.

Berkaca pada Kemajuan : Modern & progesif

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.

Berkaca pada Kemajuan : Modern & progesif

Postby Laurent » Wed May 16, 2007 8:27 am

Berkaca pada Kemajuan: Modern dan Progresif


Elok Dyah Messwati

Ketika kaki melangkah di area terminal bus Ali Belhouane di kawasan kota tua, Tunis, Tunisia, medio April 2007, sekelompok anak-anak SD Mzez el Bab mengikuti langkah saya. Mereka berteriak-teriak dalam bahasa Perancis, "Bonjour... bonjour... madamme...."

Sebagian anak-anak laki-laki tersebut bahkan menarik- narik saya dan minta diajak foto bersama. Mereka seperti tidak peduli bus-bus berwarna kuning besar sedang lalu lalang. Saya mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi kemudian salah seorang di antara anak-anak tersebut, yang bernama Nour Ben Arfa, menjawab, "Parle Francais...."

Ya, mereka meminta berkomunikasi dalam bahasa Perancis. Bahasa ini menjadi bahasa kedua di Tunisia, setelah bahasa Arab yang mereka kuasai sejak kecil di dalam keluarga. Di sekolah ternyata bahasa Perancis sudah mereka pelajari sejak kelas IV SD.

Perancis memang berhasil menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektoratnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Berbagai upaya dilakukan rakyat Tunisia untuk lepas dari protektorat ini dan mencapai hasil pada 20 Maret 1956 dengan dibatalkannya Perjanjian Bardo dan diproklamirkannya kemerdekaan Tunisia.

Pemerintahan kemudian dipegang oleh seorang Bey (gelar raja di Tunisia) sebagai kepala negara. Akan tetapi, pada 25 Juli 1957, Bey terakhir diturunkan oleh parlemen dan Tunisia menjadi republik dipimpin oleh presiden pertamanya, Habib Bourguiba, yang berpandangan modern karena ia pernah mengenyam pendidikan di Perancis. Kemudian, pada 7 November 1987, mantan Perdana Menteri Jenderal Zine El-Abidine Ben Ali menjadi Presiden Tunisia hingga saat ini.

Di bawah kepemimpinan Presiden Ben Ali, kemajuan Tunisia yang berpenduduk hampir 10 juta orang—99 persen beragama Islam—ini terbilang sangat pesat. Program pendidikan gratis dan program keluarga berencana (KB) yang dicanangkan Tunisia sejak 1964 dapat dikatakan berhasil. Komitmen pemerintah sangat kuat dan tidak kendur.

Pertumbuhan penduduk Tunisia hanya 1,06 persen, bandingkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih 1,3 persen. Angka ini masih terhitung tinggi karena angka ideal adalah 0,5 persen. Tak heran jika di Tunisia kini banyak SD yang kekurangan murid.

Belajar ke Tunisia

Perkembangan dan kemajuan Tunisia yang berada di Afrika utara (berbatasan dengan Aljazair di sisi barat dan Libya di sisi timur) ini sangat mencengangkan.

Inilah yang dirasakan oleh para ulama Indonesia, seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Rozy Munir, Wakil Ketua International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Abdullah Hasyim, dan Masykuri Abdillah—guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta—serta para pejabat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, termasuk Kepala BKKBN Sugiri Syarief, saat berkunjung ke Tunisia, 15-20 April 2007.

Selama kunjungan ke Tunisia, rombongan BKKBN dan para ulama tersebut melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Office of National Family and Population (ONFP, semacam BKKBN) Tunisia Nabiha Gueddana dan Sekjen ONFP Fathi Ben Messaoud, serta berkunjung ke Youth Centre ONFP di Bardo dan ke perwakilan ONFP di Zaghouan.

Juga bertemu dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Kementerian Kesehatan Masyarakat Tunisia Hichem Abdesselem, bertemu Rektor Universitas Zitouna—universitas Islam tertua di dunia—Bouyahia Salem, dan bertemu Menteri Agama Tunisia Boubaker Khzouri. Selama di Tunisia, rombongan BKKBN didampingi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Hertomo Reksodiputro.

Selain kemajuan kota Tunis, yang membuat tercengang adalah anak-anak mudanya yang sangat modern, terutama kalangan perempuan. Dari presentasi yang dipaparkan oleh Direktur Kerja Sama Teknik ONFP Tunisia A Bel Haj Aissa—dalam bahasa Arab dan Perancis, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris—disebutkan data pendidikan tahun 2005-2006. Untuk tingkat SD, murid-murid perempuan yang bersekolah sebanyak 47,7 persen, sedangkan di sekolah menengah murid-murid perempuannya 49 persen. Sementara di tingkat universitas, jumlah mahasiswi lebih banyak daripada jumlah mahasiswa, yakni sebanyak 56,5 persen.

Perempuan maju

Tidak seperti negara berpenduduk Islam lainnya (kecuali Turki yang juga moderat), perempuan di Tunisia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak jabatan publik di Tunisia justru dipegang oleh perempuan.

Pemerintah Tunisia di bawah kendali Presiden Ben Ali sangat memerhatikan bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Hal ini terbukti dengan pengalokasian dana 26,2 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Program wajib belajar diterapkan bagi setiap anak yang berusia antara 8 tahun dan 16 tahun. Jika hal ini diabaikan, keluarga yang bersangkutan akan terkena sanksi.

Setiap warga negara Tunisia dibebaskan biaya pendidikan mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Bahkan, bagi keluarga yang miskin, pemerintah memberi program beasiswa khusus. Pemerintah Tunisia juga memberi kesempatan kepada warga negara asing untuk belajar di Tunisia dengan menyediakan fasilitas beasiswa di beberapa perguruan tinggi.

Dengan mengenyam pendidikan tinggi, perempuan lebih mampu bersaing di pasar kerja. Jumlah tenaga kerja perempuan di Tunisia saat ini sekitar 1,786 juta orang, sedangkan tenaga kerja laki-laki hanya 534.900 orang. Persentase tenaga kerja perempuan lebih tinggi daripada pria menandakan kemajuan Tunisia dalam menangani isu kesetaraan jender.

Dengan majunya perempuan Tunisia, maka mereka pun memiliki posisi tawar, antara lain dengan terbitnya Undang-Undang Antipoligami di Tunisia. "Di sini laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu pada satu masa yang sama. Jika ingin menikah lagi, laki-laki harus menceraikan istrinya terlebih dahulu," kata Rozy Munir.

UU Antipoligami di Tunisia ini memang untuk melindungi kepentingan perempuan. Tidak hanya itu, negara Tunisia pun memperbolehkan aborsi (pengguguran kandungan) bagi perempuan yang berusia di atas 20 tahun dan usia kehamilannya tidak lebih dari tiga bulan.

Ini dimaksudkan agar tidak terjadi aborsi yang tidak aman, yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu, seperti yang terjadi di Indonesia. Di sini, para perempuan memilih untuk melakukan aborsi melalui dukun atau ke dokter secara sembunyi-sembunyi.

"Nah, diperbolehkannya aborsi di Tunisia ini tentunya bisa menimbulkan pro dan kontra. Tetapi, bagi orang Tunisia yang bermazhab Maliki, janin yang berusia sebelum empat bulan itu belum ditiupkan roh atau nyawa, jadi boleh digugurkan. Sementara di Indonesia, aborsi ini ilegal," kata Rozy Munir.

Hal-hal inilah yang mencengangkan ulama-ulama Indonesia. Namun, menurut Rozy Munir, Indonesia bisa belajar dan meniru yang baik dari Tunisia, tetapi tidak perlu meniru hal-hal yang dianggap tidak cocok untuk masyarakat Indonesia.

www.kompas.com
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Wed May 16, 2007 8:32 am

Selasa, 15 Mei 2007




Semua Pejabat Paham KB dan Kependudukan


Program kependudukan, terutama keluarga berencana atau KB, di Tunisia mendapatkan prioritas sangat tinggi dari pemerintah setempat. Pengembangan kebijakan dan strategi umum dari program tersebut dilakukan oleh Population Council yang berada langsung di bawah perdana menteri.

Population Council merupakan lembaga nonstruktural yang anggotanya terdiri atas beberapa menteri terkait, ilmuwan, tokoh masyarakat/agama. Population Council mengadakan pertemuan sekali setahun untuk menentukan kebijakan serta strategi program yang akan dijalankan.

Dalam menjalankan fungsinya, Population Council dibantu oleh sekretariat yang berada di lingkungan Office of National Family and Population (ONFP, badan yang mengurus KB dan kependudukan di Tunisia). Walaupun Tunisia menganut faham desentralisasi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Population Council harus dijalankan oleh seluruh menteri terkait dan juga oleh pemerintah tingkat provinsi dan distrik.

Yang mengagumkan dari Tunisia adalah ternyata pejabat pemerintahan di semua lini memahami persoalan KB dan kependudukan. Jadi, program KB bukan hanya urusan ONFP, melainkan semua pejabat publik.

Termasuk di antaranya adalah Menteri Agama Tunisia Boubaker Khzouri yang sangat memahami masalah KB dan kependudukan. Realitas itu terungkap saat delegasi Indonesia (rombongan BKKBN dan para ulama Indonesia) bertemu Boubaker Khzouri di kantornya di Tunis, 18 April 2007.

Tidak hanya Menteri Agama Tunisia, Rektor Universitas Zitouna—universitas Islam tertua di dunia yang ada di kota Tunis—Bouyahia Salem pun begitu fasih menjelaskan kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program KB di Tunisia. Ini tidak lepas dari tingginya komitmen politik negara terhadap program tersebut.

Empat faktor

Kependudukan/KB merupakan salah satu pilar dalam strategi pembangunan Tunisia. Koordinasi pelaksanaan program ini berada langsung di bawah perdana menteri melalui Population Board.

Dari paparan yang mereka sajikan, ada empat faktor kunci keberhasilan program kependudukan dan KB di Tunisia. Selain tingginya komitmen politis dari pemerintah, tiga faktor kunci lain adalah struktur serta rencana kerja yang jelas dan diikuti oleh seluruh pihak terkait sampai ke tingkat daerah, dukungan dari tokoh agama, serta penggerakan masyarakat. Dalam pertemuan dengan rombongan BKKBN dan ulama Indonesia, terungkap bahwa faktor pertama dan kedua merupakan dasar dari semuanya.

Pencapaian program kependudukan, khususnya pengendalian pertumbuhan penduduk, di Tunisia relatif lebih maju daripada Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk, kelahiran dan kematian (total, bayi, anak serta maternal) jauh di bawah Indonesia.

Tingkat kesertaan ber-KB relatif sama dengan Indonesia, tetapi metode kontrasepsi yang digunakan lebih banyak yang bersifat jangka panjang, seperti IUD dan operatif. Tampaknya ini yang menyebabkan mengapa total fertility rate (TFR) di Tunisia relatif lebih rendah daripada Indonesia, yaitu 2,1.

Dalam konteks keberlangsungan kerja sama yang tertuang dalam MOU (nota kesepahaman) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Tunisia di Bali pada bulan November 2006, dalam kesempatan kunjungan ke Tunisia tersebut, delegasi Indonesia mengundang ulama Tunisia untuk hadir dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar BKKBN pada bulan Juni atau Juli 2007.

Kedua belah pihak pun sepakat untuk saling mengirimkan tenaga guna mengikuti pelatihan di kedua negara. Tidak hanya itu, Pemerintah Tunisia bahkan berminat untuk melakukan pembelian kondom dari Indonesia. Rincian rencana tersebut akan dibahas pada waktu pertemuan di China, di mana kedua negara akan hadir.

Terkait dengan rencana pembelian kondom tersebut, tim dari Tunisia akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juni 2007. Delegasi Indonesia juga menyampaikan kemungkinan kunjungan parlemen Indonesia ke Tunisia untuk melihat pelaksanaan program KB di negara tersebut pada akhir Mei atau Juli mendatang. (LOK)


www.kompas.com
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Wed May 16, 2007 8:35 am

Kependudukan di Tunisia (2-Habis)
Layanan Kesehatan dan Ber-KB yang Serba Gratis


Elok Dyah Messwati

Rabu pagi, 18 April 2007. Seorang perempuan muda bercelana jins, berkaus warna paduan hijau dan kuning, sedang duduk di depan ruang konsultasi dokter di kantor perwakilan Office National Family and Population atau ONFP di Zaghouan, Tunisia. Ia hendak memeriksakan kandungannya yang sudah berusia enam bulan.

Hannan, nama perempuan muda asli Zaghouan itu. Yang menarik perhatian, Hannan baru berusia 16 tahun, tetapi ia sudah menikah. Sekolahnya hanya sampai kelas III SMP dan ia bekerja secara temporer sebagai penjahit garmen.

Gambaran diri Hannan sangat berbeda dibandingkan perempuan Tunisia pada umumnya. Meski undang-undang menyebutkan minimum usia untuk menikah bagi perempuan 17 tahun dan laki-laki 20 tahun, tetapi rata-rata perempuan Tunisia menikah pada usia 27 tahun dan laki-laki pada 32 tahun. Ini karena perempuan Tunisia banyak terserap di pasar kerja dan mereka lebih rasional dalam menentukan jalan hidupnya.

Meskipun masih muda dan tengah menjalani kehamilan pertama, Hannan tidak resah. Ia setiap bulan secara rutin memeriksakan kehamilannya ke dokter dan layanan tersebut diterimanya secara gratis. Artinya, ia tidak dipungut biaya apa pun untuk layanan tersebut.

Keseriusan dan komitmen Pemerintah Tunisia untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan perempuan, serta untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, terbukti dari upaya Pemerintah Tunisia memberikan pemahaman mengenal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi perempuan sejak mereka masih remaja.

Seperti dikemukakan oleh Direktur Klinik Kesehatan Reproduksi ONFP Bardo, Tunisia, dokter Farouk Ben Mansour, klinik yang dikelolanya ini pun menjadi semacam youth center, di mana para remaja putri pun bebas berkonsultasi dan menyampaikan persoalan yang dialaminya.

"Saat ini adalah zaman globalisasi, era komunikasi-informasi, handphone. Kami di Tunisia dibombardir ide-ide Barat. Kami, para orangtua, tidak bisa menghambat ini semua sehingga anak-anak menjadi bebas. Karena itu, mereka perlu diberi pemahaman," kata Farouk Ben Mansour.

"Clinic mobile"

Tak hanya memberikan perhatian kepada remaja putri, ONFP Tunisia juga menjangkau banyak perempuan hingga ke pedesaan. Ketika clinic mobile atau kendaraan layanan kesehatan tiba di Desa Wadi Kanz, Provinsi Zaghouan, Tunisia, belasan perempuan desa tersebut segera mendatangi kendaraan layanan kesehatan tersebut.

Seperti Tuffah yang berusia 50 tahun dan memiliki tujuh anak, Arusyah (42) yang memiliki lima anak, atau Saidah (39) yang baru mempunyai satu anak, mereka datang dengan bermacam keperluan. Ada yang hendak ber-KB, ada yang memeriksakan diri untuk cek kanker payudara, kanker leher rahim, atau pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin.

Ini yang berbeda dengan di Indonesia. Meskipun tinggal di desa-desa, mereka memiliki kesadaran tinggi terkait dengan kesehatan dirinya. Di Indonesia, banyak perempuan yang justru mengabaikan kesehatannya karena alasan ekonomi atau tak mampu membayar biaya ke dokter. Untuk ber-KB di pusat kesehatan masyarakat pun, mereka masih dipungut biaya. Sementara di Tunisia semua diberikan secara gratis.

Jangankan biaya untuk ber- KB, untuk pergi ke puskesmas saja banyak perempuan Indonesia yang tidak mampu. Seperti di pelosok Lebak, Banten, untuk ke puskesmas mereka harus merogoh kantong hingga Rp 50.000 untuk biaya ojek. Bagi mereka ini sungguh berat, apalagi biaya untuk membayar keperluan ber-KB.

Guna menjangkau masyarakatnya di 24 provinsi, Pemerintah Tunisia menyiapkan kendaraan khusus untuk melayani warga di 44 pusat kesehatan reproduksi di level perkotaan dan di 428 pusat kesehatan reproduksi di tingkat desa.

"Kami memiliki 17 unit mobile untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Provinsi Zaghouan. Unit ini memberikan layanan KB, konsultasi kehamilan, dan kesehatan reproduksi," kata Direktur Regional ONFP Zaghouan Ben Hamouda Latifa.

Sementara Indonesia hanya memiliki unit mobile sebanyak 33 buah, masing-masing provinsi mendapat satu unit. Bagaimana jika provinsi tersebut sangat besar jumlah penduduknya? Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengakui jumlah tersebut amat tidak memadai.

"Mestinya satu mobil untuk satu kabupaten/kota, tetapi kalau kabupatennya padat dan besar—seperti Malang dan Bandung—tentu tidak cukup satu mobil," kata Sugiri Syarief.

Penyuluh perempuan

Selain mengupayakan unit mobile untuk menggapai areal pedesaan, Pemerintah Tunisia pun khusus menyiapkan tenaga penyuluh perempuan sebanyak 340 orang. Mereka bertugas memberikan informasi, pendidikan, serta mengomunikasikan KB dan kesehatan reproduksi.

Hingga tahun 2004, telah 380.000 anak muda yang mendapatkan penyuluhan, sedangkan mereka yang dewasa sebanyak 307.304 orang. Sebuah angka yang besar untuk masyarakat yang hanya 10 juta orang.

Tak hanya itu, para petugas kesehatan pun datang dari rumah ke rumah di pedesaan jika ada warga yang tidak sempat datang ke unit mobile untuk memeriksakan diri. Taruhlah seperti yang dilakukan dua petugas kesehatan unit mobile yang mendatangi rumah Kadijah (29) di Desa Wadi Kanz, Zaghouan. Kadijah yang baru saja melahirkan, diberi arahan agar setelah masa menyusui bayinya selesai, ia diingatkan segera ber-KB.

Apa yang dilakukan Pemerintah Tunisia dalam program KB dan kependudukan memang sangat mengagumkan. Mereka bergerak di semua sektor dan di segala kemungkinan, termasuk publikasi melalui media massa cetak, televisi, ataupun talk show di radio yang juga diakses oleh anak muda.

Keseriusan Pemerintah Tunisia juga dibuktikan dari kucuran dana kepada ONFP yang berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan Masyarakat Tunisia. "Untuk satu tahun, dana bagi kegiatan ONFP sebanyak 22 juta dinar (Rp 176 miliar)," kata Hichem Abdesselem, Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional, Kementerian Kesehatan Tunisia.

Sementara itu, BKKBN di Indonesia—yang merupakan badan independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden— dukungan dana per tahunnya sebesar Rp 1 triliun untuk keperluan 220 juta penduduk. Itu pun dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Sepertinya, angka ini harus dikaji ulang agar penduduk tidak makin membeludak. Lebih dari itu, mereka pun bisa mendapatkan layanan kesehatan dan KB secara gratis seperti di Tunisia.

www.kompas.com
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Hand15 » Wed May 16, 2007 4:44 pm

Indonesia gmana mau KB! Poligami aja.....
Hand15
 
Posts: 382
Joined: Wed Oct 05, 2005 2:40 am

Postby openyourmind » Fri May 18, 2007 12:31 am

takut kehilangan identitas atau rekor sebagai negara berpenduduk muslim paling banyak didunia.
User avatar
openyourmind
 
Posts: 3051
Joined: Fri Oct 20, 2006 8:42 am


Return to Pembelaan Terhadap Islam



Who is online

Users browsing this forum: No registered users