.

Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PKI ?

Khusus ttg sepak terjang/sejarah jihad dan penerapan Syariah di INDONESIA & negara jiran (MALAYSIA)

Postby Laurent » Sun Feb 05, 2012 10:26 am

46 Tahun G-30S PKI ; Menyimpan Pilu
Kamis, 29 September 2011 - 05:23:36 WIB
http://seputarsulawesi.com/news-7932-46 ... npilu.html
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby tukang ojek » Fri Feb 10, 2012 11:49 pm

Izin duduk dan menyimak bang.....
Terus terang saja..saya sangat penasaran sama peristiwa G30S/PKI.

Terima kasih...
User avatar
tukang ojek
 
Posts: 1524
Joined: Sun Sep 18, 2011 2:39 am
Location: Di hati kaum muslimin dan muslimah :)

Postby Laurent » Thu Jun 14, 2012 6:33 pm

Film '40 Years of Silence', Sisi Lain Tragedi PKI
Kamis, 14 Juni 2012 Waktu Washington, DC: 07:21
http://www.voaindonesia.com/content/fil ... 10494.html
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Wed Jul 25, 2012 7:18 am

Komnas HAM: Peristiwa 1965/1966 merupakan pelanggaran HAM yang berat.
http://www.swatt-online.com/2012/07/kom ... ang-berat/
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Captain Pancasila » Wed Jul 25, 2012 12:50 pm

dalang yang sebenarnya, adalah : http://www.adriandw.com/pki.htm 8-[
User avatar
Captain Pancasila
 
Posts: 3505
Joined: Wed Jun 01, 2011 1:58 pm
Location: Bekas Benua Atlantis

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby gateway » Wed Jul 25, 2012 3:50 pm

Captain Pancasila wrote:dalang yang sebenarnya, adalah : http://www.adriandw.com/pki.htm 8-[

:rolling: :lol:
cepe..dgn tidak langsung ente mau mengatakan bahwa kaki tangan aka jongosnya si dalang itu muslim2.. kan !!!
nah..dalangnya yahudi...kaki tangan aka jongosnya si muslim...!!!
slim..slim...mau bagaimanapun kalian berusaha melintir dan menyalahkan yahudi...balik2 lagi yah diri sendiri juga yg kena kenapa guoblok..!!
:lol:
Last edited by gateway on Thu Jul 26, 2012 7:27 am, edited 1 time in total.
User avatar
gateway
 
Posts: 1031
Joined: Sun Aug 21, 2011 8:59 am

Postby Laurent » Wed Jul 25, 2012 8:16 pm

Kasus 1965 Dibuka untuk Perjelas Siapa yang Salah
RABU, 25 JULI 2012 | 11:50 WIB
http://m.tempo.co/2012/07/25/419150/
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Thu Jul 26, 2012 5:25 am

Korban 65: Film Pengkhianatan G30S/PKI Pembohongan Publik
Rabu, 25 Juli 2012 | 20:12 PM
http://m.kompas.com/news/read/2012/07/2 ... gkhianatan
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Thu Jul 26, 2012 5:27 am

Korban 1965 Kecam Pernyataan Priyo
Rabu, 25 Juli 2012
http://m.kompas.com/news/read/2012/07/2 ... taan.priyo
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Postby Laurent » Thu Jul 26, 2012 5:39 am

Pemerintah Dituntut Minta Maaf pada Korban 65
Senin, 23 Juli 2012
http://m.kompas.com/news/read/2012/07/2 ... .korban.65
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Sat Aug 18, 2012 4:39 am

ternyata g30s tak hanya berdampak satu aspek aja tapi juga semua aspek kehidupan bangsa indonesia. kalo tak percaya ke

teroris-islam-indonesia-t44536/
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Sun Aug 19, 2012 2:46 pm

Ateis Bukan Komunis, Komunis Lebih Beragama
OPINI | 06 October 2011 | 13:26 Dibaca: 1257 Komentar: 35 7 dari 7 Kompasianer menilai menarik

13178823021102241602Ateisme tidak sama dengan komunisme. Ateisme adalah ketidakpercayaan terhadap keberadaan Tuhan dalam hal ini Tuhan personal, Sang Maha Pencipta, dan Maha Berkehendak. Sementara komunisme adalah ideologi ekonomi politik.

Oleh karena itu, tidak semua ateis adalah komunis dan tidak semua komunis adalah ateis. Seorang ateis bisa saja memiliki pandangan liberal, sekuler, kapitalis, atau juga komunis. Sementara itu, walaupun mungkin sebagian besar komunis adalah ateis, ada banyak orang beragama atau teis yang menganut komunisme sebagai ideologi ekonomi politiknya, di Indonesia contoh yang terkenal adalah Haji Misbach, sementara di India komunisme bukan hanya dirangkul, tetapi juga dipimpin oleh muslim, sementara di Amerika Latin, komunisme/marxisme mempengaruhi ajaran Katolik sehingga terbentuklah Teologi Pembebasan.

Komunisme adalah paham yang menolak kepemilikan barang pribadi dan beranggapan bahwa semua barang produksi harus menjadi milik bersama. Ini bertujuan agar tidak ada hirarki buruh-pemilik modal karena sistem kapitalis cenderung mengeksploitasi manusia. Komunisme memiliki keberpihakan yang sangat tinggi terhadap rakyat miskin, yang disebut sebagai proletar, dan menolak kapitalisme yang dianggapnya adalah penghisapan manusia atas manusia. Itulah kenapa PKI pada masanya mampu menjadi partai terbesar ketiga di Indonesia. Rakyat Indonesia yang mayoritas adalah rakyat miskin di negara yang baru lepas dari penjajahan mendukungnya; dan itu sama sekali tidak berhubungan dengan ateisme.

Salah satu penyebab dihubung-hubungkannya ateisme dengan komunisme, mungkin adalah kata-kata Karl Marx, “Agama adalah candu bagi massa rakyat.” Hal lain yang sering diingat adalah syair lagu Internationale–lagu mars komunis internasional–yang berbuyi, “Tiada maha-juru-s’lamat/Tidak Tuhan atau raja.” Kesan bahwa komunisme itu bukan hanya ateis tapi juga anti-teis bisa jadi disebabkan tindakan represif terhadap kehidupan beragama yang banyak terjadi di negara-negara komunis. Namun demikian, perlu diingat, pemberangusan di negara komunis bukan hanya ditujukan pada kelompok agama, melainkan juga pada kelompok liberal, pendukung demokrasi multipartai, serta kaum oposisi dan pembangkang.

Anti-teis dan ateis tidak tepat disandangkan pada komunisme/marxisme. Yang lebih tepat sebetulnya adalah bahwa komunisme/marxisme anti agama. Lebih tepat lagi, anti struktur kekuasaan agama yang sengaja dipelihara disamping kekuasaan raja untuk melemahkan daya kritis dan daya juang rakyat melawan tirani. Persisnya yang dilawan oleh komunisme adalah struktur kekuasaan agama dalam pemerintahan dan kehidupan politik sebagai alat kontrol (melalui mekanisme obat bius/candu pengurang rasa sakit bagi penderitaan dan kemiskinan) rakyat.

Di Indonesia, cap ateis pada komunis dan sebaliknya adalah hasil dari propaganda rejim Orde Baru yang ingin melenyapkan partai besar dan jutaan pendukungnya tersebut secara instan dan dalam jangka panjang. Guna mendapatkan dukungan kelompok agama, maka rejim Orde Baru mempropagandakan bahwa komunis adalah ateis, musuh agama, sehingga mereka harus diberantas dari bumi Indonesia. Lebih dari satu juta orang dibunuh, dirampas harta benda dan hak-hak sipilnya, dipenjara tanpa pengadilan, dibuang ke Pulau Buru akibat kampanye antikomunis di tahun 60-an ini.

Mari cek tokoh-tokoh Komunis Indonesia yang beragama tapi pengikut komunis,

Tan Malaka

Klik link ini http://seniman-kehidupan.blogspot.com/2 ... alaka.html

Dipa Nusantara Aidit

Klik link ini http://sang-tokoh.blogspot.com/2008/12/ ... aidit.html

Mari kita telaaah, apakah Orang Komunis lebih beragama dibandingkan dengan orang beragama??

http://politik.kompasiana.com/2011/10/0 ... -beragama/
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Sun Aug 19, 2012 2:46 pm

Dibunuh dengan "Tatap Muka", Lebih Heboh dari Khmer Merah atau Nazi
Inilah Detik-detik Pembantaian Massal 1965-1966
July 30, 2012 | Editor : Rizal Hasan

LENSAINDONESIA.COM: Pembantaian 1965-1966, yang menjadi korban adalah orang-orang yang menjadi bagian dari PKI serta orang-orang yang dituduh sebagai komunis.

Meski banyak spekulasi menyebut, si anu dan si anu, namun dalang di balik pembantaian massal itu hingga kini masih belum dirilis secara resmi.

Pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia.

Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut.

Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto.

Kudeta yang gagal menimbulkan kebencian terhadap komunis karena kesalahan dituduhkan kepada PKI.

Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.

Pembantaian dimulai pada Oktober 1965 dan memuncak selama sisa tahun sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1966.

Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali.

Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di benteng-benteng PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional.

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia.Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak dua juta orang. Selain itu PKI juga mengatur serikat-serikat buruh.

Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi “Nasakom” antara militer, kelompok agama, dan komunis.

Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI, serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut, menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer.

Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.

Pada sore tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September.

Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata.
Pada 2 Oktober, Soeharto mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI
sebagai dalang peristiwa tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI.

Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak.

Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno.

Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati.

Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta. Pada 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar.

Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatra.

Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatra Utara dan Bali.

Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap: petinggi PKI, Njoto, ditembak pada 6 November, ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, dan Wakil Ketua PKI M.H.Lukman segera sesudahnya.

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini.

Peran angkatan darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal.

Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berlangsung sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan.

Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan.

Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap “PKI” diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri.

Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis.

Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh, dan harta benda mereka dijarah.

Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai.

Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang samurai Jepang.

Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai.

Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata.

Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969.

Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian.

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa.

Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, contohnya, banyak orang yang dianggap “PNI kiri” dibunuh.
Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik.

Pada pertengahan Oktober, Soeharto mengirim sejumlah pasukan komando kepercayaannya ke Jawa tengah, daerah yang memiliki banyak orang komunis, sedangkan pasukan yang kesetiaannya tak jelas diperintahkan pergi dari sana.

Pembantaian terhadap orang komunis kemudian dilakukan oleh para pemuda, dengan dipandu oleh angkatan bersenjata, memburu orang-orang komunis.

Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara partai Muslim Nahdlatul Ulama (NU) dan PKI berubah menjadi pembantaian pada minggu kedua Oktober.

Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian “Gestapu/PKI” merupakan suatu Perang Suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatra.

Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan. Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit Peristiwa Madiun pada tahun 1948.

Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap.

Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966, namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun.

Tidak banyak yang tahu mengenai pembantaiannya dan jumlah pasti korban meninggal hampir tak diketahui pasti.

Hanya ada sedikit wartawan dan akademisi Barat di Indonesia pada saat itu.

Angkatan bersenjata merupakan satu dari sedikit sumber informasi, sementara rezim yang melakukan pembantaian berkuasa sampai tiga dasawarsa.

Dalam waktu 20 tahun pertama setelah pembantaian, muncul tiga puluh sembilan perkiraan serius mengenai jumlah korban.

Sebelum pembantaian selesai, angkatan bersenjata memperkirakan sekitar 78.500 telah meninggal sedangkan menurut orang-orang komunis yang trauma, perkiraan awalnya mencapai 2 juta korban jiwa.

Di kemudian hari, angkatan bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang.

Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500,000 sampai 1 juta orang.

Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai, lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia.[38] Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai.

Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam.

Pembantaian dilakukan dengan cara “tatap muka”, tidak seperti proses pembantaian massal oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh Jerman Nazi di Eropa. @jrs/wkp/trt

http://m.lensaindonesia.com/2012/07/30/ ... -1966.html
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Sun Aug 19, 2012 2:48 pm

Desak Jaksa Agung RI Respons Hasil Temuan Komnas HAM
Amnesti Internasional: “Selidiki Pembantaian Massal 1965″
July 30, 2012 | Editor : Rizal Hasan

Foto dokumentasi detik-detik eksekusi para simpatisan PKI /*ist

LENSAINDONESIA.COM: Amnesti Internasional mendesak Jaksa Agung untuk menyelidiki temuan Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) terkait “Pembantaian Massal” pasca G-30S/PKI di tahun 1965 silam.

Komnas HAM menyerahkan laporan pro-justisia kepada Kejaksaan Agung, dan menyebut pejabat pemerintah saat itu terlibat dalam penganiayaan sistematis terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang diduga simpatisan komunis dalam kudeta 1965, yang kabarnya mencapai 3 juta orang.

“Penundaan investigasi akan memperpanjang penderitaan korban dan keluarga yang telah menunggu lebih dari empat dekade,” ujar juru kampanye dari Sekretariat Amnesti Internasional, Josef Roy Benedict, dikutip Antara London, Senin (30/07).

Penyelidikan Komnas HAM selama tiga tahun menemukan bukti bahwa pelanggaran HAM berat dan berskala nasional antara 1965 dan 1966, juga berlanjut hingga awal 197o dengan eskalasi yang mulai rendah.

Komnas HAM mencatat, temuan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang didefinisikan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM meminta jaksa agung untuk memulai penyelidikan resmi berdasarkan temuan dan membentuk Pengadilan HAM ad hoc guna membawa pelaku ke pengadilan, sebagaimana diatur UU Pengadilan HAM.

Komnas HAM meminta pihak berwenang membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan membuat permintaan maaf resmi kepada korban dan keluarga korban. @ant/inl

http://m.lensaindonesia.com/2012/07/30/ ... -1965.html
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Sun Aug 19, 2012 2:49 pm

Komnas HAM Sebut Pembantaian Massal Pelanggaran HAM Berat
Dokumen Supardjo, Ungkap Kegagalan Kudeta G30-S/PKI 1965
July 30, 2012 | Editor : Rizal Hasan

Brigjend Supardjo, salah satu elite Gerakan 30 September 1965

LENSAINDONESIA.COM: Desakan Amnesti Internasional kepada Jaksa Agung RI untuk menyelidiki “Pembantaian Massal” di tahun 1965 silam,
seolah membuka kembali lembaran sejarah kelam bangsa Indonesia.

Temuan Komnas HAM menjadi rujukan bagi Amnesti Internasional untuk meminta pemerintah RI membentuk penyelidikan dan pengadilan ad hoc untuk kasus kejahatan pelanggaran HAM berat di masa awal berdirinya Orde Baru.

Ketidakjelasan itu bertahan sangat lama karena rezim Orde Baru melakukan monopoli sejarah selama puluhan tahun.

Banyak versi yang mengupas sisi gelap dan rahasia dibalik alasan pembantaian massal itu pasca pemberontakan G-30S/PKI, seperti tulisan Ben Anderson dan kawan-kawannya yang dikenal sebagai Cornell Paper).

Usaha ISAI (Institut Studi Arus Informasi) menerbitkan buku tipis tentang masing-masing versi Gerakan 30 September juga diganjal Kejaksaan Agung pada tahun 1995.

Tapi, saat Presiden Soeharto jatuh, bermunculanlah di tanah air berbagai tulisan tentang Gerakan 30 September 1965, diawali sejak 1998.

Analisis yang diberikan beragam, mulai dari kudeta merangkak (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, Subandrio) sampai dengan kudeta yang disengaja untuk gagal seperti yang ditulis Coen Hotzappel.

Namun, ada sebuah tulisan yang berbeda dari versi-versi sebelumnya, yakni “Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta
Soeharto, ditulis John Roosa.

Tulisan ini begitu ringkas dan menceritakan ada berbagai kelompok yang diuntungkan dengan kegagalan kudeta itu, namun apakah pihak tersebut mendesain peristiwa itu sedemikian rupa dengan skenario yang rapi dan semuanya berjalan seperti yang diharapkan mereka?

Tulisan ini menyatakan tidak demikian.

Kalau disebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) secara keseluruhan melakukan pemberontakan, kenapa 3 juta anggota partai ini tidak melakukan perlawanan ketika diburu dan dibunuh setelah gerakan itu meletus? Kenapa partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu begitu mudah dirontokkan?

Analisis yang menyebutkan bahwa itu persoalan intern Angkatan Darat juga tidak memuaskan karena persoalannya tidak sesederhana itu.

Bukankah Sjam dan Pono juga terlibat? Sementara itu, versi Soekarno sebagai dalang juga diragukan. Bila sang presiden mengetahui sepenuhnya rencana aksi ini sebelumnya, kenapa ia berputar-putar di kota Jakarta sebelum menuju pangkalan udara tanggal 1 Oktober 1965? Mengapa Presiden Soekarno tidak langsung saja dari Wisma Yaso kediaman Ratna Sari Dewi (sekarang Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto) menuju Halim Perdanakusuma?

Demikian pula sosok Soeharto tidaklah terlampau “jenius” untuk bisa merancang suatu perebutan kekuasaan secara sistematis.

Masih perlu diinvestigasi lebih lanjut seberapa jauh Soeharto mengetahui rencana tersebut sebagaimana disampaikan Kolonel Latif dalam pertemuan malam sebelumnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto.

Amerika Serikat (AS) tidaklah ikut campur pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, walaupun berbagai dokumen menyebut keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa berdarah tersebut.

Bagi pemerintah AS waktu itu, bila Indonesia dengan penduduk keempat atau kelima terbesar di dunia itu–dengan sumber daya alam berlimpah dan posisi sangat strategis– jatuh ke tangan komunis, berarti telah terjadi kiamat.

Riset yang dilakukan John Roosa menggunakan arsip yang jarang diulas secara utuh selama ini, seperti dokumen Supardjo, tulisan-tulisan Muhammad Munir dan Iskandar Subekti yang tersimpan di Amsterdam, wawancara dengan tokoh-tokoh PKI seperti Hasan yang meminta dirahasiakan identitasnya sampai ia meninggal.

Muhammad Munir adalah anggota Politbiro PKI dan Iskandar Subekti adalah panitera Politbiro PKI, yang pada tanggal 1 Oktober 1965 mengetik pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan Gerakan 30 September.

Adapun Hasan memiliki posisi yang dianggap logis mengetahui kegiatan Biro Chusus.

Hasan sendiri sudah menulis memoar yang sudah diserahkan kepada John Roosa yang dapat dipublikasikan setelah ia meninggal.

Di samping dokumen-dokumen penting itu, serta wawancara mendalam dengan tokoh sentral organisasi kiri itu, arsip-arsip yang berasal dari Departemen Luar Negeri AS membantu menjelaskan berbagai hal.

Yang menarik, dari sekian banyak dokumen, dokumen Birgjend Supardjo dianggap cukup sahih sebagai semacam pertanggungjawaban setelah peristiwa itu terjadi yang ditulisnya sendiri ketika ia belum tertangkap.

Beberapa saksi, termasuk Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo, yang sama-sama di penjara dengan Supardjo, mengakui keberadaan surat tersebut. Pihak keluarga juga mengiyakan informasi yang pernah disampaikan Supardjo.

Dokumen itu memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, Bono dengan DN Aidit).

Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung antara kedua pihak ini.

Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, maka kebingungan terjadi dan kedua kelompok ini pecah. Kalangan militer ingin mematuhi permintaan Soekarno, sedangkan Biro Chusus tetap melanjutkannya.

Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar.

Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet).

Tulisan John Rossa ini menyederhanakan kerumitan misteri itu dengan metode ala detektif.

Sjam Kamaruzzaman, disebut agen ganda, apalagi triple agent, melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun.

Pelaksana Biro Chusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Ia bagaikan putri Syahrazad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam, sehingga mampu bertahan selama 1001 malam. Sjam bertahan lebih dari 18 tahun dengan mengarang 1001 pengakuan.

Dokumen Supardjo mengungkapkan mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan.

Kerancuan antara ‘penyelamatan Presiden Soekarno’ dan ‘percobaan kudeta’ dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang.

Jauh sebelum peristiwa berdarah itu, AS telah memikirkan dan mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dahulu, sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat.

Dan, Aidit pun terjebak. Karena sudah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi, maka Soeharto adalah jenderal yang paling siap pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika orang lain bingung dan panik.

Nama Soeharto sendiri tidak dimasukkan dalam daftar perwira tinggi yang akan [email protected]/dne

http://m.lensaindonesia.com/2012/07/30/ ... -1965.html
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Wed Aug 22, 2012 3:36 pm

Moncongloe, Kamp Auschwitz di Indonesia (Bag I)
Kamis, 26 Juli 2012, 13:43 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, Kamp Konsentrasi Auschwitz dikenal sebagai tempat penyiksaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan Nazi. Mereka yang bermalas-malasan dicambuk, ditendang, dipukuli, bahkan dibunuh, seperti diceritakan Psikolog, Victor Emil Frankl, dalam bukunya, Man's Search for Meaning.

Hal itu juga terjadi di Indonesia. Namun korbannya bukan dari pemeluk Yahudi. Mereka adalah kelompok orang yang dituding terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sulawesi Selatan, dan sekitarnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tidak kurang dari seribu orang yang dianggap pengurus, anggota, dan simpatisan PKI dijerumuskan ke Moncongloe sejak 1970 sampai delapan tahun kemudian. Dari jumlah itu, 52 diantaranya adalah perempuan.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis, menjelaskan, apa yang pernah terjadi di Moncongloe adalah perbudakan, karena kemerdekaan mereka yang dikategorikan PKI dirampas. Mereka tidak bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bekerja dipaksa melampaui batas kemanusiaan.

"Ada yang bertahan hidup sehingga dapat kita mintai keterangan. Ada juga yang mati, karena tak kuasa menahan derita," jelasnya, di Jakarta, Kamis (26/7).

Mereka dipaksa bekerja. Tenaganya diperas dengan membangun jalan sepanjang 23 KM dari Moncongloe hingga Daya. Mereka mengambil batu dari gunung dengan mengangkutnya ke jalan raya. Selama bekerja disana mereka tidak diupah. Beberapa orang hanya diberikan beras 1/2 liter per hari yang diberikan setiap satu pekan.

Selama ditahan disana, mereka tidak pernah mendapatkan surat penangkapan maupun penahanan. Pengadilan tidak pernah menjatuhkan vonis. Mereka dipindahkan ke sana untuk dipekerjakan secara paksa.

"Inilah petunjuk pelanggaran delik dan unsur penggunaan kekuasaan dengan merampas kemerdekaan orang lain," jelas Nur Kholis. Hal ini dilakukan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Dia mengatakan ada korban perbudakan disana menceritakan kisah kehidupannya. Nur Kholis enggan menyebutkan nama korban, karena yang bersangkutan harus dilindungi identitasnya. Sebut saja orang itu bernama Andy. Dia datang ke Moncongloe bersama teman-temannya dengan jumlah keseluruhan 44 orang. Kemudian kelompok ini dikenal dengan kelompok 44.

Saat tiba disana pertama kali, mereka berteriak bahagia melihat singkong yang ada di kebun petugas militer. Maklum ketika di penjara di Makassar, Sulawesi Selatan mereka kekurangan makan. Singkong diibaratkan sebagai makanan enak disantap, meskipun belum dimasak. Mereka berlomba-lomba mencabut dan memakannya. Banyak diantara mereka sakit perut hingga diare.

Selain tanaman singkong, Andy dan teman-temannya melihat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Salah satu barak berukuran 6 x 20 meter dihuni 80-100 orang. Mereka kemudian membangun barak sendiri, lengkap dengan pagar, WC, aula masjid, poliklinik, dan pos jaga.

Mereka juga bekerja membuka hutan untuk dijadikan kebun milik tentara disana. Luasnya tergantung pangkat tentara, antara empat sampai enam hektar. Hasilnya untuk tentara, bukan mereka. Andy dan teman-temannya terus diperbudak.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul

http://www.republika.co.id/berita/nasio ... esia-bag-i
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Wed Aug 22, 2012 3:38 pm

Home > Nasional > Politik
Moncongloe, Kamp Auschwitz di Indonesia (Bag II)
Kamis, 26 Juli 2012, 16:31 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, Moncongloe terletak di daerah perbatasan Maros dan Gowa, sekitar 20 Km dari ibukota Kabupaten Gowa dan 15 Km dari ibukota Kabupaten Maros, ketinggian sekitar 250 meter dari permukaan laut dengan struktur tanah yang tidak rata. Daerah ini dikenal pula dengan nama tanah merah.

Disekitaran Moncongloe terdapat Kompleks Perumahan Kodam XIV Hasanuddin, yang meliputi; Home Base Puskopad, Home Base CPM, Home Base Kesdam, Home Base Kiwal. Moncongloe sejak tahun 1968 dijadikan sebagai tempat pengasingan tahanan politik (tapol) yang dianggap sebagai PKI oleh pemerintah saat itu, seperti Andy. Moncongloe memiliki potensi hutan yang cukup baik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan alternatif pembukaan Moncongloe sebagai tempat pengasingan para tahanan politik PKI.

Ada tiga potensi awal dan cukup menonjol di daerah Moncongloe; pertama, hutan Moncongloe masih tergolong hutan negara. Pembukaan lahan ini akan mempermudah proses pemilikan lahan dalam jumlah yang besar bagi mereka yang dapat mengontrol pekerjaan Tapol.

Kedua, hutan bambu yang sangat luas adalah sumber bahan baku pabrik kertas Kabupaten Gowa. Adanya hutan bambu juga menjadi alasan ekonomis pembukaan wilayah ini. Para tapol dipaksa bekerja menebang pohon bambu sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada pabrik kertas Gowa.

Ketiga, di daerah ini terdapat pohon-pohon besar utamanya bagian pegunungan. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai ekonomis. Para tapol dibagi dalam berbagai regu kerja; seperti regu penebang pohon, regu yang khusus membuat papan dan tiang rumah. Regu kerja ini elastis, dapat bertambah ataupun dikurangi tergantung kebutuhan petugas di daerah pengasingan.

Perbudakan di Moncongloe bermula dari kekalahan PKI dalam perpolitikan pascakemerdekaan Indonesia. Partai ini mulai merebut simpati sebagian masyarakat ketika tokoh-tokoh PKI menjual slogan Islam revolusioner dengan argumentasi al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh PKI berusaha meyakinkan masyarakat bahwa komunis sebagai ajaran sangat relevan dengan Islam.

PKI mulai membuka cabangnya di Makassar pada 1922. Partai ini melakukan propaganda dan menyebarluaskan program-programnya dengan memakai corong sebuah surat kabar, Pemberita Makassar. Dengan surat kabar ini, PKI melawan penindasan atas kolonial Belanda. Pendidikan politik kepada rakyat Sulawesi Selatan terus terjadi. Targetnya adalah melawan dan mengusir Penjajah Belanda.

Upaya itu tidak sepenuhnya berhasil karena dominasi gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia. Dua gerakan ini menilai PKI anti agama. Masyarakat cukup kuat menolak PKI, terutama di daerah pedalaman.

Pada Pemilu 1955 PKI secara nasional sukses dalam perolehan pemilihan DPR. Namun kesuksesan itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan. PKI hanya meraup suara 0,25%. Bahkan ketika PKI sukses merebut simpati politik Presiden Soekarno, ternyata tidak berpengaruh dalam merebut simpati elit-elit lokal di daerah ini. Karena lagi-lagi, PKI harus berhadapan dengan agitasi DI/TII di daerah pedalaman, bersaing dengan Masyumi serta berhadapan dengan gerakan Permesta.

Setelah gerakan DI/TII dan Permesta berhasil ditumpas TNI, ternyata PKI masih cukup sulit untuk menarik simpati masyarakat Sulawesi Selatan karena mendapat sandungan dari perwira militer yang memiliki fungsi sosial politik dominan di daerah ini.

Ketika terjadi gerakan 30 September di Jakarta, kondisi politik Sulawesi Selatan masih relatif terkendali. Tetapi minggu pertama oktober 1965, gerakan anti komunis di Sulawesi Selatan berkembang sangat cepat. Gerakan anti PKI juga melebar ke masalah etnis. Penjarahan milik warga etnis Tionghoa dan rumah-rumah orang Jawa dilakukan dengan sangat brutal oleh para demonstran. Alat-alat musik tradisional Jawa seperti gamelan tak luput dari amukan massa.

Mereka yang dianggap PKI ditangkap. Hal itu terus terjadi sampai awal tahun 1966 mulai dari Makassar sampai ke daerah pedalaman, seperti Bone, Pare-pare, Jeneponto, Bantaeng, dll. Penjara merupakan tempat persinggahan terakhir dari aktivis dan simpatisan PKI. Mereka dimasukkan kedalam penjara-penjara militer di kodim-kodim di daerahnya masing-masing. Sejak Oktober 1965 sampai Maret 1966, jumlah tapol mencapai 9.765 orang.

Di penjara, para tapol di tindak secara keras, di siksa hingga terdengar jeritan-jeritan yang suaranya didengar seluruh penghuni penjara hampir tiap malam. Setelah itu mereka dijebloskan ke kamp pengasingan Moncongloe.

Mereka yang terlibat dalam penangkapan tersebut adalah petugas militer, baik dengan sukarela atau paksaan. Semua tahanan politik PKI tersebut ditahan tanpa waktu yang jelas. Penangkapan itu bahkan dianggap sah menurut hukum meski tanpa surat penangkapan, surat penahanan, apalagi putusan pengadilan.

Tak sedikit pula penahanan terjadi karena semata-mata salah tangkap. Seperti kasus penangkapan kelompok Tumbung Tellue-Timbung Limae, sebuah aliran tarekat di Bulukumba. Kelompok tarekat ini ditangkap karena warga menduga mereka PKI hanya karena sering melakukan pertemuan intensif.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul

http://www.republika.co.id/berita/nasio ... sia-bag-ii
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Wed Aug 22, 2012 3:39 pm

Home > Nasional > Politik
Moncongloe, Kamp Auschwitz di Indonesia (Bag III)
Kamis, 26 Juli 2012, 16:55 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, Perbudakan ternyata meluas. Tidak hanya di Moncongloe, hal sama juga terjadi di Pulau Buru, Maluku. Komnas HAM memprediksi perbudakan disini dialami 11.500 orang. Mereka dibawa ke Pulau Buru antara tahun 1969 - 1971.

Para tapol itu dibawa ke pedalaman dengan perahu melalui Sungai Waeapo, dan kemudian ditempatkan di barak-barak yang disebut unit. Tempat itu dibangun dekat tepi sungai. Mereka ditempatkan secara terpisah di 20 unit dengan jarak satu unit dengan unit lainnya sekitar lima kilometer.

Mereka yang dibuang di Pulau Buru disiksa dan disakiti. Jauh dari keluarga, distigmakan sebagai PKI, dan pengkhianat negara. Ribuan tahanan yang dibuang tersebut, dipaksa untuk membabat hutan menjadi lahan sawah, jembatan, dan merambah jalan.

Tahun-tahun pertama pembuangan tahanan politik kesana, Pulau Buru masih hutan lebat dan gelap. Tapol yang masuk golongan B mendapat hukuman dengan dibuang ke Pulau Buru. Golongan A, dapat dipastikan tidak hidup. Sementara golongan C, lebih ringan. Terakhir pembuangan massal tapol/napol ke Pulau Buru yang terjadi tiga kali gelombang terjadi pada tahun 1971.

Orang-orang di Pulau Buru menyebut lokasi pembuangan para tapol/napol dengan sebutan Unit. Jumlah unit cukup banyak dan berjarak satu sama lain sekitar 4-5 kilometer. Ada juga unit pembuangan yang sampai sekarang masih disebut Mako (Markas Komando).

Unit-unit tersebut tidak berurutan. Meski ada Unit empat belum tentu ada unit tiga. Salah satu unit terletak di Savanajaya. Seluruhnya terbuat dari kayu. Tempat yang berdesain panggung tersebut kurang lebih tingginya 5-10 meter dengan lebar 10 meter dan panjang sekitar 50 meter.

"Yang paling banyak mendapat siksaan hingga tewas berasal dari tapol/napol yang berusia muda," jelas Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis. Selain disiksa, tahanan politik disana juga dipekerjakan paksa, seperti yang terjadi di Moncongloe.

Nur Kholis menceritakan ada seorang korban yang setelah dibebaskan dari Pulau Buru dikenakan wajib lapor setiap hari selama setahun. Korban tersebut menjadi pekerja bangunan di kantor militer selama dua bulan tanpa diberi imbalan.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul

http://www.republika.co.id/berita/nasio ... ia-bag-iii
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Wed Aug 22, 2012 3:40 pm

Moncongloe, Kamp Auschwitz di Indonesia (Bag IV)
Kamis, 26 Juli 2012, 17:10 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, Apa yang terjadi di Moncongloe dan Pulau Buru merupakan bagian dari sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Sasarannya adalah masyarakat sipil yang dianggap bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sembilan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis, membeberkan sejumlah modus penyiksaan. Di Bali, masyarakat yang ditangkap karena dianggap PKI ketika itu dipukuli dengan kelamin sapi. Selain rasa sakit, hal ini juga merusak psikologi masyarakat disana, karena sapi dianggap mulia oleh masyarakat setempat.

Tamparan, kemudian jemari kaki dan tangan dijepit kaki meja juga dilakukan. Ada juga yang disiksa dengan melukai alat kelamin. Bagi pria, lubang alat kelamin dimasuki batang korek. Kemudian ujung korek dibakar hingga mengakibatkan alat kelamin mengalami luka bakar. Setrum juga menjadi instrumen penyiksaan. Ada juga yang diminta bersetubuh dihadapan sekumpulan petugas.

Kesimpulan ini diperoleh Komnas HAM setelah meminta keterangan dari 349 saksi hidup yang terdiri atas korban, pelaku, ataupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Jumlah korban diperkirakan 500.000 hingga 3 juta jiwa.

Kejahatan terjadi secara sistematis karena menggunakan pola yang sama. Para saksi mengungkapkan kejadian berawal dari tempat pemeriksaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Setelah itu, korban mengalami tindak penyiksaan, perampasan harta benda, dan pembunuhan.

Kejahatan terjadi meluas karena tidak hanya terjadi di Pulau Jawa dan Bali, tetapi di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua karena belum sepenuhnya resmi bergabung dengan Indonesia. Kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan syarat terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Banyak korban adalah orang yang diidentifikasikan PKI dan simpatisannya.

Kejahatan ini memakan korban lebih dari satu orang. Dilakukan secara sistematis. Akibatnya korban meluas hingga ke seluruh daerah di Indonesia. "Ini semua sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat," jelas Nur Kholis, di Jakarta.

Dia menyatakan bahwa hasil penyelidikannya terkait hal ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Agung. "Jumlahnya 700 halaman," paparnya.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul

http://www.republika.co.id/berita/nasio ... sia-bag-iv
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

Re: Jihad INDONESIA 1965 : siapa dibalik pembantaian G30S/PK

Postby Laurent » Wed Aug 22, 2012 3:41 pm

Moncongloe, Kamp Auschwitz di Indonesia (Bag V-Habis)
Kamis, 26 Juli 2012, 17:30 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, Meski pelanggaran HAM pada 1965 lalu dinilai berat, pemerintah tidak memiliki respon positif untuk memproses lebih lanjut. Investigasi Komnas HAM dianggap tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

Wakil Jaksa Agung, Darmono, mengaku kesulitan memproses pelanggaran HAM berat yang terjadi Pada 1965. Dia beralasan perkara pelanggaran HAM berat membutuhkan landasan hukum lebih kuat. UU nomor 6/2000 dinilainya hanya mampu untuk memproses pelanggaran HAM terkait Timor-Timur dan Tanjung Priok. Selebihnya tidak.

Darmono mengatakan penegakkan hukum mengacu pada aturan hukum yang ada. "Penegakkan masalah HAM itu, kita harus berdasar uu tentang pengadilan ham, yaitu UU nomor 26 tahun 2000," jelasnya. Dia mengatakan perkara tersebut belum bisa dikaitkan dengan UU no 26/2000.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan negara berkewajiban moral untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1965. "Indonesia memiliki niat dan tujuan baik untuk itu dengan cara justice system atau truth and reconciliation," ujar SBY di Kejaksaan Agung, Rabu (25/7).

Menurut SBY, Jaksa Agung RI, Basrief Arief sudah mempelajari kasus tersebut dan akan berdiskusi dengan pihak terkait lainnya. "Saya berharap diselesaikan dan dilaporkan kepada saya," kata SBY.

Jaksa Agung, Basrief Arief, menyatakan pihaknya akan meneliti lebih lanjut temuan Komnas HAM itu. "Nanti dilihat buktinya cukup atau tidak berdasarkan penelitian kita," imbuhnya.

Anggota Komisi Hukum DPR, Achmad Basarah, menyatakan pelanggaran HAM berat ini akan lebih baik bila diselesaikan secara politik dan kemanusiaan. Caranya, Presiden SBY membuat pernyataan permohonan maaf kepada para korban kejahatan HAM 1965/1966. SBY harus merehabilitasi mereka yang telah dan masih menjadi tahanan politik akibat peristiwa 1965/1966 tersebut.

Selain itu, pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada mereka atas dasar azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya Presiden SBY menggelar forum rekonsiliasi bangsa agar para pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut saling bermaaf-maafan dan menghapuskan dendam sejarah. "Kita harapkan bangsa ini dapat segera melanjutkan membangun negeri ke arah yang lebih baik lagi," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Dia mengatakan proses penyelesaian seperti itu sangat diperlukan agar bangsa ini tidak terus-menerus terjebak dalam dendam sejarah. Jangan sampai muncul anggapan seolah-olah ada dosa warisan yang harus ditanggung oleh para anak cucu korban HAM pada masa itu yang sesungguhnya tidak mengerti apa-apa tentang sejarah para orang tua mereka di masa lalu.

Setelah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa ratusan saksi selama 4 tahun, Komnas HAM akhirnya menyebut dugaan terjadi kasus pelanggaran HAM berat pasca peristiwa 30 Sepetember 1965 (G30S PKI).

Komnas HAM juga menyatakan pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistematis oleh lembaga pemegang otoritas keamanan saat itu yakni Kopkamtib. Kendati demikian, Komnas mengkhawatirkan upaya hukum kasus ini berhenti di Kejaksaan, seperti kasus kasus pelanggaran HAM yang pernah disampaikan.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul

http://www.republika.co.id/berita/nasio ... bag-vhabis
Laurent
 
Posts: 6161
Joined: Mon Aug 14, 2006 9:57 am

PreviousNext

Return to Resource Centre Jihad di INDONESIA



Who is online

Users browsing this forum: No registered users