http://m.merdeka.com/dunia/otoritas-mya ... ensus.html
Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Reporter : Ardini Maharani
Merdeka.com - Otoritas Myanmar mengatakan muslim di negara itu tidak boleh mengaku dan tertulis menjadi suku Rohingya. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menjamin bakal meredakan ketegangan sektarian di wilayah itu.
Situs asiaone.com melaporkan, Sabtu (29/3), pemerintah mengatakan ini lantaran banyak umat Buddha bersumpah bakal memboikot sensus jika negara mengakui secara resmi Rohingya lewat pendataan ini. "Kami tidak akan mencatat keluarga mendaftar diri mereka sebagai Rohingya," ujar juru bicara pemerintahan Ye Htut di Ibu Kota Yangon.
Rohingya merupakan etnis paling minoritas sejagat yang tidak diakui oleh Myanmar. Mereka dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Namun Bangladesh sendiri ogah mengakui mereka.
Relawan asing untuk Rohingya pun lari dari Negara Bagian Rakhine lantaran massa umat Buddha menyerang kantor mereka dan ketegangan semakin meningkat dalam sensus penduduk kali ini. Mereka juga dituding mendukung muslim.
Sebagai gantinya Rohingya bisa menyebut diri mereka Bengali. Banyak pihak berwenang sudah mengancam masyarakat dengan sanksi keras jika mereka tetap berusaha mengidentifikasikan sebagai Rohingya.
(mdk/din)
Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Mirror 1: Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Faithfreedompedia
Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Re: Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
http://m.merdeka.com/dunia/muslim-rohin ... anmar.html
Muslim Rohingya tidak dihitung dalam sensus Myanmar
Reporter : Pandasurya Wijaya
Merdeka.com - Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa buat urusan populasi penduduk UNFPA mengatakan petugas sensus di Myanmar tidak menghitung warga etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. UNFPA kini tengah membantu proses penghitungan jumlah penduduk Myanmar pertama kali dalam 20 tahun.
Petugas sensus di Rakhine berkeliling ke setiap rumah dan menanyakan etnis warga. Ketika mendengar jawaban "Rohingya" mereka hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi meninggalkan rumah itu tanpa menghitungnya.
Surat kabar the Guardian melaporkan, Rabu (2/4), pertanyaan soal etnis itu sebelumnya telah disetujui oleh UNFPA. Namun keputusan itu menuai kritik. Para pengamat menilai pertanyaan semacam itu bisa memicu konflik sektarian.
Sensus penduduk itu berlangsung sejak 30 Maret hingga 10 April.
Myanmar merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Buddha dengan jumlah populasi sekitar 60 juta jiwa. Negara itu terakhir kali menggelar sensus pada 1983. Warga etnis muslim Rohingya diperkirakan mencapai 1,3 juta jiwa.
UNFPA mengatakan mereka telah mendapat jaminan dari pemerintah bahwa semua orang di negara itu dibolehkan menyebutkan etnis mereka.
Namun pada malam sebelum pelaksanaan sensus, juru bicara kantor kepresidenan Ye Htut mengumumkan siapa pun menyebut diri mereka Rohingya maka tidak akan dihitung dalam sensus.
"Dalam kesepakatan dengan PBB pemerintah berkomitmen menggelar sensus sesuai standar internasional dan prinsip hak asasi," kata pernyataan kantor kepresidenan. "Setiap orang boleh menyatakan dari etnis mana mereka berasal."
Pemerintah Myanmar hingga kini masih menganggap warga minoritas Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.
UNFPA menyatakan pengumuman itu bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya.
(mdk/fas)
Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Mirror 1: Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Faithfreedompedia static
Muslim Rohingya tidak dihitung dalam sensus Myanmar
Reporter : Pandasurya Wijaya
Merdeka.com - Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa buat urusan populasi penduduk UNFPA mengatakan petugas sensus di Myanmar tidak menghitung warga etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. UNFPA kini tengah membantu proses penghitungan jumlah penduduk Myanmar pertama kali dalam 20 tahun.
Petugas sensus di Rakhine berkeliling ke setiap rumah dan menanyakan etnis warga. Ketika mendengar jawaban "Rohingya" mereka hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi meninggalkan rumah itu tanpa menghitungnya.
Surat kabar the Guardian melaporkan, Rabu (2/4), pertanyaan soal etnis itu sebelumnya telah disetujui oleh UNFPA. Namun keputusan itu menuai kritik. Para pengamat menilai pertanyaan semacam itu bisa memicu konflik sektarian.
Sensus penduduk itu berlangsung sejak 30 Maret hingga 10 April.
Myanmar merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Buddha dengan jumlah populasi sekitar 60 juta jiwa. Negara itu terakhir kali menggelar sensus pada 1983. Warga etnis muslim Rohingya diperkirakan mencapai 1,3 juta jiwa.
UNFPA mengatakan mereka telah mendapat jaminan dari pemerintah bahwa semua orang di negara itu dibolehkan menyebutkan etnis mereka.
Namun pada malam sebelum pelaksanaan sensus, juru bicara kantor kepresidenan Ye Htut mengumumkan siapa pun menyebut diri mereka Rohingya maka tidak akan dihitung dalam sensus.
"Dalam kesepakatan dengan PBB pemerintah berkomitmen menggelar sensus sesuai standar internasional dan prinsip hak asasi," kata pernyataan kantor kepresidenan. "Setiap orang boleh menyatakan dari etnis mana mereka berasal."
Pemerintah Myanmar hingga kini masih menganggap warga minoritas Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.
UNFPA menyatakan pengumuman itu bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya.
(mdk/fas)
Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Mirror 1: Otoritas Myanmar larang Rohingya ikut sensus
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Faithfreedompedia static