MENUNGGU LINKNYA !!
Intelejen dan Islam Radikal
oleh : He-Man*
Pada masa awal ketika Soeharto memperoleh kekuasaan ia dihadapkan pada kondisi ideologi Nasakom hasil binaan rezim lama masih kuat dan masih dianggap sebagai sebuah ancaman besar bagi rezim Karena itulah rezim orba kemudian mengeluarkan kebijakan ideologis untuk menanganinya. Kebijakan ideologis dan politis pada masa awal orba yang ditempuh adalah menghancurkan kaum komunis, menekan kaum nasionalis, dan mencegah naiknya kekuatan islam. Motor utama untuk melaksanakan semua kebijakan ideologis orba ini diserahkan kepada aparat intelejen.
Setelah kekuatan komunis berhasil ditumpas habis, maka kekuatan kaum
nasionalis seperti PNI dilumpuhkan dengan menempatkan Hadisubeno
menyingkirkan Hardi yang kritis pada pemerintah bahkan partai
nasionalis kecil seperti IPKI pun tidak luput dari rekayasa intelejen.
Dan setelah berhasil menuntaskan kebijakan terhadap kaum komunis dan
nasionalis. Maka target selanjutnya diarahkan pada kelompok Islam.
Kebijakan terhadap kelompok Islam terbilang unik dibandingkan dengan kebijakan terhadap kelompok komunis dan nasionalis.Walaupun tergabung dalam Nasakom tapi kelompok Islam memiliki peran dan jasa besar dalam menghancurkan kekuatan komunis dan meruntuhkan rezim Soekarno selain karena kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam.
Karena itu pemerintah memilih jalan yang lebih hati-hati untuk
menghadapi kekuatan islam ini. Untuk mencegah naiknya kekuatan Islam maka pemerintah harus memiliki alasan dulu untuk menekankannya.Dan kemudian intelejen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan ini akhirnya memilih pendekatan dengan menggunakan tangan kaum radikal Islam.
Kelompok radikal walaupun memang berbahaya tapi justru membuatnya
menjadi sangat mudah dikendalikan. Psikologi kaum radikal adalah psikologi orang marah, seperti yang diketahui orang marah sangat kehilangan daya nalar kritis dan akal sehatnya , sehingga akan sangat tidak terkontrol bila dalam keadaan 'liar' sebaliknya juga mereka bisa menjadi 'hewan peliharaan' yang baik karena sangat mudah untuk dihasut dan dibohongi sehingga menjadikannya sebagai pion yang sangat ideal karena akan mengikuti apa saja kemauan dan arahan penyuruhnya sekaligus bisa dikorbankan dengan mudah tanpa menimbulkan kerugian yang berarti.
Dan inilah yang disadari oleh Ali Moertopo sehingga ia kemudian
merekrut para mantan anggota DI/TII yang sedang dibina oleh Kodam
Siliwangi. Aksinya ini ditolak oleh Kepala Bakin[1] pada masa itu Jenderal Sutopo Juwono juga petinggi Bakin lainnya seperti Jendral Nicklany[2]. Akan tetapi Ali Moertopo tetap pada pendiriannya dengan tetap membawa para mantan DI/TII ini ke Jakarta.
Beberapa pentolan DI/TII yang dibawa antara lain putra dari Kartosuwiryo
yaitu Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmad Basuki, juga Adah
Djaelani Tirtapraja (Ma'had Al Zaitun), Rahmat Basuki (pelaku pengeboman BCA), Amir Fatah, H Ismail Pranoto, Danu Muhammad Hasan (Komando Jihad), Helmy Aminuddin (Gerakan Tarbiyah), Prawoto alias Abu Toto (NII) dll.[3]
Tebar , Pancing dan Jaring
Karena merasa tidak memperoleh dukungan dari para petinggi Bakin, Ali
Moertopo pun membawa para mantan DI/TII ini dibawah pembinaan
Opsus[4].Mereka kemudian mendapatkan fasilitas dan dukungan finansial
yang sangat besar sehingga menimbulkan kemarahan sejumlah perwira ABRI pada masa itu terutama dari kalangan Siliwangi yang merasa berjasa menangkap mereka dengan susah payah bahkan bertaruh dengan nyawa.
Tapi berkat kedekatan Ali Moertopo pada Soeharto pada masa itu maka
protes-protes itu berhasil diredam.Sejumlah perwira yang menentang
proyek itu pun dengan segera dimutasi dan disingkirkan.
Ali Moertopo kemudian menugaskan Kolonel Pitut Soeharto anggota Opsus yang memegang Bidang Penggalangan Politik Islam untuk membina mereka dengan pelatihan-pelatihan intelejen, seperti pembentukan jaringan, teknik perekrutan anggota, penyamaran, pembuatan propaganda, operasi cuci otak, teknik teror dan intimidasi dan lain sebagainya (ini yang menjelaskan kenapa kelompok radikal sangat ahli dalam melakukan ini semua). Selain membina pada mantan DI/TII , Kol Pitut Soeharto juga diserahi tugas untuk menggarap kekuatan-kekuatan politik Islam seperti PPP, NU, Muhammadiyah dll, ia juga
mengumpulkan para kader dakwah liar untuk masuk dalam organisasi islam tertentu binaan intel. Sementara pendanaan dan semua pembiayaan untuk para mantan tahanan DI/TII ini ditangani oleh Kolonel Giyanto.
Setelah dibina mereka pun diterjunkan ke tengah masyarakat untuk
menerapkan ilmunya. Dan peritiwa-peristiwa teror pun terjadi, pemboman BCA, penyerbuan kantor polisi di Cicendo, Wolya, Lampung , Borobudur dll, dimana semua peristiwa ini dilakukan oleh para mantan DI/TII binaan opsus.
Dan aparat pun menangkapi mereka lagi bahkan juga membunuh
sebagiannya. Tapi setelah tertangkap mereka kemudian dilepas lagi untuk kembali melakukan aksi-aksi lainnya.Berkat peristiwa-peristiwa itu pemerintah mendapat legimitasi untuk menekan kelompok-kelompok Islam.Sejumlah aktivis masjid di Bandung ditangkapi bahkan organisasi remaja masjid di masjid Istiqamah [5] dibubarkan dengan tuduhan terlibat peristiwa Cicendo dan Wolya bahkan lebih jauh lagi banyak anggota masyarakat yang tidak tahu apa-apa hanya karena sering ikut sholat bejama'ah di masjid itu turut diciduk aparat.
Peristiwa penyerangan pos polisi di Cicendo Bandung dan peristiwa Wolya sendiri dilakukan oleh jamaah Imron yang diprovokasi oleh agen intelejen
binaan Opsus bernama Najamuddin[6]. Di Jawa Timur sejumlah kyai NU ditangkapi bahkan dilenyapkan dengan tuduhan terlibat Komando Jihad yang dikomandani oleh Haji Ismail Pranoto binaan Opsus. Keterlibatan intelejen dalam kasus-kasus tersebut semakin kentara ketika dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan[7] misalnya, ia mengaku sebagai orang Bakin. "Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin." (Lihat Tempo, 24 Desember 1983). Belakangan Danu mati secara misterius, tak lebih dari 24 jam setelah ia keluar penjara, dan konon ia mati diracun.
Intelejen pun bergerak lebih jauh lagi untuk memprovokasi sejumlah
kelompok melakukan perlawanan bersenjata yang dengan segera ditumpas dengan kejam oleh militer. Peristiwa-peristiwa ini kemudian menjadi legimitasi bagi aparat untuk melakukan sensor dan pengawasan yang ketat pada aktivitas dakwah. Para da'i harus mempunyai surat izin untuk berceramah dan semua kegiatan dakwah harus dilaporkan dulu kepada aparat dengan alasan mencegah penyebaran paham radikal. Lalu pemerintah pun menetapkan kebijakan asas tunggal Pancasila dengan alasan untuk menekan penyebaran ideologi-ideologi yang menyimpang.
Sejumlah kelompok Islam yang menentang kebijakan ini pun segera
dibekukan, HMI kemudian terpecah menjadi dua dengan munculnya HMI MPO[8] yang menolak asas tunggal, Pelajar Islam Indonesia (PII) , BKPRMI dan beberapa ormas islam lain dibubarkan.Pemerintah juga mendirikan sejumlah organisasi islam baru pendukung asas tunggal yang rata-rata dibawah binaan Golkar. Dengan demikian semua kekuatan posisi pemerintah dari kelompok Islam berhasil dilumpuhkan dengan metode tebar, pancing jaring hasil rekayasa Ali Moertopo.
Strategi Pecah Belah dan Kuasai
Paska turunnya L.B Moerdani strategi intelejen dalam menghadapi
kekuatan Islam pun berubah.Teknik tebar, pancing, jaring ala Ali Moertopo mulai ditinggalkan karena justru malahan menambah instabilitas. Strategi yang kemudian dilakukan intelejen kemudian lebih soft bahkan dibuat seolah-olah pemerintah mendukung kekuatan Islam.
Pada masa itu gerakan-gerakan alternatif di luar ormas-ormas islam dan
kepemudaan islam mulai marak.Sejumlah organisasi remaja masjid tumbuh pesat di masjid-masjid raya juga masjid-masjid kampus. Sebagian kalangan aktivis muda mulai mengubah konsep dakwah mereka menjadi dakwah kultural dan berusaha membaurkan diri dengan masyarakat. Misal saja organisasi remaja masjid waktu itu aktif bergerak dengan sistim jemput bola pada remaja-remaja bermasalah seperti anggota gank motor, pecandu narkoba dll
Dan ini dianggap pemerintah sebagai sebuah ancaman baru .Salah satu
point penting untuk menunjang kekuasaan rezim Soeharto adalah memastikan semua organisasi yang ada dan hidup di Indonesia berada dalam cengkraman dan kendali pemerintah.Bukan saja organisasi keagamaan atau politik tapi juga organisasi profesi seperti IDI atau organisasi para hobbies seperti RAPI pun dibawah kendali pemerintah dimana para pimpinannya tidak bisa naik kalau tidak mendapat 'restu' dari pemerintah. Akan tetapi organisasi-organisasi remaja masjid juga majlis-majlis taklim yang tumbuh pada masa itu tidak demikian.
Organisasi-organisasi itu bersifat independen dengan struktur organisasi yang cair. Akan tetapi pertumbuhan anggotanya sangat luar biasa. Karena itulah semua organisasi dakwah "liar" itu harus segera
dikontrol. Pendekatan awal pemerintah adalah berusaha menyatukan semua organisasi dakwah tersebut dalam sebuah organisasi atau perhimpunan formal dimana kemudian pemerintah bisa mengontrolnya melalui organisasi tersebut. Danpemerintah pun merestui organisasi tersebut bahkan memfasilitasinya dengan menempatkan organisasi-organisasi tersebut untuk berkantor di masjid negara Istiqlal[9]. Akan tetapi eksperimen ini gagal, para aktivis yang berusaha menjaga jarak dengan pemerintah menolak mengikuti gagasan tersebut.
Dan intelejen pun kemudian menggunakan pendekatan lain yang intinya
memamfaatkan potensi kekuatan dari kelompok-kelompok dakwah tersebut dimana kemudian mereka bisa dimamfaatkan untuk kepentingan rezim. Akan tetapi mereka harus dikebiri terlebih dahulu kekuatan untuk melumpuhkan potensi ancamannya.
Dan Bakin pun menugaskan Soeripto untuk menjalankan tugas ini dan
mengangkatnya sebagai Ketua Tim Penanganan Masalah Khusus
Kemahasiswaan DIKTI/Depdikbud pada tahun 1986-2000[10] .Tugas dan misi khusus yang diemban Soeripto adalah membentuk jaringan organisasi radikal Islam baru di kalangan remaja masjid dan gerakan kampus yang berada dibawah binaan dan pengawasan intelejen.Proyek ini sendiri pada dasarnya adalah kelanjutan proyek yang dikerjakan oleh Kol Pitut Soeharto atas perintah Ali Moertopo.
Soeripto pria kelahiran 20 November 1936 ini merupakan kader Partai
Sosialis Indonesia (PSI) dengan masuknya ia dalam keanggotaan Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSos) pada tahun 1957. Ia kemudian bergabung oleh Kodam Siliwangi sebagai kader militer Sukarela pada tahun 1967 dan dibawah pembinaan Kharis Shuhud. Soeripto kemudian menjadi kader intel binaan Pangkowilhan (Wijoyo Suyono, Soerono dan Wahono), dan secara struktur dibawah komando Yoga Sugama di Bakin yang waktu itu dipimpin Sutopo Juwono. Sempat menduduki jabatan
sebagai Kepala Staff Bakin dan Sekretaris Lembaga Studi Strategis /
Wanhankamnas dan menjadi utusan khusus Pemerintah RI untuk normalisasi hubungan dengan RRC pada tahun 1981.Saat ini Soeripto memegang jabatan di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi anggota DPR-RI asal partai ini. Untuk menjalankan misinya Soeripto merekrut Helmy Aminuddin putra dari Danu Muhammad Hasan.
Helmi Aminuddin sebelumnya menjabat sebagai Mentri Luar Negri NII
fraksi Adah Djaelani sebelum akhirnya ditangkap dalam sebuah operasi oleh Kopkamtib pada tahun 1980 dan ia kemudian ditahan tanpa pernah diajukan ke pengadilan di Rumah Tahanan Militer Cimanggis sebelum akhirnya ia akhirnya dibebaskan antara tahun 1983-1984[11]. Selepasnya dari penjara Helmy Aminuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majlis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)[12] berada di bawah binaan Soeripto lalu kemudian dikirim ke Timur Tengah untuk mempelajari mengadopsi ajaran dan manhaj serta berhubungan langsung secara organisasional dengan gerakan Ikhwanul Muslimin faksi
Qiyadah Syaikh Sa'id Hawwa pimpinan Ikhwanul Muslimin cabang Suriah
sekitar tahun 1985. Dimana sepulangnya dari sana dibawah dukungan Bakin dan arahan dari Soeripto dibentuklah Jamaah Tarbiyah pada antara tahun 1987-1988 dengan doktrin utama dari pemikiran Sa'id Hawwa yang diterjemahkan menjadi beberapa seri buku Allah, Ar Rasul , Al Islam dan Jundullah dan diterbitkan oleh Al Ishlahy Press yang menjadi bacaan wajib para kader inti gerakan.
Helmy Aminuddin sendiri kemudian menjadi Mursyid 'Aam[13] Jama'ah Tarbiyah pada tahun 1991. Tujuan pertama pembentukan kelompok ini adalah menyatukan semua kelompok-kelompok dakwah masjid dalam satu kelompok besar yang dikendalikan intelejen. Salah satu kesulitan utama pemerintah mengontrol organisasi-organisasi ini adalah karena mereka bersikap independen dimana masing-masing organisasi memiliki struktur , cara dan metode masing-masing yang berlainan antara satu dengan yang lain. Dengan metode penyeragaman yang dilaksanakan oleh jama'ah tarbiyah maka seluruh organisasi masjid tersebut bisa dikontrol dengan mudah dengan cukup memegang pucuk pimpinannya saja.
Tujuan kedua adalah mencegah kebangkitan kekuatan Islam. Dua unsur
utama yang menjadi syarat bangkitnya kekuatan Islam adalah dukungan dari ummat dan persatuan antar komponen aktivis islam. Karena itu kekuatan organisasi masjid didesain untuk menjadi organisasi eksklusif dan elitis yang cuma terfokus ke dalam[14].Selain itu hubungan dengan kelompok dakwah lain didesain untuk selalu berada dalam suasana yang tidak harmonis bahkan dipenuhi prasangka dan kecurigaan bahkan kebencian yang akut.
Dengan pembinaan dengan metode cuci otak maka secara instan kader-
kader kelompok ini bisa dicetak dengan cepat.Untuk menunjang penyebaran ideologinya maka diterbitkanlah majalah Sabili[15] pada tahun 1987 kemudian juga penerbitan Gema Insani Press yang menyebarluaskan paham radikal ini melalui media dan penerbitan buku-buku ideologis dengan harga yang sangat murah padahal dengan mutu cetakan yang cukup mewah karena mendapat subsidi. Majalah Sabili sendiri beredar secara luas walaupun tidak dilengkapi dengan SIUPP[16] dan dijual dengan harga hanya 600 rupiah padahal dengan mutu kertas yang bagus plus nyaris tanpa iklan. Dan buku-buku terbitan GIP pada masa itu dijual dengan mulai harga 600-5500 rupiah saja (katalog
tahun 1991) sehingga terjangkau oleh kantong pelajar dan mahasiswa bahkan akhirnya bersama penerbitan buku-buku sealiran yang lain , buku-buku harokah pun menggusur buku-buku islam yang lain.
Dan para aktivis dakwah masjid yang terbiasa dengan pola musyawarah
dan penyeimbangan kekuatan tiba-tiba dikejutkan oleh aksi-aksi pengambil alihan khas intelejen dilakukan oleh aktivis jamaah taribyah seperti mobilisasi massa, black propaganda, penculikan aktivis, teror dan intimidasi dll[17]
Dan ketika berhasil mengambil alih kekuasaan kelompok ini kemudian
langsung melakukan aksi-aksi pembersihan dan penyeragaman. Paham ukhuwah digantikan dengan paham ashobiyah seluruh aktivis yang tidak mengikuti kelompok mereka disingkirkan demikian juga semua hubungan dengan kelompok dakwah lain dibekukan bahkan akhirnya kelompok-kelompok ini digusur dari masjid. Seluruh aktivitas dakwah yang berhubungan dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat dihentikan. Aktivitas masjid hanya diarahkan untuk pembinaan internal demi
mencetak sebanyak-banyaknya kader militan dan radikal di masjid.
Kelompok-kelompok diskusi dibubarkan dan metode pengkaderan digantikan dengan indoktrinisasi.
Aktivis masjid pun seketika itu menjadi sebuah komunitas yang asing
bagi masyarakat Isu-isu kemasyarakatan tidak lagi menjadi perhatian. Isu masalah jenggot pun menjadi sangat pentingnya sampai akhirnya menggusur isu mengenai kenakalan remaja , isu jilbab menjadi agenda yang menjadi prioritas utama mengalahkan isu penyalahgunaan narkoba.
Maka dengan menggunakan tangan kelompok radikal akhirnya kekuatan
aktivis masjid pun dilumpuhkan total. Dengan hilangnya potensi ancaman utama kelompok dakwah masjid maka aktivis dakwah masjid tidak lagi dianggap sebagai ancaman , dan tindakan represi terhadap kelompok ini pun dilonggarkan. Ketika sebuah masjid jatuh ke tangan radikal maka
intelejen pun menghentikan operasi-operasi pengawasan yang ketat pada
mereka. Itulah sebabnya aktivitas jama'ah tarbiyah tidak pernah mendapat gangguan dari aparat pada masa itu walaupun mereka menyebar paham radikal sementara kelompok-kelompok islam lainnya justru terpaksa tiarap. Dan dengan dikuasainya masjid-masjid oleh kelompok radikal maka peristiwa pendudukan gedung DPR RI oleh gabungan massa dari berbagai ormas pemuda dan remaja islam seperti pada waktu penolakan RUU Perkawinan pun tidak perlu dikuatirkan lagi[18].
Ketaatan yang kuat di kalangan jama'ah tarbiyah dan kelompok radikal
islam lainnya pada pucuk pimpinannya memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan kelompok-kelompok ini, karena dengan cukup memegang kepalanya saja maka seluruh anggotanya akan tunduk dan patuh. Paham eksklusif kelompok radikal menjadi penentu sukses penggunaan metode "pecah belah dan kuasai" kelompok-kelompok Islam melalui ideologi kaum harokah yang menolak perbedaan dan keberagaman serta paham dominasi terhadap kelompok lain maka
hubungan antar organisasi dakwah pun berada dalam suasana yang tegang dan penuh kecurigaan antar sesama mereka bahkan lebih jauh lagi cenderung pada kondisi untuk saling menghancurkan dan menjatuhkan satu sama lain.
Tapi ada tujuan lain yang lebih penting dari pembentukan kelompok
radikal ini yaitu menyediakan cukup banyak orang-orang **** yang bisa
dimamfaatkan juga dikorbankan oleh intelejen. Kalangan intelejen adalah sebuah kelompok yang selalu bergerak di balik layar.Kerahasiaan adalah poin utama dalam semua operasi-operasi mereka, bahkan seringkali karena sangat rahasianya Presiden pun kadang tidak tau apa yang dikerjakan mereka. Itulah sebabnya di banyak negara intelejen kadangkala berubah menjadi negara dalam negara bahkan seorang Presiden pun bisa mereka bunuh bila dianggap membahayakan negara (berdasarkan versi mereka), contoh kasus adalah terbunuhnya John F
Kennedy presiden Amerika Serikat yang dicurigai didalangi oleh agen-
agen intelejen dari negrinya sendiri.
Karena itulah dalam setiap operasinya intelejen cenderung berusaha
memamfaatkan dan menggunakan tangan orang lain.Personel yang terpilih menjadi anggota intelejen selalu merupakan kader terbaik di
kesatuannya masing-masing karena intelejen hanya membutuhkan orang yang memiliki kecakapan dan kualifikasi terbaik.Oleh sebab itu sangatlah mahal kalau harus mengorbankan kader-kadernya sendiri.
Dan kandidat paling cocok untuk menjadi pelaksana lapangan tugas dan
aksi rekayasa intelejen adalah orang fanatik.Orang-orang fanatik selalu
siap secara sukarela untuk mengorbankan apa saja termasuk nyawanya sendiri demi tujuan atau cita-cita ideologisnya. Mereka juga tidak terlalu banyak bertanya atau menuntut. Karena itulah mereka menjadi pion yang cukup tepat karena mereka bisa dengan mudah dihasut dan diarahkan melakukan suatu tugas tanpa mereka sendiri menyadarinya sekaligus bisa dengan mudah untuk dikorbankan dan dihabisi dengan tanpa mendapatkan kerugian apa-apa.
Dan inilah yang menjawab keanehan fenomena kelompok radikal Islam di
Indonesia dibanding kelompok serupa di luar negri.Di negara-negara
lain kelompok radikal Islam selalu berada dalam posisi vis a vis dengan
pemerintah yang didukung militer dan intelejen sementara di Indonesia
malahan kebalikannya. Para tokoh radikal Islam Indonesia justru
bermesraan dengan militer dan intelejen. Ditempatkannya mantan kepala staff Bakin menjadi pucuk pimpinan PKS sebuah partai yang didirikan jamaah tarbiyah dan kecenderungan pemihakan dari elite partai itu pada kandidat presiden dari militer memperlihatkan dengan jelas siapa sebenarnya mereka. Tapi sungguh disayangkan para pion ini tidak pernah sadar bahwa dirinya cuma pion, bahkan mereka merasa memamfaatkan bukan dimamfaatkan dalam meninjau hubungannya dengan militer dan intelejen.
Berhentikah Aktivitas Intelejen ?
Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat pada masa reformasi
seperti saat ini kalangan intelejen seakan-akan tiarap untuk cuci tangan. Tapi pada dasarnya operasi intelejen pada aktivis Islam tidak pernah berubah.
Terbunuhnya Tengku Fauzi Hasbi alias Abu Jihad bersama kawannya Edy
Saputra dan Ahmad Syaridup setelah diculik dari hotel Nisma di Waihaong, Ambon pada 22 Februari 2003 dimana pelakunya dipimpin oleh intel polisi bernama Mohamad Syarif Tarabubun memperlihatkan adanya kemungkinan perseteruan di tubuh intelejen RI.
Abu Jihad sebenarnya adalah anggota TNI dari satuan Infantri Kodam
Bukit Barisan yang direkrut intelejen sejak tahun 1978 untuk menyusup ke
GAM. Belakangan ia juga ditugaskan untuk menggarap NII diantaranya
dengan mengatur rekonsiliasi NII antara fraksi Ajengan Masduki, fraksi
Tahmid, fraksi Abu Toto, pada bulan Agustus 1999 di Cisarua Bogor.Ini tentu saja sesuat yang janggal karena GAM tidak pernah punya kaitan dan hubungan resmi dengan kelompok Islam radikal bahkan corak mereka condong pada ideologi sosialis.
Kasus penangkapan Umar Al Faruq tersangka teroris JI yang kemudian di
ekstradisi ke Amerika Serikat untuk kemudian ditahan ke Baghram,
Afghanistan, setelah sebelumnya juga dipenjara di Guantanamo, Kuba
mengungkapkan lagi keterlibatan agen intelejen di tubuh organisasi
Islam Radikal. Umar al Faruq ditangkap bersama seseorang yang bernama Abdul Haris yang kemudian dilepas begitu saja. Dalam perkembangannya terungkap bahwa ia sebenarnya adalah agen organik Bakin yang menyusup ke jaringan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Malaysia sejak tahun 1986.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah kedua nama ini (Abu Jihad dan Abdul
Haris) di dalam struktur Jamaah Islamiyah (JI) merupakan atasan dari
Hambali dan Zulkarnain alias Arif Sunarso koordinator JI.Jadi apakah
intelejen juga berperan dalam kasus terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, bisa jadi waktu pula yang akan menjawab.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Singkatan dari Badan Administrasi dan Kordinasi Intelejen Negara ,
lembaga intelejen resmi pada masa Orde Baru yang membawahi semua
lembaga intelejen lain.Saat ini BAKIN dirubah namanya menjadi BIN (Badan IntelejenNasional)
[2] Jend Nicklany pada masa itu menjabat sebagai deputi intel luar
dan dalamnegeri BAKIN, akibat perseteruan kerasnya dengan Ali Moeropo dalam masalahpenggunaan orang-orang DI/TII ia kemudian disingkirkan dengan diangkat sebagai Atase Militer RI untuk Amerika Serikat pada tahun 1972
[3] Sebagian besar dari orang-orang ini setelah dibina dan dibebaskan
oleh Ali Moertopo kemudian membangun organisasi bawah tanah yang juga dikontrol intelejen yang dinamai NII (Negara Islam Indonesia)
[4] Singkatan dari Operasi Khusus, sebuah lembaga intelejen tidak
resmi dibawah binaan LetJen Ali Moertopo yang didampingi oleh Kemal Idris dan L.B Moerdani.Pada awalnya Opsus didirikan untuk melakukan operasi rekonsiliasi mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia tapi kemudian Ali Moertopo memamfaatkan posisinya sebagai Sekretaris Pribadi Presiden mengendalikan Opsus sebagai lembaga intelejen tidak resmi yang berada di luar struktur Bakin.
[5] Pada masa itu masjid Istiqamah Bandung menjadi pusat aktivis
Islam, berbagai kelompok diskusi dan aktivitas keilmuan serta politik bagi
kaum muda dan remaja dikembangkan disana sehingga menjadikan masjid ini sebagai pusat kaum intelektual muda dan aktivis dakwah . Oleh karena itulah pemerintah sangat mengkuatirkan aktivitas di masjid ini.Beberapa mantan aktivis muda Masjid Istiqamah pada masa itu antara lain H Toto Tasmara , Ir Bambang Pranggono MBA dan Prof Jimly Ashiddiqie (Ketua Majelis Konstitusi)
[6] Najamuddin adalah anggota intelejen yang direkrut dari kesatuan
artileri medan (Armed) yang kemudian disusupkan ke Jamaah Imron dengan membawa setumpuk dokumen dan senjata lalu kemudian memprovokasi mereka untuk melakukan aksi penyerangan ke kantor polisi cicendo Bandung yang kemudian berlanjut dengan drama pembajakan pesawat Garuda (peristiwa Wolya). Kelompok ini kemudian ditumpas oleh L.B Moerdani perwira tinggi intelejen yang akhirnya kemudian diangkat menjadi Menhankam/Pangab menyingkirkan
Jend M Yusuf
[7] Danu Muhammad Hassan adalah mantan komandan DI/TII yang menyerah pada Ali Moertopo di Jawa Tengah .Ia kemudian direkrut untuk misi membunuh Soebandrio, dan pada akhirnya ditugaskan bergabung dengan Komando Jihad.
[8] Himpunan Mahasiswa Islam - Majelis Penyelamat Organisasi ,
organisasi tandingan HMI resmi yang atas intervensi pemerintah melalui Abdul Ghafur, Cosmas Batubara dan Akbar Tanjung dipaksa untuk menerima asas tunggal Pancasila.
[9] Salah satu organisasi ini adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja
Masjid Indonesia (BKPRMI) , organisasi ini sebenarnya bukan organisasi baru melainkan kelanjutan dari organisasi lama yang didirikan oleh para
aktivis remaja masjid dari beberapa masjid raya di Indonesia dan
dideklerasikan di masjid Istiqamah Bandung.Organisasi ini sempat dibubarkan pemerintah pada tahun 1978 yang kemudian memaksa aktivisnya bergerak di bawah tanah, peristiwa Cicendo dan Wolya membuat banyak aktivisnya ikut ditangkap aparat.Pemerintah kemudian merehabilitasi organisasi ini pada tahun 1990 dan meletakkannya di bawah struktur Dewan Masjid Indonesia (DMI).
[10] Adalah sesuatu hal yang tidak lazim seseorang memegang jabatan
yang sama di birokrasi selama lebih kurang 13 tahun apalagi sampai jauh
melampaui batas usia pensiun kecuali ia memiliki tugas dan misi khusus dan jabatan yang dipegangnya adalah sebuah jabatan baru yang baru diadakan setelah Soeripto mendudukinya
[11]Pada masa itu ada rumus utama untuk menentukan aktivis binaan
intelejen yaitu semua anggota ekstrim kanan yang dipenjarakan dan dibebaskan antara tahun 1970-1988 atau di masa kekuasaan Ali Moertopo dan L.B Moerdani dua jendral yang paling anti Islam dan gerakan Islam sudah pasti telah menjadi suruhan intel untuk menghancurkan gerakan Islam. Penahanan Helmy Aminuddin di
rumah tahanan militer yang sebenarnya digunakan untuk menahan anggota militer yang melakukan pelanggaran seperti desersi lebih mengesankan bahwa ia sebenarnya tidak ditahan melainkan "disekolahkan".
[12] Helmy Aminuddin yang menduduki jabatan Mursyid 'Aam Jamaah
Tarbiyah dari tahun 1991-1998 tiba-tiba menghilang dari publik ketika Partai Keadilan (kemudian Partai Keadilan Sejahtera) dideklarasikan .Ia kemudian muncul lagi dan menjadi Ketua Majlis Syoro PKS pada kongres Mei 2005 kemarin. Saat ini ia juga mengelola pesantren dan Islamic village di kawasan Cinangka Banten yang mendapat pendanaan dari grup Bimantara
[13] Sebutan bagi pemimpin utama kelompok Ikhwanul Muslimin yang arti
harfiahnya berarti Pengarah Umum. Walaupun Ikhwanul Muslimin berpusat diMesir, akan tetapi Jama'ah Tarbiyah yang juga dikenal sebagai
Ikhwanul Muslimin Indonesia lebih melandasi aliran ideologinya pada Ikhwanul Muslimin cabang Suriah yang jauh lebih radikal.
Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri mengalami represi di negara asalnya sehingga sungguh mengherankan kalau Jama'ah Tarbiyah punya dana yang berlimpah.
[14] Setelah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus yang membatasi
aktivitas politik dan organisasi mahasiswa , para aktivis muda Islam
memindahkan pusat kegiatannya ke masjid-masjid raya dan masjid kampus. Organisasi remaja masjid yang umumnya bersikap netral karena tidak berafiliasi kepada satu kekuatan manapun kemudian berfungsi menjadi organisasi penghubung antar ormas-ormas kepemudaan dan kemahasiswaan Islam. Tapi setelah masjid-
masjid ini dikuasai kaum harokah fungsi ini hilang dengan kebijakan harokah yang membatasi semua bentuk hubungan dengan kelompok yang tidak se'fikrah'.
[15] Majalah Sabili versi lama diterbitkan oleh Kelompok Telaah dan
Amaliah Islami dengan Pemimpin Umum/redaksi Muhammad Ishaq. Majalah ini terbit dengan cover dan mutu kertas serta cetakan yang cukup mewah dan beredar cukup luas bahkan dijual secara terang-terangan walaupun tanpa SIUPP suatu hal yang tidak mungkin terjadi di masa Orba apalagi untuk majalah politik. Akan tetapi kemudian pemerintah kemudian "membredel" majalah ini pada tahun 1994
sampai kemudian lahir lagi di era Reformasi.
[16] Surat Izin Usaha Penerbitan Pers , sebuah taktik rezim Orba untuk
mengontrol arus informasi. Di mana jayanya rezim orba tidak mungkin
ada satu penerbitan media yang bisa beredar tanpa memiliki SIUPP.
[17] Salah satu contoh aksi ini adalah peristiwa perebutan kekuasaan
di Masjid Salman ITB tahun 1994 yang dikenal sebagai perang Bhatara Yudha antara aktivis gaul dengan aktivis harokah.Peristiwa ini dicurigai
didalangi oleh intelejen melalui kader-kader binaan mereka yang kemudian dikenal dengan julukan gerobak (Gerombolan Batak).Paska pengambil alihan ini terjadi pembersihan besar-besaran di Salman yang membuat jumlah anggotanya terjun bebas dari sekitar 2000 an menjadi tinggal 200 an orang saja. Organisasi remaja masjid di Salman pun menjadi organisasi tertutup sampai tahun 1997.
[18] Penolakan RUU Perkawinan bermula dari walk out nya fraksi PPP
(Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1973 dari pembahasan RUU ini karena dianggap menyalahi aturan syari'at Islam seperti dibolehkannya perkawinan antar agama, RUU ini sendiri disetujui oleh fraksi-fraksi DPR lainnya seperti Golkar dan PDI. Gabungan organisasi remaja dan pemuda islam seperti IRM (Ikatan remaja Muhammadiyah) , PII (Pelajar Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) , IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dll kemudian bergerak menduduki gedung DPR RI pada saat anggota dewan hendak mengesahkan RUU tersebut.Peristiwa ini akhirnya menimbulkan krisis politik dimana kemudian Pangkopkamtib Jend Soemitro berusaha menyelesaikan
krisis ini dengan membawa draft RUU Perkawinan versi PPP kepada Soeharto yang kemudian ditandatangi olehnya untuk disyahkan menjadi UU no 1/1974 seperti yang berlaku sekarang.//