.

Menolak pencabutan subsidi BBM

Menolak pencabutan subsidi BBM

Postby ali5196 » Wed Oct 05, 2005 2:30 pm

”Menolak Pencabutan Subsidi BBM” buat Orang Awam

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ)
Naskah ini juga bisa diakses dan didownload di bawah ini
WEB: http://www.penaindonesia.org/bbm/
PDF: http://www.penaindonesia.org/bbm/subsidi.pdf
WORD: http://www.penaindonesia.org/bbm/subsidi.doc

1) PEMERINTAH MENGATAKAN, AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA, SUBSIDI BBM YANG MENINGKAT DRASTIS AKAN MENGANCAM DEFISIT ANGGARAN NEGERI KITA. BENARKAH?

TIDAK BENAR. Naiknya harga minyak dan gas dunia memang meningkatkan jumlah subsidi BBM. Tapi, juga meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia dari sektor minyak dan gas.
Artinya: naiknya pengeluaran untuk subsidi diimbangi oleh naiknya pendapatan ekspor migas. Anggaran akan aman karenanya.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pendapatan ekspor migas kita akan meningkat bersama naiknya harga minyak di pasaran internasional.

2) APAKAH SUBSIDI BBM MELEBIHI PENDAPATAN KITA DARI EKSPOR MIGAS?

TIDAK BENAR. Pendapatan ekspor migas lebih besar dari subsidi minyak. Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pendapatan ekspor migas kita tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun, naik lebih 40% dari tahun lalu yang hanya Rp 122 triliun.
Sementara itu, masih menurut departemen yang sama, subsidi BBM yang
dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya sebesar Rp 135 triliun. Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dengan kata lain, subsidi tidak akan mengancam defisit anggaran.

3) BENARKAH SUBSIDI BBM MERUPAKAN PENGELUARAN TERBESAR NEGARA, SEHINGGA JIKA DIPERTAHANKAN BAKAL MENGANCAM KEUANGAN NEGARA?

TIDAK BENAR. Di luar belanja rutin (gaji pegawai, pembelian barang dan
belanja pembangunan), pengeluaran terbesar pemerintah pusat ditempati oleh pembayaran utang negara.
Belanja Pemerintah Pusat 2004 (Realisasi)
Belanja Pemerintah Pusat
2005 (APBN Revisi II)
Belanja Pemerintah Pusat
2006 (RAPBN)

4) BUKANKAH RAKYAT MEMANG HARUS IKUT MENANGGUNG BEBAN MEMBAYAR UTANG NEGARA?

HANYA BENAR SEBAGIAN.
Selama ini, rakyat Indonesia secara keseluruhan sudah ikut menanggung beban pembayaran utang negara. Tapi, sebagian besar utang itu sebenarnya tidak layak ditanggung oleh orang kebanyakan, terutama
orang miskin.

Indonesia merupakan salah satu negeri pengutang terbesar di dunia. Menteri Keuangan melaporkan pada pertengahan September 2005, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun (seribu dua ratus triliun rupiah), atau 52% dari pendapatan kotor negara.
Utang negara itu melonjak drastis setelah krisis, ketika pemerintah memberi subsidi langsung kepada para bankir dan konglomerat senilai Rp 700 triliun.

Utang seperti ini tidak layak dibayar oleh rakyat miskin. Karena besarnya utang, rakyat Indonesia secara keseluruhan menanggung beban berat setiap tahunnya. Sekitar sepertiga hingga separoh (30-40%) pengeluaran pemerintah pusat beberapa tahun terakhir dipakai untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang negara. Makin sedikit yang tersisa untuk belanja kesehatan dan pendidikan.

Pembayaran utang akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang: dari Rp 108,7 triliun pada 2004 menjadi Rp 118,5 triliun pada 2006.

5) WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENGATAKAN, KENAIKAN HARGA MINYAK MERUPAKAN SATU-SATUNYA JALAN INDONESIA KELUAR DARI KEBANGKRUTAN. BENARKAH PERNYATAAN ITU?

TIDAK BENAR. Pencabutan subsidi bukan satu-satunya jalan keluar untuk
mencegah kebangkrutan. Ada alternatif lain:
1. Mengurangi kebocoran belanja rutin, yang selama ini banyak dikorupsi.
2. Membuat kebijakan transportasi yang hemat energi, mengurangi kemacetan serta lebih mementingkan angkutan publik seperti bus kota dan kerata api ketimbang membuat jalan tol yang hanya dinikmati mobil pribadi orang kaya.
3. Membuat kebijakan yang bisa mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak. Indonesia memiliki gas bumi yang masih banyak, tapi belum
dimanfaatkan. Tapi, pada masa yang akan datang, pemerintah harus
mengarahkan pembangunan ekonomi menggunakan sumber energi
terbarukan (angin, surya, biodiesel dan sejenisnya).
4. Meminta pemotongan jumlah utang kepada negeri kreditor dan
menghentikan pembayaran obligasi rekap (subsidi langsung yang hanya
dinikmati orang kaya). Dengan memilih mencabut subsidi minyak, pemerintah hanya mau mengambil jalan paling mudah ketimbang bekerja keras membangun sistem ekonomi negara yang lebih sehat.

6) MENTERI ABURIZAL BAKRIE MENGATAKAN: ”PILIH MEMBAKAR RP 60 TRILIUN DI JALAN, ATAU SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT GRATIS”. APA ARTI PERNYATAAN ITU?

PERNYATAAN ITU MENYESATKAN. Sekolah dan rumah sakit gratis hanya janji kosong. Pemerintah tidak akan mengalihkan Rp 60 triliun tadi, jika ada, untuk belanja pendidikan dan kesehatan.
Tahun 2005, belanja sektor kesehatan hanya Rp 9,9 triliun, sementara
pendidikan Rp 30,8 triliun. Bandingkan dengan pengeluaran untuk pembayaran utang, sebesar Rp 93,9 triliun.

Anggaran kesehatan pendidikan dan kesehatan tidak akan meningkat
banyak pada 2006 bahkan cenderung turun prosentasenya dibanding
pendapatan negara (PDB). Tidak hanya pendidikan kesehatan yang makin merana. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih dan perumahan juga menyusut. Belanja pembangunan terus merosot, sementara pembayaran utang terus meningkat.

(Dalam Triliun Rupiah)
2004 2005 2006
Belanja Pembangunan Rp 71,9 Rp 49,6 Rp 45,0
Bayar Utang Rp 108,7 Rp 93,9 Rp 118,5
Lihat Bagan di bawah:

7) BENARKAH SUBSIDI BBM HANYA DINIKMATI ORANG KAYA, YAKNI ORANG-ORANG YANG MEMAKAI BENSIN, SOLAR DAN LISTRIK LEBIH BANYAK?

TIDAK BENAR. Baik orang kaya maupun orang miskin menikmati subsidi BBM. Subsidi BBM adalah subsidi tidak langsung. Artinya bukan bensin, solar atau minyak tanah itu sendiri yang mempunyai arti.
Subsidi BBM menopang daya beli masyarakat. Jika subsidi dicabut, daya beli masyarakat akan jatuh.

Bahan bakar merupakan komponen setiap barang dan jasa yang kita konsumsi (pangan, sandang, perumahan, obat-obatan, layanan pendidikan). Jika subsidi dihapus, maka harga pangan, sandang, perumahan, obat dan layanan pendidikan meningkat drastis. Orang miskin akan semakin sulit menjangkau kebutuhan pokok dan layanan dasar yang harganya melambung. Dampak kenaikan harga lebih berat dirasakan orang miskin ketimbang orang kaya.

8)TAPI, BUKANKAH ORANG KAYA MENGKONSUMSI ENERGI (MINYAK, SOLAR DAN BENSIN) LEBIH BANYAK KETIMBANG ORANG MISKIN, ARTINYA MEREKA MENERIMA SUBSIDI LEBIH BANYAK DARI ORANG MISKIN?

BENAR. Orang kaya memang mengkonsumsi minyak dan energi lebih banyak karena mereka punya rumah lebih besar (listrik lebih banyak, untuk penerangan, kulkas dan AC) dan punya mobil yang haus bensin.
Itu memang tidak adil. Dan harus dikoreksi.

9)ADAKAH CARA LAIN UNTUK MENGOREKSI KETIDAKADILAN ITU?

ADA. Ketidakadilan dalam konsumsi minyak bersubsidi bisa dikoreksi dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi pada mobil pribadi, kulkas, AC, peralatan elektronik dan sebagainya, untuk mengkompensasi tingginya pemakaian bahan bakar mereka.
Dengan mencabut subsidi, bukannya menerapkan pajak tinggi kepada orang kaya, pemerintah telah makin menyengsarakan orang miskin.

10) TAPI, BUKANKAH ORANG MISKIN SUDAH DIBERI KOMPENSASI?

BENAR. Tapi, jumlahnya sangat sedikit. Kompensasi pencabutan subsidi pada Oktober 2005 ini hanya sebesar Rp 4,7 triliun untuk sekitar 15,5 juta keluarga. Bandingkan angka itu dengan pembayaran utang negara yang mencapai lebih dari Rp 90 triliun.

11) BUKANKAH SUBSIDI BBM MENYEBABKAN PENYELUNDUPAN?

BUKAN. Penyelundupan disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum, di samping merajalelanya korupsi. Gaji pegawai pemerintah terus meningkat, tapi mengurus penyelundupan tidak bisa.

(Dalam Triliun Rupiah).
2004 2005 2006
Belanja Pegawai Rp 54,2 Rp 61,1 Rp 77,7

SELESAI>
ali5196
 
Posts: 17309
Images: 135
Joined: Wed Sep 14, 2005 5:15 pm

Postby somad » Sun Oct 16, 2005 4:23 am

Masalah Subsidi BBM nampaknya memang merupakan buah simalakala.

Kelihatannya Pertamina Hanyalah Pemungut Royalties yg konon kabarnya didapat dari perusahaan perusahaan Penambangnya sebesar 20% dari produksi dan harus bibayar dengan nilai rendah. Dan katanya tidak cukup untuk konsumsi dalam negeri.

Pertanyaannya adalah apakah benar di kilang sendiri? Dan nampaknya Impor BBM dari luar negeripun bukan Pertamina sendiri yg melakukan, namun perusahaan ex PPP. Jadi sebenarnya Subsidi yg dikeluarkan Pemerintah adalah untuk mensubsidi Perusahaan ex PPP.
Jelas bila disubsidi maka harga BBM tidak mengikuti mekanisme Pasar Internasional. Sudah bisa dipastikan akan adanya Usaha penyelundupan keluar karena adanya perbedaan harga yg mencolok dan lemahnya pengawasan.

Belum lagi bokbroknya administrasi internal Pertamina, dimana minyak royalties tidak terkontrol pemasukan dan pengeluaran, terbukti dengan adanya pencurian yg tak terdeteksi menggunakan Pipa berdiameter 1,5 m, dan baru diketahui setelah ditangkap aparat keamanan. Konon pencurian ini sudah berlangsung 1 th, apakah benar? Jangan jangan sudah berpuluh tahun.

Memang jalan terbaik adalah dengan menyesuaikan harga demi mencegah terjadinya penyimpangan2 karena lemahnya pengawasan.

Sebenarnya pemberian uang akibat naiknya BBM ke rakyatpun tidak tepat
Yang diperlukan Rakyat miskin adalah tersedianya lapangan kerja!
Memang siapa yg tidak senang diberi uang namun apa effek psikologisnya, lihat bagaimana perasaan orang yang menerima. Pasti mereka meratapi diri sendiri karena merasa tidak berdaya dan terus tergantung dari uluran tangan orang lain. Coba jika uang itu dipakai untuk proyek pembangunan infrastruktur dimana orang orang itulah yg dipekerjakan maka Mereka akan bersemangat karena hidup mereka bukan karena mengemis atau dari belas kasih namun hasil kerja sendiri.

Kalau kita lihat maka banyak cara yg bisa memberikan effekt positip bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Misalnya membeli kekurangan royalties dari penambang penambang dengan harga yg disesuaikan Dan mungkin ini akan berurusan dengan Quota yg bisa di produksi oleh Indonesia Yah negolah. Tentu semua minyak mentah ini harus dikilang sendiri oleh Pertamina jangan diekspor lalu impor kembali dengan harga mahal.
Dulu minyak dikilang sendiri di Cepu, Plaju dan Balikpapan. Apakah pabrik kilang tersebut masih berfungsi? Rasanya mustahil. Pemerintah nampaknya harus berani merasionalisasi Pertamina.

Uda Ah cape menkhayalnya bang Ali
Tidak menguasai ilmu ekonomi Mikro maupun makro sok komentar lagi ini Kake.

Wassallam
User avatar
somad
 
Posts: 1026
Joined: Tue Sep 20, 2005 11:25 pm
Location: Indo


Return to Bisnis & Ekonomi



Who is online

Users browsing this forum: No registered users