.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berasal dari Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berasal dari Hukum Islam

Postby kirana zulfa » Sun Aug 12, 2012 10:30 am

Sebagaimana diketahui bahwa sejarah KUH Perdata Indonesia itu adalah berdasarkan asas konkordansi dari kodifikasi BW (Burgerlijk Wetbook) di negeri Belanda (1838) sedangkan BW Belanda itu mengikuti Code Civil Prancis yang terkenal dengan Code Napoleon (1807). Adapun Code Napoleon di Perancis merupakan cikal bakal KUH Perdata (BW) Eropa modern sekarang ini sesunggguhnya berpangkal pada dua sumber, yaitu: Hukum Romawi dan Hukum Islam.

Hukum Romawi itu terkenal dengan kodifikasi Justinianus (438-565 M), yang sering disebut juga Codex Justinian’s atau Justinian Corpus Juries Civilis, sedangkan Hukum Fiqih Islam yang diambil oleh Napoleon itu ialah Kitab Fiqih susunan Abdullah As Syargawi (1737-1812 M). Ketika Napoleon menduduki Kairo, Syargawi adalah Syaikhul Azhar dan diminta oleh Napoleon membantu tim hukum Perancis yang diangkatnya yaitu Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu dan Melleville, yakni para sarjana hukum Perancis yang turut Napoleon datang ke Mesir.

Menurut Sobhi Mahmassani dalam buku terjemahan Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam ada perbedaan-perbedaan penting antara Hukum Romawi dan Hukum Islam, antara lain:
1. Perempuan bangsa Romawi berkedudukan dibawah kekuasaan laki-laki selama hidupnya. Mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan transaksi-transaksi hukum mengenai harta kekayaannya kecuali dengan izin suaminya. Sedangkan menurut Hukum Islam kaum perempuan mempunyai dasar-dasar kekeluargaan yang sepenuhnya untuk melakukan segala macam transaksi.

2. Mahar atau maskawin menurut bangsa Romawi menjadi hak suami yang diberikan kepadanya dari si istri atau dari salah seorang keluarganya. Sedangkan menurut Hukum Islam adalah sebaliknya, orang laki-lakilah yang wajib memberikan maskawin kepada istrinya.

3. Pengangkatan anak menurut hukum Romawi adalah hal lazim. Sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat berkedudukan sebagai bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.

4. Pemindahan utang tidak diperbolehkan di dalam Hukum Romawi sedangkan menurut Hukum Islam pemindahan utang diperbolehkan.

5. Menurut Hukum Romawi, Ibrani dan berbagai hukum Latin seperti hukum perdata Perancis, ahli waris berkewajiban membayar utang-utang pewaris melebihi harta kekayaan peninggalannya. Sedangkan menurut Hukum Islam, ahli waris tidak harus membayar utang-utang pewaris melebihi harta peninggalannya.

Sumber: Buku berjudul Legislasi Hukum Islam di Indonesia karangan Prof., Dr., Afdol, S.H., M.S.
kirana zulfa
 
Posts: 184
Joined: Tue Feb 22, 2011 6:30 pm
Location: Negri tandus bernama Saudi Arabia

Return to Resource Centre KEBOHONGAN2/MITOS2 ciptaan Islam/Muslim



Who is online

Users browsing this forum: No registered users