. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Gambar2 dan Berita2 kekejaman akibat dari pengaruh Islam baik terhadap sesama Muslim maupun Non-Muslim yang terjadi di Indonesia.

PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Postby kata_holos » Tue Nov 15, 2011 12:48 pm

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 klik saja
Pasal 13

  1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang
    bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
  2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan
    ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

  1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

    1. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
    2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
    3. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
  3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.


Peraturan 2 menteri tersebut sesuai dengan kaidah islamkah?
Yang pasti peraturan bersama itu menumbuhkan intoleransi agama/beragama dan LADANG praktek korupsi (jizyah kah?)
HAYO POSTING PENDAPATNYA
siapa tahu topik ini bisa membawa netter lain masuk ke FFI
Last edited by kata_holos on Fri Nov 18, 2011 5:49 pm, edited 1 time in total.
kata_holos
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 298
Joined: Tue Oct 04, 2011 2:03 pm

Re: PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Postby Momad Narsis » Thu Nov 17, 2011 10:50 am

Yang saya heran adalah peraturan yg mengharuskan adanya 60 orang yg setuju dengan pendirian rumah ibadah di suatu tempat yg di rencanakan..mengapa..? karena pemerintah sama saja membuat subur istilah mayoritas dan minoritas sehingga dgn kata lain "SIAPA YANG BERKUASA" pd level inilah yg pada akhirnya akan menciptakan gesekan sebab tidak ada agama manapun yg mau dikekang kebebasannya untuk beribadah hanya karna mreka "minoritas". kalau mau jujur tidak ada IBADAH yg dilaksanakan dgn meminta izin.
Salam Damai
User avatar
Momad Narsis
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3460
Joined: Sun Jan 02, 2011 4:35 pm

Re: PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Postby Bagol5 » Thu Nov 17, 2011 11:41 am



Pasal 14

  1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

    1. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
    2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
    3. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
  3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi,


yang jadi masalah itu kadang bukan dukungan masyarakat setempat. tapi "dukungan dana" kepada para pejabat n pengurus izin. Juga terlebih kepada ormas2 ugama turtentu, agar tidak usah repot2 "membantu" mengamankan barang2... eh maksudnya mengamankan gedung ileghal. ---> padahal suratnya lagi proses. eh udah diamankan ajah. :green:

ada tuh KTP pengguna ibadat sudah sampai melebihi kuota, dukungan masyarakat juga udah pol2an. tetap saja kesulitan dalam memperoleh izin.

pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
kalo yang ini saya pesimis. :roll: :roll:
User avatar
Bagol5
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 755
Joined: Sat Feb 20, 2010 9:34 pm
Location: jakarta timur selatan pusat

Re: PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Postby kata_holos » Thu Nov 17, 2011 11:30 pm

Momad Narsis wrote:karena pemerintah sama saja membuat subur istilah mayoritas dan minoritas sehingga dgn kata lain "SIAPA YANG BERKUASA" pd level inilah yg pada akhirnya akan menciptakan gesekan sebab tidak ada agama manapun yg mau dikekang kebebasannya untuk beribadah hanya karna mreka "minoritas".

betul dan tidak sesuai dengan:
UUD 1945

pasal 29

  1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

ada usaha sistematis dari gerakan islam radikal untuk merubah pasal 29 ini.

Bagol5 wrote:yang jadi masalah itu kadang bukan dukungan masyarakat setempat. tapi "dukungan dana" kepada para pejabat n pengurus izin. Juga terlebih kepada ormas2 ugama turtentu, agar tidak usah repot2 "membantu" mengamankan barang2... eh maksudnya mengamankan gedung ileghal. ---> padahal suratnya lagi proses. eh udah diamankan ajah. :green:
ada tuh KTP pengguna ibadat sudah sampai melebihi kuota, dukungan masyarakat juga udah pol2an. tetap saja kesulitan dalam memperoleh izin.

BETUL-BETUL BENAR. bebagai cara dilakukan supaya ijin mendirikan tempat ibadah dipending terutama supaya uang yang masuk kantong pejabat korup lebih banyak.

Klo menurut saya pribadi ini, mempersulit ijin mendirikan tempah ibadah adalah tindakan ****.
semakin sedikit tempat ibadah non muslim malah menjadikan tempat ibadah itu penuh terus.
secara Psikologis membuat orang tertarik untuk tahu apa isi dalamnya, bandingkan dengan mesjid yang kosong/sedikit umatnya.
seperti orang jualan barang yang ga laku.
kata_holos
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 298
Joined: Tue Oct 04, 2011 2:03 pm

Re: PERBER 2 MENTERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Postby labang » Fri Nov 18, 2011 8:05 am

Nambahin dari RUU Kerukunan Umat Beragama:

Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 23

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

(2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendirian rumah ibadat juga mempertimbangkan kondisi geografis dan/ at au kearifan masyarakat setempat.

Pasal 25

(1) Setiap pendirian rumah ibadat hams mendapatkan izin dari kepala daerah setempat.

(2) lzin kepala daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat.

(3) Selain mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah setempat juga harus meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan pemuka agama.

Pasal 26

Surat permohonan izin pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah setempat dengan dilampiri:

a. jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili;

b. surat keterangan status tanah oleh kantor agraria;

c. peta situasi dari sub dinas Tata Kota;

d. rencana gambar tempat ibadat; dan

e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadat.

Pasal 27

Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat, Pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

Pasal 28

(1) Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara:

a. untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota;

b. untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat.

(2) Pemberian izin pemanfaatan bangungan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me menu hi persyaratan:

a. laik fungsi; dan

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.


http://www.gandingo.org/index.php?optio ... n&Itemid=8
labang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 510
Joined: Thu Aug 19, 2010 3:31 pm


Return to Islam Dalam Gambar Dan Berita Nasional



 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users