, Lado Regi Tera dan Dedi menuturkan kisah ini.

Elma adalah sesepuh masyarakat adat di Sumba Barat yang menganut kepercayaan Merapu. Lado, pemimpin tertinggi kepercayaan Merapu yang disebut sebagai imam. Sementara Dedi, salah satu anggota masyarakat adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

Kepercayaan mereka, tak akan ditemukan dalam daftar agama dan kepercayaan yang diakui pemerintah. Namun, bukan pengakuan yang mereka tuntut. Mereka, hanya berharap diperlakukan sama dengan penganut 6 agama resmi yang dicatat pemerintah. Hal inilah yang memunculkan banyak cerita.

Lado sempat menunjukkan pada saya KTP-nya. Warga Desa Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ini mengarahkan telunjuknya pada kolom agama. Tertulis di bagian itu, "lainnya". "Saat mengisi formulir untuk membuat KTP, hanya ada pilihan 6 agama. Saya bilang, tak ada kepercayaan saya disitu. Akhirnya, disuruh tulis lainnya," kata Lado.

Ia mengisahkan, di Sumba Barat sebanyak 60 persen warga menganut Merapu. "Ada yang ditulis 'lainnya', ada yang dikosongkan," lanjutnya.

Penulisan "lainnya" itu, bukan tak berimbas. Berulang kali, apalagi jika bepergian keluar kota, ia harus menjelaskan saat menunjukkan KTP pada petugas. "Di bandara, saya ditanya-tanya. Ini agama apa? Terpaksa saya harus menjelaskan, karena mereka agak curiga pada saya," ungkap Lado.

Haruskah Kami Menipu Diri?

Ibunda Lado, yang merupakan sesepuh masyarakat adat Merapu, Elmawo Mudde, atau akrab disapa Mama menuturkan, tak banyak yang mereka harapkan. Namun, satu hal yang ia tegaskan, masyarakat adat Merapu tidak ingin menggadaikan agama mereka demi memenuhi kepentingan administrasi.

"Waktu mama mau buat KTP, ditanya agama. Mama bilang, Merapu. Mereka bilang 'Merapu tidak dikenal oleh pemerintah, tidak diakui'. Saya bilang kosongkan, karena saya tidak mau tipu diri seolah-olah kita rampas orang punya agama kalau dipaksa memilih," kata Mama.

Aliran kepercayaan Merapu, menurut cerita Mama tidak diakui karena tidak mencatatkan ajarannya secara tertulis. Penganut Merapu sejak awal mula (dari ajaran nenek moyang), tidak mengenal baca tulis. "Maka, ketika orang tanya mana kitabnya, mana bukti kita anut Merapu, tidak ada. Karena ajaran disampaikan secara lisan, dulu nenek moyang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka, tidak ada yang dicatat," katanya.

"Kami tidak masalah tidak diakui, tapi jangan paksa untuk memilih agama yang tidak dianut, karena pertanggungjawabannya ke Tuhan," ujar ibu tiga anak ini. Persoalan tidak berhenti sampai disitu. Akses terhadap fasilitas umum dan hak-hak sebagai warga negara juga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat adat.

http://nasional.kompas.com/read/2008/12 ... ka.lainnya
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Mon Nov 07, 2011 2:39 pm

Jangan Paksa Mereka Pilih Agama
Inggried Dwi Wedhaswary | Selasa, 23 Desember 2008 | 16:09 WIB
Dibaca: 166
Komentar: 49
|
Share:

KOMPAS.COM/INGGRIED DWI WEDHASWARY
Masyarakat adat Dayak Losarang memiliki cara berpakaiannya yang khas, tak mengenakan pakaian atas dan menutup tubuhnya hanya dengan celana sebetis berwarna hitam putih.

TERKAIT:

Di KTP Agama Mereka "Lainnya"

Selain tak mencantumkan agama atau dituliskan beragama "lainnya" di KTP, sebagian masyarakat adat juga mengaku mengalami hambatan dalam mendapatkan akses fasilitas publik. Sesepuh masyarakat adat Merapu, Sumba Barat, NTT, Elmawo Mudde (70-an tahun) menceritakan, anak-anaknya sempat mengalami kesulitan saat akan masuk ke sekolah.

Persyaratan memasuki pendidikan formal, menyertakan akte kelahiran dan surat baptis (bagi yang beragama Nasrani). "Anak-anak tidak punya pilihan, karena harus sekolah. Jadi tipu diri, dipaksa pilih agama supaya bisa sekolah. Sama juga kalau mau jadi PNS (pegawai negeri sipil)," kata Elma, yang biasa disapa Mama, yang dijumpai saat menghadiri Seren Taun 2008 di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

Steering Committee Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Emmy Sahertian mengatakan, selain kesulitan saat akan mengurus KTP, sejumlah masyarakat adat juga memilih untuk membuat akte kelahiran di luar nikah bagi anaknya. Sebab, pernikahan yang dilakukan secara adat menurut kepercayaan yang mereka anut, tak dicatatkan secara legal di catatan sipil.

"Hak hidup itu kan sebenarnya melekat pada hak asasi. Misalnya hak menikah. Tapi gara-gara administrasi kependudukan, pernikahannya tidak diakui. Anak-anaknya kemudian ikut terdampak pada akte kelahirannya karena orangtuanya tidak punya akte kawin," ujar Emmy.

Pemerintah, menurut Emmy, selama ini hanya memahami budaya terbatas pada seni, artefak dan lokasinya. Padahal, di tengah masyarakat adat sendiri masih melekat agama dan kepercayaan lokal yang dianut masyarakat setempat. "Pemerintah tidak melihat bahwa manusia dan kepercayaan juga merupakan satu kesatuan dari budaya yang tidak bisa diabaikan. Bagaimanapun, budaya tidak bisa terlepas dari spiritualitas budaya. Selama ini, eksotisme budaya diekspos tapi spiritualitas budaya diabaikan. Masih banyak masyarakat adat kita yang hidup dengan identitas yang sangat kuat, dengan kepercayaan agama lokal mereka," papar Emmy.

Kepercayaan masyarakat adat, selama ini hanya tercatat di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Hal inilah yang kemudian membuat dikotomi antara agama resmi yang tercatat di Departemen Agama, dengan agama lokal yang dianut masyarakat adat.

Apa harapan mereka?

Meski terbilang sebagai kaum minoritas, masyarakat adat hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Perbedaan keyakinan, selama ini tak menimbulkan hambatan dalam bersosialisasi.

Salah satu anggota Komunitas Masyarakat Adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang), Dedi mengisahkan, masyarakat Losarang yang merupakan basis komunitasnya menerima mereka dengan baik.

"Masyarakat sudah menerima kami dengan baik, dan sosialisasinya tidak ada masalah. Kami saling memberi, saling membantu. Hanya pemerintah saja yang tidak memberikan keadilan bagi kami. Kami tidak bicara kebenaran, karena kebenaran itu milik Tuhan," kata Dedi.

Hal serupa juga diungkapkan Mama. Di Sumba Barat, yang 60 persen masyarakatnya penganut Merapu, hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat setempat yang beragama lain. "Enam agama bukan berarti ada 6 Tuhan, Tuhan tetap satu. Hanya cara kita menyembah berbeda. Warna kulit boleh beda, tapi kita semua satu, orang Indonesia. Kalau pemerintah menerima (penganut kepercayaan), terima kasih. Harapan saya, kami tidak perlu diakui, tapi jangan paksa pilih agama. Kalau bisa, tidak perlu ada kolom agama di KTP, sehingga tidak hambat kami," ujar Mama.

"Kami orang Indonesia, hanya mengharapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti dijanjikan dalam Pancasila," kata Dedi.

http://nasional.kompas.com/read/2008/12 ... ilih.Agama
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby omega phoenix » Tue Nov 15, 2011 5:44 pm

Saran saya sih pilih saja salah satu agama resmi yang di akuin pemerintah ASALKAN BUKAN ISLAM :supz:

Toh agama lainnya ga mempermasalahkan mau agama apa dimulut yang penting kelakuan dari manusianya BAIK atau KAYA IBLIS :supz:
User avatar
omega phoenix
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1689
Joined: Sun Aug 21, 2011 6:39 pm

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Tue Aug 07, 2012 5:54 am

ini sih lebih kejam dari kasus rohingya
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Yang Beda Yang Dibungkam

Postby Laurent » Sat Aug 18, 2012 9:28 am

sundul lagi, karena sudah ada daerah yang mulai menolak islamisasi. peserta ffi wajib baca nih artikel di atas
Laurent
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5802
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Next

Return to Islam Dalam Gambar Dan Berita Nasional



 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users