INI SEBAGAI BUKTI, KLO KAFIR PENYEMBAH BATU DI INDONESIA ADALAH BUDAK ARAB.
BEGITU BANYAK PERSOALAN DI NEGERI INI YANG TAK TERSELESAIKAN TETAPI MRK MALAH SIBUK NGURUSIN ORG LAIN, DASAR KAFIR TOLOL!
KLO DIBILANG TOLOL NANTI MARAH.
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/200 ... 3/0101.htm
Sudah 270-an Anggota DPR Nyatakan Dukungan
Interpelasi Terus Bergulir
JAKARTA, (PR).-
Usulan interpelasi terhadap sikap Indonesia yang mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 terus bergulir. Namun demikian, pemerintah berharap agar sikap mendukung resolusi tidak menjadi bahan interpelasi.
PULUHAN pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam "Komite Aksi Solidaritas untuk Iran" berjalan sambil membentangkan spanduk berisi kecaman, menuju Gedung DPRD Jawa Barat Jln. Diponegoro Bandung, Senin (2/4). Mereka mendesak DPR RI bersikap tegas kepada pemerintah yang mendukung Resolusi DK PBB tentang sanksi bagi Iran.*M. GELORA SAPTA/"PR"
"Pemerintah masih punya waktu cukup panjang untuk melakukan upaya-upaya intensif untuk menjelaskan kepada DPR maupun rakyat, mengenai masalah yang mau di-interpelasikan itu," ujar Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/4).
Menurut catatan, pendukung interpelasi kini telah mencapai 270-an. Usul interpelasi itu sudah disetujui sidang paripurna DPR, dan akan segera dibahas pascamasa reses Mei mendatang. Jumlah tandatangan tersebut sudah melebihi dari syarat awal, yaitu 13 orang.
Sementara itu, di Bandung berlangsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari Komite Aksi Solidaritas untuk Iran di depan gerbang Gedung Sate Bandung. Mereka meminta DPRD Jabar mendesak DPR mengambil sikap tegas kepada pemerintah yang mendukung Resolusi DK PBB 1747.
Massa yang merupakan gabungan beberapa ormas Islam seperti AGAP, Lasykar Ababil, BKPRMI Kota Bandung, dan FPI itu, juga sempat mendatangi Komisi A DPRD Jabar. Mereka menyerahkan agenda tuntutan kepada perwakilan Komisi A dan meminta DPRD Jabar ikut mengambil sikap mengkritisi kebijakan politik luar negeri RI.
"Sikap RI yang mendukung Resolusi DK PBB, jelas bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan Muslim yang dikembangkan umat Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini sama seperti menohok kawan seiring, karena yang menjadi korban dalam resolusi ini adalah Iran yang notabene adalah negeri Muslim," ungkap koordinator unjuk rasa dari FPI, Syarifudin.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaedy kepada "PR" di Bandung, menegaskan, DPP PPP tidak pernah menginstruksikan anggota FPPP DPR untuk menarik dukungan terhadap usulan interpelasi atas sikap pemerintah yang mendukung Resolusi DK PBB.
Secara terpisah, Ketua Umum PB NU K.H. Hasyim Muzadi mengaku, mendapat protes dari ulama dan tokoh agama di Timur Tengah, setelah pemerintah mendukung resolusi tersebut. Mereka menyesalkan sikap pemerintah karena Indonesia diharapkan dapat menjadi penengah dalam berbagai konflik di dunia. Tapi, nyatanya mendukung resolusi.
"Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, tanggung jawab NU tidak mengurus negara, tapi mengurus para ulama. Dan, ulama dunia itu protesnya melalui NU sebagai kekuatan moral, bukan kekuatan kepentingan politik," ujar Presiden World Conference of Religion Peace (WCRP) itu kecewa.
Tunjuk menteri
Menurut Yusril, kalaupun ternyata tetap terjadi interpelasi, presiden akan menunjuk seorang menteri menjawab pertanyaan yang menjadi hak perseorangan anggota dewan itu. "Kita menunggu, namun kita berharap tidak menjadi intepelasi," katanya.
Ia menjelaskan, walaupun sudah banyak anggota DPR yang menandatangani rancangan interpelasi itu, sejauh ini belum sempat dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. "Sesudah paripurna tentunya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dirumuskan kembali apakah disampaikan kembali ke paripurana sebagai usulan DPR atau tidak," katanya.
Yusril menegaskan, pemerintahan Yudhoyono sebelumnya juga pernah menghadapi interpelasi dalam kasus busung lapar. "Ya, kalau sekarang sih pemerintah menunggu sambil menjelaskan dan meyakinkan ke semua pihak bahwa duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai resolusi DK PBB," ujar Yusril.
Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR A.M. Fatwa meminta pemerintah tidak perlu terlalu takut dalam menanggapi usul interpelasi. Karena, interpelasi bukanlah impeachment. "Pemerintah tidak usah cemas dan tidak perlu takut menghadapi interpelasi Iran itu," tuturnya.
Menurut Fatwa, hak interpelasi tersebut tidak akan mengganggu posisi SBY sebagai presiden, karena pergantian presiden tidak bisa digelar dalam waktu singkat atau mudah dilaksanakan.
"Kalaupun nantinya interpelasi bergeser menjadi hak angket kemudian menuju impeachment- pemakzulan- itu juga butuh proses panjang. Yang pasti Presiden SBY harus menjelaskan alasan dukungan pemerintah atas Resolusi DK PBB 1747 yang memberikan perluasan sanksi untuk Iran itu, langsung kepada pimpinan DPR," kata Fatwa. (A-64/A-83/A- 109