Arab Saudi Anggap TKW Indonesia Budak
Posted: Fri Mar 31, 2006 10:06 am
Mau tau knapa TKW di-perkosa,di-siksa&di....pokoknya banyak deh
nih sebabnya knapa.
--------------------------------------------------------------------------------
http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pikas/ ... 260702.htm
Arab Saudi Anggap TKW Indonesia Budak
MATARAM (Pikas): Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Sumaryoto mengemukakan, tidak adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, karena negara kaya minyak itu menganggap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia sebagai budak.
"Anggapan demikian sangat melecehkan, sehingga perlu upaya gigih agar TKW kita yang mau bekerja ke Arab Saudi maupun daerah Timur Tengah lebih dihargai sebagaimana mestinya," katanya di Mataram, Kamis.
Dikatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan pengiriman TKW ke negara-negara Timur Tengah tersebut tidak terus berlanjut.
Salah satu sikap kementerian yang dipimpinnya adalah meminta dihentikan sementara pengiriman TKW sampai permasalahan yang sering terjadi bisa diatasi.
Upaya tersebut tampaknya mengalami kendala, karena ada penolakan dari berbagai pihak, yang tidak menghendaki adanya penghentian pengiriman TKI/TKW ke Arab Saudi maupun negara lainnya di Timur Tengah.
Pihaknya, katanya, telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Karena secara teknis departemen tersebut yang berurusan, sedang tentang pengiriman TKI/TKW Indonesia ke Timur Tengah tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga permasalahan tentang pelecehan seks terhadap TKW dapat dicegah.
Kepada para pengerah jasa tenaga kerja Indonesia yang selama ini mengirimkan RKI/TKW ke Timur Tengah diminta untuk ikut terus memantau serta bertanggung jawab atas kontrak kerja yang dilakukan.
Lebih lanjut dikatakan keberangkatan TKW Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, tidak semuanya bermasalah. (MO/P1)
Sri: Hentikan Pengiriman TKW ke Tiga Negara
MATARAM (Pikas): Menteri Pendayagunaan Perempuan (PP), Sri Redjeki Sumaryoto minta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi, Kuwait dan Hong Kong.
Penyetopan pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan untuk sementara, sampai pemerintah negara itu dapat melakukan pembenahan sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia.
Kalau Hong Kong, jika dilihat dari segi hukumnya sudah bisa ditaati, namun masih ada sejumlah peraturan yang merugikan TKW itu sendiri.
Menyingung pengiriman sekitar delapan orang TKW ke Jepang, tetapi diberlakukan sebagai pekerja seks, Sri Redjeki menjelaskan, pihaknya telah menerima maporan tentang kasus tersebut.
Kasus pengiriman TKW ke Jepang tersebut kini sedang dibicarakan dan akan diselesaikan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka berangkat ke Jepang secara legal, tetapi sesampainya di Jepang diperlakukan menjadi ilegal. Ini berarti kasalahan ada pada perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) yang mengirimnya.
"Kepada PJTKI yang mengirim delapan TKW ke Jepang tersebut diminta agar dicabut izinnya, dan yang dapat melaksanakan ini adalah Departemen Tenaga Kerja," katanya. (MO/P1)
BPS Akan Publikasikan Statistik Gender Akhir 2002
JAKARTA (Pikas): Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan akan mulai mempublikasikan statistik tahunan mengenai "Satatistik Gender di Indonesia" pada akhir 2002.
Kepala BPS Soedharti Surbakti, Kamis malam mengatakan, kesenjangan gender di Indonesia masih terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan meski sejak 1978 Indonesia telah memiliki kementerian urusan peranan wanita.
"Dengan Statistik Gender ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui bahwa perempuan adalah juga sumber daya pembangunan sehingga potensi itu tidak bisa ditinggalkan," katanya ketika membuka Pelatihan Statistik Gender Untuk Wartawan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan itu diselenggarakan BPS bekerja sama dengan United Nation Development Fund For Women (UNIFEM).
Statistik Gender akan menonjolkan perkembangan perempuan dalam mengatasi setidaknya 12 bidang, sesuai dengan rujukan Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing pada 1995.
Ke-12 bidang tersebut adalah kemiskinan dan perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan konflik bersenjata serta perempuan dalam ekonomi.
Bidang lainnya meliputi, perempuan dalam kekuasaan dan pembuat keputusan, mekanisme institusi bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan, serta kekerasan terhadap anak perempuan. (MO/P1)
KTP Gratis Bagi 250 Anak Keluarga Prasejahtera
BEKASI (Pikas): Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, membebaskan biaya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) kepada 250 anak dari keluarga kurang mampu se-Kota Bekasi.
Pembebasan biaya pembuatan KTP tersebut dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2002, kata Wali Kota Bekasi Nonon Sonthanie di Bekasi, Kamis.
Selain itu, katanya, juga dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah setempat untuk sedikit meringankan beban keluarga kurang mampu. Kepada keluarga kurang mampu yang belum memperoleh kesempatan dalam pembuatan KTP gratis juga akan diusahakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.
Namun, untuk memperoleh kesempatan itu camat setempat harus melakukan pendataan secara cermat, karena selain untuk mendapatkan data yang akurat juga menyangkut tambahan pengeluaran dana.
Selain pembebasan biaya pembuatan KTP, Pemkot Bekasi juga memberikan bantuan berupa makanan kepada 11 panti di Kota Bekasi, sebagai rasa kepeduliannya terhadap anak dari warga kurang mampu yang diasuh di ke-11 panti. (MO/P1)
WHO dan UNICEF Bantu Vaksin Folio di Bali
DENPASAR (Pikas): Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF (salah satu badan PBB yang membidangi masalah anak-anak) memberikan bantuan vaksin folio kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Denpasar, Bali.
Bantuan tersebut diberikan terkait rencana penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2002 yang akan berlangsung September mendatang di Denpasar, kata Kasubdin Bina P2W Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr Sri Armini di Denpasar, Kamis.
Dikemukakannya, pelaksanaan Gebyar PIN akan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahap pertama berlangsung 12 September dan tahap kedua dilaksanakan 9 Oktober 2002. Pelaksanaan Gebyar PIN tersebut akan dilakukan secara serentak di pos-pos pelayanan PIN, puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang ada di sekitar wilayah Denpasar.
Sasaran yang dituju dalam Gebyar PIN kali ini adalah Balita umur 0-59 bulan.
Menurut Armini, kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan upaya mendukung program pemerintah Indonesia yang mencanangkan program "2005 Bebas Polio". (MO/P1)
nih sebabnya knapa.
--------------------------------------------------------------------------------
http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pikas/ ... 260702.htm
Arab Saudi Anggap TKW Indonesia Budak
MATARAM (Pikas): Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Sumaryoto mengemukakan, tidak adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, karena negara kaya minyak itu menganggap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia sebagai budak.
"Anggapan demikian sangat melecehkan, sehingga perlu upaya gigih agar TKW kita yang mau bekerja ke Arab Saudi maupun daerah Timur Tengah lebih dihargai sebagaimana mestinya," katanya di Mataram, Kamis.
Dikatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan pengiriman TKW ke negara-negara Timur Tengah tersebut tidak terus berlanjut.
Salah satu sikap kementerian yang dipimpinnya adalah meminta dihentikan sementara pengiriman TKW sampai permasalahan yang sering terjadi bisa diatasi.
Upaya tersebut tampaknya mengalami kendala, karena ada penolakan dari berbagai pihak, yang tidak menghendaki adanya penghentian pengiriman TKI/TKW ke Arab Saudi maupun negara lainnya di Timur Tengah.
Pihaknya, katanya, telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Karena secara teknis departemen tersebut yang berurusan, sedang tentang pengiriman TKI/TKW Indonesia ke Timur Tengah tersebut dirumuskan sedemikian rupa, sehingga permasalahan tentang pelecehan seks terhadap TKW dapat dicegah.
Kepada para pengerah jasa tenaga kerja Indonesia yang selama ini mengirimkan RKI/TKW ke Timur Tengah diminta untuk ikut terus memantau serta bertanggung jawab atas kontrak kerja yang dilakukan.
Lebih lanjut dikatakan keberangkatan TKW Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, tidak semuanya bermasalah. (MO/P1)
Sri: Hentikan Pengiriman TKW ke Tiga Negara
MATARAM (Pikas): Menteri Pendayagunaan Perempuan (PP), Sri Redjeki Sumaryoto minta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi, Kuwait dan Hong Kong.
Penyetopan pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan untuk sementara, sampai pemerintah negara itu dapat melakukan pembenahan sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia.
Kalau Hong Kong, jika dilihat dari segi hukumnya sudah bisa ditaati, namun masih ada sejumlah peraturan yang merugikan TKW itu sendiri.
Menyingung pengiriman sekitar delapan orang TKW ke Jepang, tetapi diberlakukan sebagai pekerja seks, Sri Redjeki menjelaskan, pihaknya telah menerima maporan tentang kasus tersebut.
Kasus pengiriman TKW ke Jepang tersebut kini sedang dibicarakan dan akan diselesaikan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka berangkat ke Jepang secara legal, tetapi sesampainya di Jepang diperlakukan menjadi ilegal. Ini berarti kasalahan ada pada perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) yang mengirimnya.
"Kepada PJTKI yang mengirim delapan TKW ke Jepang tersebut diminta agar dicabut izinnya, dan yang dapat melaksanakan ini adalah Departemen Tenaga Kerja," katanya. (MO/P1)
BPS Akan Publikasikan Statistik Gender Akhir 2002
JAKARTA (Pikas): Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan akan mulai mempublikasikan statistik tahunan mengenai "Satatistik Gender di Indonesia" pada akhir 2002.
Kepala BPS Soedharti Surbakti, Kamis malam mengatakan, kesenjangan gender di Indonesia masih terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan meski sejak 1978 Indonesia telah memiliki kementerian urusan peranan wanita.
"Dengan Statistik Gender ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui bahwa perempuan adalah juga sumber daya pembangunan sehingga potensi itu tidak bisa ditinggalkan," katanya ketika membuka Pelatihan Statistik Gender Untuk Wartawan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan itu diselenggarakan BPS bekerja sama dengan United Nation Development Fund For Women (UNIFEM).
Statistik Gender akan menonjolkan perkembangan perempuan dalam mengatasi setidaknya 12 bidang, sesuai dengan rujukan Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing pada 1995.
Ke-12 bidang tersebut adalah kemiskinan dan perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan konflik bersenjata serta perempuan dalam ekonomi.
Bidang lainnya meliputi, perempuan dalam kekuasaan dan pembuat keputusan, mekanisme institusi bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan, serta kekerasan terhadap anak perempuan. (MO/P1)
KTP Gratis Bagi 250 Anak Keluarga Prasejahtera
BEKASI (Pikas): Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, membebaskan biaya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) kepada 250 anak dari keluarga kurang mampu se-Kota Bekasi.
Pembebasan biaya pembuatan KTP tersebut dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2002, kata Wali Kota Bekasi Nonon Sonthanie di Bekasi, Kamis.
Selain itu, katanya, juga dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah setempat untuk sedikit meringankan beban keluarga kurang mampu. Kepada keluarga kurang mampu yang belum memperoleh kesempatan dalam pembuatan KTP gratis juga akan diusahakan untuk memperoleh kesempatan yang sama.
Namun, untuk memperoleh kesempatan itu camat setempat harus melakukan pendataan secara cermat, karena selain untuk mendapatkan data yang akurat juga menyangkut tambahan pengeluaran dana.
Selain pembebasan biaya pembuatan KTP, Pemkot Bekasi juga memberikan bantuan berupa makanan kepada 11 panti di Kota Bekasi, sebagai rasa kepeduliannya terhadap anak dari warga kurang mampu yang diasuh di ke-11 panti. (MO/P1)
WHO dan UNICEF Bantu Vaksin Folio di Bali
DENPASAR (Pikas): Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF (salah satu badan PBB yang membidangi masalah anak-anak) memberikan bantuan vaksin folio kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Denpasar, Bali.
Bantuan tersebut diberikan terkait rencana penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2002 yang akan berlangsung September mendatang di Denpasar, kata Kasubdin Bina P2W Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr Sri Armini di Denpasar, Kamis.
Dikemukakannya, pelaksanaan Gebyar PIN akan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahap pertama berlangsung 12 September dan tahap kedua dilaksanakan 9 Oktober 2002. Pelaksanaan Gebyar PIN tersebut akan dilakukan secara serentak di pos-pos pelayanan PIN, puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang ada di sekitar wilayah Denpasar.
Sasaran yang dituju dalam Gebyar PIN kali ini adalah Balita umur 0-59 bulan.
Menurut Armini, kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan upaya mendukung program pemerintah Indonesia yang mencanangkan program "2005 Bebas Polio". (MO/P1)