Iklan "TKI On Sale" di Malaysia, Perbudakan Modern
Selebaran promosi iklan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia mendapat kecaman. Iklan selebaran yang beredar di Malaysia itu dinilai sudah menjurus ke arah perbudakan modern. Judul iklan itu, "TKI on Sale."
"Ini benar-benar pelecehan. Sudah mengarah kepada perbudakan modern," kata anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah, Senin 29 Oktober 2012.
Poempida mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan hukum terhadap pemasang iklan. Menuntut pelaku yang terbukti memasang iklan "TKI on Sale" itu.
Selain melakukan langkah hukum terhadap pemasang iklan, pemerintah juga harus mempertanyakan keseriusan pemerintah Malaysia dalam hal pengurusan TKI di Malaysia. "Nanti saya akan tulis surat ke KBRI Malaysia dan juga ke Kedutaan Malaysia di Indonesia. Ini tidak bisa diterima,"katanya.
Poempida menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh negara-negara ASEAN. "Ini benar-benar melecehkan bangsa Indonesia. Berlawanan dengan Penegakan HAM. Tidak pantas Malaysia menjadi bagian ASEAN yang menjunjung tinggi HAM," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, juga mengecam keras penyebarluasan promosi atau iklan penawaran untuk menggunakan jasa Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) di Malaysia itu.
Jumhur mengatakan akan mengirim surat resmi secepatnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, agar mengajukan protes dan keberatan diplomatik kepada pemerintah negeri jiran itu.
=======
Kronologi Iklan 'TKI On Sale' di Malaysia
"Ini mengerikan sekali. Ini warga negara kita, tapi seperti barang."
Iklan "TKI On Sale" di Malaysia dikecam keras. Promosi penawaran untuk menggunakan jasa Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) dinilai sama dengan perdagangan manusia.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menemukan selebaran itu di jalanan kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, pekan lalu. Saat itu, dia dan rekannya sedang berada di Malaysia.
Mendapati ada selebaran seperti itu, Anis langsung memotret dan menghubungi nomor yang tertera. Dari keterangan pihak pengiklan, Anis mendapat banyak informasi mengenai iklan tersebut.
"Ini mengerikan sekali. Ini warga negara kita lho seperti barang. Ini merendahkan martabat, sama dengan perdagangan orang," ujar Anis kepada VIVAnews, Senin, 29 Oktober 2012.
Dari keterangan pengiklan, lanjut Anis, promosi dilakukan dengan cara menyebarkan selebaran ke masyarakat Malaysia, ditempel di sejumlah lokasi. Bahkan di media cetak di Malaysia.
Iklan yang menawarkan jasa pembantu dari Indonesia ditulis dengan sangat menarik. Obral besar-besaran, diskon 40 persen. Layaknya barang dagangan.
Berikut tulisan iklan tersebut: "Indonesian maids now on Sale. Fast and Easy application. Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax. Deposit only RM 3,500 price RM 7,500 nett."
"Ini merendahkan martabat bangsa, sangat melecehkan," Anis menegaskan.
Karena itu, Anis mendesak agar pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap iklan perdagangan manusia itu dengan melayangkan protes kepada Malaysia.
==========
Presiden Sudah Tahu Soal TKI On Sale
Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmansyah, menyampaikan bahwa Presiden SBY telah mengetahui adanya polemik yang terjadi di Malaysia mengenai TKI dalam program yang dinamai TKI on Sale.
Saat ini, kata Firmansyah, Presiden sedang memproses hal ini dengan berbagai pihak terkait. "Yang jelas saya belum mendapatkan arahan dari presiden mengenai masalah ini,"
ujarnya ketika ditemui dalam diskusi yang diadakan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Jakarta, Senin 29 Oktober 2012.
Firmansyah menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah, baik Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja ataupun Kementerian Luar Negeri selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas TKI ke Malaysia dalam masa-masa yang akan datang.
Mengenai keputusan apa yang akan diambil oleh presiden atas iklan itu, guru besar ekonomi dari Universitas Indonesia ini belum bisa berkomentar lebih lanjut. "Kan masih perlu koordinasi dengan Menakertrans, kalau mau langsung tanya ke Menakertrans saja," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mengecam keras penyebarluasan promosi atau iklan penawaran untuk menggunakan jasa Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (TKI PLRT) di Malaysia itu.
Jumhur menegaskan bahwa ia akan mengirim surat resmi secepatnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, agar mengajukan protes dan keberatan diplomatik kepada pemerintah negeri jiran itu.
============
Berita lain :
http://us.nasional.news.viva.co.id/news ... iklan-liar
http://us.nasional.news.viva.co.id/news ... i-malaysia
