Print 
PDF
Oleh: Khaled Abu Toameh
20 Juli, 2010,
Pernahkah Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat untuk mengecam sebuah pemerintah Arab karena menindas warga Palestina?
Mengapa berbagai organisasi dan orang² di seluruh dunia yang menyebut diri mereka “pro-Palestina” DIAM SAJA ketika Yordania mencabut kewarganegaraan ribuan orang Palestina?
[Lihat artikel dibawah : Human Rights Watch mengatakan bahwa 2.700 orang Yordania asal 'Palestina' tiba2 dicabut kewarganegaraan Yordania mereka dan kini terkatung2 karena tidak lagi berhak memiliki tanah, rumah, bantuan kesehatan, sekolah atau apapun.]
CONTOH LAIN LAGI : nasib keluarga generasi ke-empat pengungsi Palestina di Lebanon (foto atas) yang hidup diantara reruntuhan kamp pengungsi Shatila di pinggir Beirut, yang sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah Lebanon http://www.time.com/time/nation/article ... 51,00.html
Sementara itu sesama saudara Arab mereka tinggal di gedung2 mewah di Shomron, Yerusalem Utara ! Lihat foto2 dibawah ini !!
http://shilohmusings.blogspot.com/2007/ ... art-1.html
[Jangankan orang Indonesia yang tertimpa musibah tsunami, bahkan antar sesama Arab saja enggan saling menolong.]
Nasib orang² Palestina yang hidup di negara² Arab pada umumnya, dan Lebanon pada khususnya, tampak jelas tidak dipedulikan oleh media Barat terkemuka.
Mengapa media Barat membutakan mata pada fakta bahwa Mesir, Syria, Lebanon, Yordania, dan banyak negara Arab lainnya terus-menerus menerapkan larangan bepergian secara ketat terhadap warga Palestina?
Dan mana yaahhh ... organisasi² dan orang² “pro-Palestina” tatkala Lebanon tidak juga memberikan hak² azasi, termasuk lapangan kerja, keamanan sosial, perawatan medis, pada warga Palestina?
Apakah mereka pura² tidak tahu akan masalah ini? Mungkin saja karena kasus ini tidak pernah dibahas di media dan pengamat utama Timur Tengah.
Berita² tentang warga Palestina yang tidak ada hubungannya dengan Israel sama sekali tidak menarik perhatian massa, sehingga tidak pernah tercantum di halaman depan koran² Barat.
Penghancuran gedung² liar milik warga Arab di Yerusalem tentunya lebih menarik bagi media Barat daripada membahas berita tentang naasnya nasib ratusan ribu warga Palestina di Lebanon atau Yordania.
Warga Palestina di Lebanon tidak hanya tidak punya hak untuk memiliki kekayaan mereka sendiri, tapi juga dianggap tidak layak untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Selain itu, mereka juga dilarang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan.
Bayangkan sendiri bagaimana reaksi dunia internasional jika Israel besok mengeluarkan Undang-Undang yang melarang warga Arab bekerja sebagai supir taxi, jurnalis, dokter, koki, pelayan restoran, insinyur, dan pengacara? Atau bayangkan andaikata Menteri Pendidikan Israel mengeluarkan peraturan yang melarang warga Arab belajar di perguruan tinggi dan sekolah² Israel.
Tapi siapa bilang Pemerintah Lebanon tidak melakukan apapun untuk “memperbaiki” keadaan? Malah sebenarnya, warga Palestina harus bersyukur pada Pemerintah Lebanon. Hal ini karena sejak tahun 2005, hukum Lebanon melarang warga Palestina bekerja di 72 jenis profesi dan sekarang daftar larangan hanya bagi 50 profesi saja. Meskipun begitu, warga Palestina tetap saja tidak boleh bekerja sebagai dokter, wartawan, farmasis, atau pengacara di Lebanon.
Ironisnya, lebih mudah bagi seorang Palestina untuk mendapatkan kewarganegaraan AS dan Kanada daripada mendapatkan passport dari sebuah negara Arab. Di waktu lampau, warga Palestina yang hidup di Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa otomatis dapet kewarganegaraan Israel jika mereka menikah dengan warga Israel, atau jika mereka dipersatukan kembali dengan keluarga² mereka dalam negara Israel.
Para politikus Lebanon sekarang lagi berdebat tentang UU baru tentang apakah akan memberikan hak² dasar sipil bagi warga Palestina, untuk pertama kalinya dalam 62 tahun. UU baru termasuk hak untuk memiliki kekayaan, pembayaran keamanan sosial dan juga perawatan medis.
Banyak masyarakat Lebanon yang menentang usulan UU ini karena takut hal ini akan membuka jalan untuk integrasi masyarakat Palestina ke dalam masyarakat Lebanon dan ini akhirnya akan jadi beban ekonomi. Perdebatan sengit terjadi di Parlemen Lebanon untuk menunda pemungutan suara sampai bulan depan.
Nadim Khoury, direktur Human Rights Watch di Beirut, berkata, “Lebanon telah membuat miskin para pengungsi Palestina terlalu lama. Parlemen seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Palestina.”
Rami Khouri, wartawan terkemuka Lebanon, menusli di koran The Daily Start bahwa “semua negara Arab menindas jutaan pekerja asing Arab, Asia, dan Afrika, yang diperlakukan tak lebih daripada barang yang bisa dibuang kapan saja... Perlakuan semena-mena, kondisi kehidupan yang miskin, tiadanya pekerjaan keamanan sosial dan hak pemilikan yang memadai bagi warga Palestina di Lebanon merupakan penindasan moral yang berlangsung terus-menerus.”
Wartawan² asing seringkali beralasan bahwa mereka tidak melaporkan penderitaan warga Palestina di dunia Arab karena “khawatir akan keamanan mereka” dan ini bisa membuat mereka sukar mendapatkan visa untuk masuk negara Arab.
Tapi ini hanyalah alasan lemah dan tak dapat diterima karena faktanya kebanyakan wartawan Barat tetap bisa menulis berita apapun di rumah atau kantor mereka yang aman di New York, London, atau Paris. Bukankah mereka juga berada di tempat² itu saat mereka menulis keadaan di Tepi Barat dan Jalur Gaza ?
News
Site map
SitemapIndex
RSS Feed
