. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Gambar2 dan Berita2 kekejaman akibat dari pengaruh Islam baik terhadap sesama Muslim maupun Non-Muslim yang terjadi di Indonesia.

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 7:42 pm

Calon Tunggal Kapolri
Timur Tiga Kali Abaikan Komnas HAM

Jumat, 8 Oktober 2010 | 13:22 WIB
Image
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Commisioner General Timur Pradopo has been named by President Susilo Bambang Yudhoyono as candidate for the next National Police chief to replace General Bambang Hendarso Danuri



JAKARTA, KOMPAS.com — Komitmen calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Timur Pradopo dalam menghormati penegakan hukum dan HAM diragukan. Mantan Kapolda Metro Jaya itu pernah tidak menghadiri panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus pelanggaran HAM Trisakti dan peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Padahal, hasil laporan Komnas HAM menyatakan, dua peristiwa kemanusiaan itu telah terjadi pelanggaran HAM berat di dalamnya. Demikian diungkapkan periset Imparsial Junaidi dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2010) di kantornya, Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur.

Menurut dia, Timur merupakan sosok kontroversial. "Saat masih menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, ia diduga sebagai salah satu penanggung jawab dalam Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998," tutur Junaidi.

Timur diketahui telah mangkir tiga kali dari pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM. "Jadi, bagaimana mungkin seseorang yang mengabaikan panggilan Komnas HAM bisa memimpin institusi yang menegakkan hukum dan HAM," tegasnya.


Penulis: Adi Dwijayadi | Editor: Glori K. Wadrianto
Dibaca : 4655

http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... Komnas.HAM


Yang menciptakan blunder adalah SBY. :-k
Tanyakan SBY maksud dan kepentingan apa dibalik ini semua ? [-(
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 7:51 pm

Suciwati Ragu Timur Bisa Tegakkan HAM
Jum'at, 08 Oktober 2010 | 14:23 WIB
Image
Suciwati. TEMPO/ Cheppy A. Muchlis


TEMPO Interaktif, Jakarta - Suciwati ragu Komisaris Jenderal Timur Pradopo bakal menegakkan hak asasi manusia jika lolos menjadi Kepala Kepolisian RI. Sebab, istri mendiang aktivis Munir Said Thalib itu menilai rekam jejak Timur yang terkait hak asasi memang tak bersih.

"Orang yang rekam jejaknya buruk tidak usah dipakai. Seharusnya yang dipilih orang yang punya kredibilitas, tidak cacat secara hukum," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jumat (8/10).


Pada tahun 1998, Timur adalah Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat. Komnas HAM sempat memanggilnya untuk penyelidikan kasus Tragedi Trisakti, namun ia mangkir beberapa kali.

Menurut Suciwati, Bambang Hendarso Danuri yang rekam jejaknya relatif bersih saja ternyata tak bisa mengusut kasus pembunuhan Munir dan perkara hak asasi manusia lainnya. Apalagi Timur, yang rekam jejaknya ternoda.

Sekretaris Eksekutif KASUM Choirul Anam berpendapat siapapun Kapolri nanti, harus menuntaskan dua hal terkait Munir dalam 100 hari pertamanya.

Pertama, Kapolri harus mengembalikan dan menyelidiki rekaman pembicaraan antara pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, dengan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR yang diduga mendalangi pembunuhan tersebut. "Bambang Hendarso dan Jaksa Agung mengakui itu ada, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi itu novum (bukti baru) untuk menjerat Muchdi dan aktor intelektual lainnya, seperti (Kepala BIN) Hendro Priyono," terangnya.

Kedua, Kapolri bekerja sama dengan Jaksa Agung harus mengajukan Peninjauan Kembali untuk menyeret Muchdi PR dan kawan-kawannya ke penjara. "Tidak ada alasan untuk tidak mengajukan PK, Ketua Mahkamah Agung sendiri delapan bulan lalu mempersilakannya," ujarnya.


Munir, pendiri Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, tewas dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia ke Amsterdam, Belanda.

20 Desember 2005, Pollycarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas pembunuhan itu. Juni 2008, Mayjen (Purnawirawan) Muchdi PR, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ditangkap dengan dugaan kuat menjadi otak pembunuhan Munir. Tetapi ia dibebaskan majelis hakim pada 31 Desember 2008.

BUNGA MANGGIASIH
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum ... 30,id.html
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 8:03 pm

Calon Kapolri
LDII Berharap Timur Bersahabat dengan Semua Ormas

Tribunnews.com - Jumat, 8 Oktober 2010 14:37 WIB

"Dan saya yakin, Pak Timur dapat bermitra dengan seluruh ormas di Indonesia. Apalagi dia pernah menjabat Kapolda Metro Jaya. Jakarta itu kan, miniaturnya Indonesia,"
Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berharap kepada calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo, bila terpilih menjadi kapolri, dapat menjadi pengayom seluruh ormas yang ada di Indonesia.

Hal ini, kata Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam, Kamis (7/10/2010) malam kemarin, menjadi salah satu tantangan bagi Timur Pradopo dalam meredakan setiap konflik horizontal yang kerap terjadi saat ini.

"Dari hasil studi yang sudah dilakukan, seharusnya polisi itu memang harus berbanding 500 orang. Tapi untuk sekarang, belum dapat mencapai rasio itu. Masalah kemitraan menjadi hal penting, termasuk kepada ormas-ormas yang ada," ujar KH Abdullah Syam.


Hal lain yang diharapkan kepada calon kapolri terpilih nanti, adalah yang bisa dengan sigap melakukan pengendalian massa. Hal ini juga patut dimiliki bila kemudian Komjen Pol Timur Pradopo resmi menjabat kapolri, mendapat restu dari DPR.

"Kami melihat yang memiliki massa ormas. Kalau kapolri melirik kepada ormas, itu tepat. Setiap pemimpin ormas itu punya leadership dan keteladanan serta didengar oleh warganya," tegasnya.

"Dan saya yakin, Pak Timur dapat bermitra dengan seluruh ormas di Indonesia. Apalagi dia pernah menjabat Kapolda Metro Jaya. Jakarta itu kan, miniaturnya Indonesia," katanya lagi


Di tempat yang sama, Katib Aam PBNU KH Dr Malik Madani saling bersilaturahmi dengan sesama ormas adalah hal penting. Ditegaskan, saling bersilaturahmi ini perlu dijaga dalam upaya untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyah.

"Dan tidak terbatas dengan sesama muslim saja. Tapi bisa, dengan pemeluk agama lain dengan spirit nilai-nilai Islam. Persaudaraan yang Islami adalah yang mengedepankan nurani dan lebih produktif," ujarnya.

"Ukhuwah diniyah yang jahiliyah itu, adalah persaudaran orang-orang seagama. Akan tetapi spiritnya tidak Islami. Saya contohkan, melakukan persaudaran dengan melakukan teror bom yang mengganggu ketentraman dan keamanan bangsa," tandas Malik Madani.


Penulis : rachmat_hidayat
Editor : johnson_simanjuntak

http://www.tribunnews.com/2010/10/08/ld ... emua-ormas

Redam Konflik
Kapolri Baru Harus Gandeng Ormas

Jumat, 8 Oktober 2010 | 09:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Tantangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendatang salah satunya adalah masih adanya konflik horizontal di tengah masyarakat. Untuk itu, pimpinan Polri mendatang harus bisa menggandeng organisasi masyarakat untuk meminimalkan konflik.

"Dari hasil studinya, harusnya 1 polisi berbanding 500 orang, tapi kini rasio itu belum tercapai. Untuk itu masalah kemitraan menjadi penting, bermitra dengan ini, dengan itu, termasuk dengan ormas. Jadi dia meng-empowering ormas di dalam Kamtibmas," kata Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Abdullah Syam seusai silaturahim dan halalbihalal 1431 H LDII di kantornya, Kamis (8/10/2010) malam.

"Saya lihat yang punya massa itu kan ormas. Jadi, kalau Kapolri melirik kepada ormas itu sesuatu yang tepat. Karena pemimpin ormas itu punya leadership dan keteladanan serta didengar oleh warganya," urainya lagi.


Lebih lanjut, ia berkesimpulan, dipilihnya Komisaris Jenderal Timur Pradopo merupakan pilihan terbaik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia yakin, Komjen Timur Pradopo akan mampu bermitra dengan ormas-ormas di Tanah Air. "Dia kan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya, punya pengalaman menjaga teritorial, Jakarta kan miniaturnya Indonesia," ujarnya.

Editor: Glori K. Wadrianto
Dibaca : 1024

http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... deng.Ormas

Lihatlah, ini baru permulaannya saja. Ikuti dan perhatikan saja terus. :-k
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 8:22 pm

Connecting......
Pernyataan Yusril di bawah ini sekiranya dapat membantu kita untuk menganalisa mengenai 'keadaan atau kondisi seperti apa yang mau diciptakan' oleh seorang SBY. Yang salah satunya dapat dicermati didalam blunder pemilihan calon Kapolri sekarang ini. :-k

uwwooOOOWWWW..................................... [-(


Yusril Ungkap di Balik Kasus Antasari Cs hingga Susno Duadji
Tribunnews.com - Senin, 4 Oktober 2010 17:18 WIB
Image
(TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra konsistensi memenuhi pangilan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI di Gedung Bundar. Jumat (1/10/2010) Yusril menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)


Antasari tahu seluk beluk IT KPU dengan yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan.
Yusril Ihza Mahendra



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan Susilo Bambang Boediono (SBY)-Boediono makin tragis. Negara seperti tidak hadir ketika terjadi ketidakadilan di mana-mana sehingga terjadi berbagai kekerasan yang dilakukan masyarakat.

Ketidakadilan ini berawal dari amburadulnya Pemilu 2009 yang dimenangi SBY-Boediono. Yusril lantas mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpim Antasari Azhar.
Namun ujungnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Yusril juga mengungkap KPK menjadi mandul ketika Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah dijadikan tersangka saat sedang mengusut kasus bailout Bank Century. Komjen Susno Duadji juga senasib. Berikut tulisan yang dikirim mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunnews.com.

Kalau kita membaca Pembukaan UUD 1945, kita akan menemukan kata-kata yang penuh makna, yakni negara yang kita bangun ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, kita membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara.

Kini, Pemerintahan SBY-Boediono baru menjalankan kekuasaan pemerintahan negara melalui Pemilu yang buruk di tahun 2009, setahun saja, sejak dilantik 20 Oktober 2009. Sejak awal, Pemilu yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT KPU yang amburadul dan dugaan penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY Boediono, sejak awal telah menyebabkan Pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan.

Memang, apa yang dikemukakan ini baru bersifat dugaan. Namun sikap defensif pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya terhadap semua permasalahan diatas, secara politik justru semakin memreteli kewiwabaan Pemerintah.

Soal manipulasi data pemilih misalnya pernah menjadi angket di DPR yang lama. Namun DPR baru hasil Pemilu 2009 tidak meneruskan penyelidikannya, padahal menurut UU Angket, DPR baru berkewajiban meneruskan angket itu.

Negosiasi politik antar partai dalam penyusunan KIB II, nampaknya telah menenggelamkan kewajiban DPR baru untuk meneruskan hak angket itu. Penyelidikan terhadap amburadulnya IT KPU yang diduga kuat memainkan peranan besar dalam manipulasi Pemilu dan Pilpres, telah menelan korban dengan dijebloskannya Antasari Azhar ke dalam penjara dengan tuduhan yang mencengangkan, yang hingga kini tetap misteri.

Antasari tahu seluk beluk IT KPU dengan yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan.

Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah lain lagi ceritanya. Niat mereka untuk menelusuri bailout Century menjadi kandas dengan isu yang sengaja ditimpakan kepada mereka, penyuapan. Sampai sekarang status Bibit dan Chandra masih tersangka. Surat Penghentian Penyidikan terhadap mereka telah ditolak pengadilan. Kini kabarnya sedang diuapayakan Kasasi ke Mahkamah Agung. KPK menjadi lumpuh dengan kasus yang menimpa tiga pimpinannya.

Sementara Susno Duadji yang mulai buka mulut hal-hal terkait dengan Century, dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan korupsi ketika menjadi Kapolda Jawa Barat.

Sejak itu, tiga institusi penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seolah menjadi berhadap-hadapan satu sama lain. Padahal, Presiden berkewajiban menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum.

Konflik terbuka tiga lembaga ini akan berakibat merosotnya kewibaan aparatur penegak hukum. Kalau kewibawaan aparatur penegak hukum rusak, maka krisis kewibawaan akan makin melebar.

Rakyat tak percaya penegakan hukum dilakukan dengan niat yang tulus demi tegaknya hukum. Penegakan hukum hanyalah alat permainan untuk menutupi dan membela kepentingan. Negara akhirnya akan terjerumus kepada krisis kewibawaan yang kian dalam.

Dalam suasana krisis seperti itu, pemerintah masih berupaya untuk membangun citra memberantas korupsi. Namun upaya ini tak berhasil memulihkan citra itu, kendatipun bagi SBY, citra adalah Panglima!

Sejumlah kasus lama dibongkar-bongkar seperti kasus penyuapan sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Guberbur BI. Kasus Sisminbakum diangkat kembali, walau sejak awal awam pun tahu ada rekayasa dibalik semua itu.

Namun, kalau menyinggung bailout Century, segala upaya dilakukan agar mega skandal ini tidak terkuak, karena akan menohok substansi legalitas Pemilu 2009 dengan komposisi anggota DPR seperti sekarang, dan Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono.

IT KPU kini sudah hilang dari ingatan publik. Padahal, kalau ini terkuat, akan ketahuan juga bagaimana sesungguhnya rekayasa Pemilu 2009 dilakukan.

Apa yang dikemukakan di atas hanya dipahami oleh masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Masyarakat kelas bawah, walaupun mendengar berita, mungkin kurang mampu mencerna dan kurang menaruh perhatian tentang hal-hal yang tidak secara langsung mengenai kehidupan mereka.

Namun ketidakadilan tetap mereka rasakan, ketika pemerintah yang tengah mengalami krisis kewibawaan sibuk membela dan mempertahankan diri dengan membangun citra diri yang bagus dan aduhai, telah lalai mengantisipasi dan menyelesaikan hal-hal yang berpotensi menjadi konflik di kalangan masyarakat kelas bawah.

Pemerintah SBY tetap saja tak kunjung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terus terpinggirkan dalam kemiskinan yang makin dalam. Lapangan kerja dan lapangan berusaha begitu sulit dalam setahun terakhir ini, yang semakin mendorong meningkatnya kejahatan.

Rasa aman rakyat hilang, seiring dengan merosotnya kewibawaan Pemerintah. Konflik antar kelompok dalam masyarakat terjadi di mana-mana dengan aneka latar belakang isyu, etnik, agama, premanisme dan terorisme.

Rakyat yang jengkel mulai menyerbu kantor polisi yang menjadi simbol negara dalam melindungi bangsanya. Namun apa yang terjadi, polisi justru melipatgandakan kewaspadaan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman teroris dan penjahat. Kalau aparat keamanan sibuk melindungi diri sendiri, bagaimana mungkin akan mampu melindungi rakyat?

Ketika ketidakadilan makin meluas, negara seperti tidak hadir. Padahal negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika wilayah negara diterobos oleh petugas negara lain, negara juga tidak menunjukkan ketegasan sikap.

Negara seakan tak hadir melindungi tumpah darah Indonesia dan membiarkan harga dirinya terinjak-injak. Sungguh tragis nasib bangsa dan negara yang dipimpin Presiden SBY-Boediono ini.


Editor : yulis
http://www.tribunnews.com/2010/10/04/yu ... sno-duadji
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 9:06 pm

Imparsial Minta DPR Objektif Pilih Kapolri
Jum'at, 08 Oktober 2010 | 14:57 WIB
Image
Al Araf. TEMPO/Dinul Mubarok


TEMPO Interaktif, Jakarta - Imparsial meminta DPR memperhatikan enam poin dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri. "Kami minta parlemen bersikap objektif, kritis. Jangan menjadi stempel pemerintah," kata Direktur Imparsial Al Araf dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jumat (8/10).

Ke-enam poin itu adalah, integritas calon dalam upaya penegakan hukum dan HAM, memiliki visi ke depan, bebas dari kasus-kasus hukum, HAM dan korupsi, profesionalisme calon, independensi dan kemandirian, serta pencalonan calon yang harus sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Dalam hal pencalonan Komisaris Jenderal Timur Pradopo, Imparsial meragukannya. "Sebab dia (Timur Pradopo) menyatakan akan melibatkan ormas tertentu yang diduga sering melakukan kekerasan. Itu sangat membahayakan," kata Direktur Imparsial Al Araf

Al Araf, akibat pelibatan ormas tertentu Imparsial khawatir proses demokratisasi dan pluralisme di Indonesia terancam. Tak hanya itu, dia juga meragukan visi Timur dalam memberantas kasus pelanggaran HAM.

Itu terlihat saat pemanggilan Komnas HAM terkait penyelidikan kasus Tragedi Trisakti, Timur beberapa kali mangkir dari pemanggilan. "Mangkirnya Timur menunjukan dia rendah terhadap penghormatan penegakan hukum," ujarnya.


Al Araf yakin, pencalonan Timur karena ada unsur politisasi. "Kami melihat ada kecacatan," ujarnya. Sebab, kata dia, sebelumnya, Kompolnas sudah ajukan tiga nama jenderal. "Banyak jenderal yang masih ada yang tidak kontroversial. Kenapa dia tidak dipilih," katanya.

Menurut Al Araf, dengan melihat rekam jejak calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden ke DPR, Imparsial meragukan enam indikator tersebut terpenuhi oleh Timur.

MUTIA RESTY
http://www.tempointeraktif.com/hg/polit ... 47,id.html
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 9:27 pm

Keadaan Sedang Genting Memaksa, DPR Tolak Calon Kapolri Pilihan SBY
Kamis, 07 Oktober 2010 , 14:41:00 WIB
Laporan: Teguh Santosa

Image
ADHIE MASSARDI/IST


RMOL. Keadaan sedang genting memaksa akibat public trust terhadap kinerja Polri anjlok dan menyentuh titik nadir.

Hal itu semestinya membuat DPR berani menolak calon Kapolri yang diajukan Presiden SBY dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Demikian disampaikan Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 7/10).


Kepolisian adalah institusi ujung tombak pengawasan hukum publik di negeri ini. Sementara kondisi empiric, sebut Adhie, memperlihatkan kepada kita betapa karut-marutnya proses penegakan hukum, serta semakin hilangnya rasa aman di masyarakat.

Ancaman konflik terbuka antarumat beragama, juga konflik antar-kelompok masyarakat yang dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi yang nyata terhadap disintegrasi bangsa. Mengingat pentingnya menentukan figur pimpinan di Kepolisian bagi kepentingan publik, maka hak (politik) prerogratif Presiden dengan kesepakatan DPR dalam menentukan figur Kapolri, harus juga mendapat legitimasi publik, dalam hal ini civil society.

Sejarah panjang penentuan Kapolri yang hanya diserahkan kepada mekanisme hak prerogratif presiden dan disepakati parlemen, masih sebut Adhie lagi, membuat lembaga hukum ini menjadi bias, sulit menjaga independensinya, sehingga abai menerapkan prinsip-prinsip hukum mendasar seperti equality before the law.

“Oleh sebab itu, dalam kegentingan memaksa akibat menurunnya public trust kepada Kepolisian akibat berbagai skandal korupsi dan rekayasa hukum (kriminalisasi), demoralisasi di kalangan aparatus hukum, serta untuk memulai tradisi menjauhkan institusi ujung tombak penegakan hukum itu dari kepentingan “pengamanan kekuasaan” dan “kepentingan kelompok tertentu”, maka DPR harus menolak calon Kapolri pilihan subyektif Presiden,” ujarnya.

Atau, sambung Adhie, bisa juga ketika melakukan fit and propper test dalam menentukan figur Kapolr, kalangan civil society dilibatkan. [guh]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5837
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Fri Oct 08, 2010 11:08 pm

Legitimasi Publik Calon Kapolri
Jumat, 8 Oktober 2010 | 04:17 WIB

W RIAWAN TJANDRA

Istana akhirnya mengusulkan calon tunggal Kapolri baru, Komjen Timur Pradopo.

Munculnya nama itu mengejutkan karena sebelumnya marak tersiar kabar ada dua kandidat kuat Kapolri, yaitu Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo. Bahkan, terakhir muncul nama Komjen Ito Sumardi.

Beberapa fakta sosial yang terjadi akhir-akhir ini menggambarkan beratnya beban yang harus dihadapi kepolisian. Kasus Century dan indikasi adanya ”rekening gendut” yang konon dimiliki beberapa petinggi kepolisian sebenarnya menggambarkan dua hal. Pertama, belum terlihat jelas di mata masyarakat komitmen penegak hukum dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Korupsi yang telah dinisbatkan sebagai extraordinary crime harus dihadapi secara extraordinary pula.

Kedua, para penyelenggara negara belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas, sesuatu yang dalam teori kepemimpinan merupakan faktor utama menilai kapasitas pemimpin.


Kekuasaan administratif

Kesan kuatnya kepentingan Istana terhadap pencalonan Timur menimbulkan tantangan legitimasi publik karena saluran naiknya Timur lebih menggunakan apa yang disebut Habermas sebagai kekuasaan administratif. Dalam pandangan Habermas, kekuasaan administratif bukanlah subyek makro yang berkuasa untuk mengendalikan segenap masyarakat di era demokrasi deliberatif, tetapi justru tipe kekuasaan yang terdiferensiasi dari wilayah tindakan sosial.

Sebenarnya, pengisian jabatan-jabatan strategis puncak di tiga institusi penegak hukum: KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan momentum membenahi karut-marut proses penegakan hukum di negeri ini. Penguasa, dalam bahasa Habermas, harus bertindak komunikatif untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada hukum. Berbagai aksi kerusuhan yang merebak di sana-sini dan aksi terorisme yang kian berani perlu jadi bahan refleksi bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki kinerja di kemudian hari. Lemahnya pengawasan internal di lingkungan kepolisian juga salah satu yang harus dikerjakan Kapolri baru.

Buruknya citra polisi yang sering dirujuk sebagai salah satu sebab meluasnya penyerangan terhadap polisi merepresentasikan citra fotografis dari pendekatan kekuasaan yang abai terhadap rakyat, menyalahgunakan wewenang, dan korupsi birokrasi selama ini. Serangan terhadap aparat kepolisian merupakan reduksi dari luasnya kenyataan praktik-praktik maladministrasi dan korupsi yang selama ini dinilai sering melukai hati rakyat.

Modal sosial

Kapolri baru sebenarnya harus memiliki modal sosial berupa kepercayaan rakyat sebagai langkah awal membenahi tubuh institusi kepolisian. Ini konsekuensi sebagai salah satu institusi penegak hukum yang menjadi tangan pertama dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan kasus dalam sistem keadilan pidana (criminal justice system).

Hal itu sangat penting karena hukum merupakan ruang operasi dari interaksi strategis guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Dalam pandangan Habermas mengenai teori tindakan komunikatif (theorie des kommunikativen handelns), hukum sebagai suatu sistem tindakan yang terdiri dari sistem norma-norma seharusnya dapat mendasari tatanan yang legitim dan pada akhirnya harus mengikatkan diri pada solidaritas (lebenswelt). Menimbang semua pemikiran ini, penting untuk menjadikan kepercayaan rakyat (di luar Senayan) atau legitimasi publik sebagai modal utama membenahi institusi kepolisian dan penegakan hukum dalam arti luas. Apalagi di negeri yang dalam konstitusinya mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Bisakah Kapolri baru mengimplementasikannya?

W RIAWAN TJANDRA Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... on.Kapolri
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sat Oct 09, 2010 7:06 pm

Calon Kapolri
Kapolri Karbitan Bisa Rusak Citra Polri

Selasa, 5 Oktober 2010 | 16:32 WIB
Image
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/10/2010). Dalam Sertijab ini terjadi kenaikan pangkat pada Irjen Timur Pradopo menjadi bintang tiga.



JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan nama Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai begitu tiba-tiba. Apalagi pencalonan dilakukan begitu cepatnya sesaat setelah pangkat Timur dinaikkan menjadi Komjen.

Kapolri saja dikarbit, gimana ke depannya. Ini citra buruk bagi Kapolri.
-- Neta S Pane


Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ini memicu munculnya persepsi Kapolri Karbitan. Menurutnya, realita ini dapat menjadi preseden buruk bagi Polri ke depannya.

"Ini sesuatu yang luar biasa dalam sejarah Polri dan preseden buruk bagi Polri. Kapolri saja dikarbit, gimana ke depannya. Ini citra buruk bagi Kapolri," ungkapnya di Hotel Millenium, Selasa (5/10/2010).

Neta mengatakan nama Timur sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Presiden SBY, hanya saja karena keraguan, namanya dimunculkan belakangan. Sayangnya, lanjut Neta, pencalonan yang tiba-tiba ini berbahaya bagi masa depan Polri.

"Ini berbahaya bagi masa depan Polri karena Kapolri karbitan akan diminta orang-orang SBY untuk balas jasa. Ketika kroni SBY kena kasus, bukan tak mustahil akan minta balas jasa," katanya.

Mengenai potensi sikap dari dua calon lainnya, yaitu Komjen Pol Nanan Soekarna dan Imam Sudjarwo, Neta memperkirakan keduanya akan menerima dan berbesar hati. "Biasanya setelah pemilihan mereka tenang dan damai karena menyangkut jabatan mereka. Bisa-bisa jabatan mereka dicabut. Bisa bahaya buat mereka," katanya.

Penulis: Caroline Damanik | Editor: I Made Asdhiana
Dibaca : 11778

http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... itra.Polri

"Ini berbahaya bagi masa depan Polri karena Kapolri karbitan akan diminta orang-orang SBY untuk balas jasa. Ketika kroni SBY kena kasus, bukan tak mustahil akan minta balas jasa," katanya.

SBY sendirilah yang sengaja menciptakan kondisi ini. :-k
Pemilihan Pradopo adalah salah satu bagian vital untuk memainkan instrumen-instrumen kepentingan SBY. It's only Smoke ! [-(

Bagi SBY... Citra adalah Panglima ! Demikan pernyataan Yusril.
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sat Oct 09, 2010 7:21 pm

Calon Kapolri
Timur Dipilih karena Faktor Kedekatan

Selasa, 5 Oktober 2010 | 16:22 WIB
Image
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Komjen Timur Pradopo usai mengikuti perayaan HUT Ke-65 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010). Ia dicalonkan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang akan memasuki masa pensiun.



JAKARTA, KOMPAS.com — Prestasi Komjen Timur Pradopo dinilai biasa-biasa saja, mulai dari lulus Akpol pada tahun 1978 sampai terakhir berkarier sebagai Kapolda Metro Jaya, sebelum diangkat sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri. Penilaian Indonesia Police Watch (IPW) ini bisa menjadi alasan keterkejutan publik terhadap pengajuan nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai terlalu dipaksakan.

Sepertinya sejak awal SBY memang inginkan Timur. Timur adalah teman dia bersama-sama ketika bertugas di Bosnia.
-- Neta S Pane


"Tapi sepertinya sejak awal SBY memang inginkan Timur. Timur adalah teman dia bersama-sama ketika bertugas di Bosnia sebagai pasukan perdamaian. Ini faktor kedekatan personal," ungkap Koordinator IPW Neta S Pane di Hotel Millenium, Selasa (5/10/2010).


Sayangnya, lanjut Neta, SBY terlalu lamban mengeluarkan nama Timur Pradopo untuk dilempar ke publik. Sementara nama Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna belum sempat ditarik.

Menurut Neta, SBY terlalu lamban bertindak. "Dari informasi yang diterima IPW, Timur sebenarnya sudah dipersiapkan oleh SBY, tapi sayangnya dia ragu dan ini jadi berlarut-larut. Di saat terakhir, dia paksakan supaya nama Timur masuk dan paksakan kehendaknya sehingga tampaknya Timur begitu tiba-tiba," tambahnya.

Karena cenderung ragu, Neta menilai SBY memainkan politik tingkat tinggi dengan memaksakan nama Timur. Sementara itu, prestasi Timur juga dinilai tak luar biasa.

Bahkan sejumlah catatan hitam juga melekat pada Timur, antara lain, belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM berat dalam penembakan mahasiswa Trisakti ketika Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, kasus tewasnya pengusaha yang diduga terbunuh ketika Timur menjabat sebagai Kapolda Jabar, hingga kasus ledakan bom di kantor Tempo, penganiayaan aktivis ICW, kasus HKBP Ciketing, dan aksi premanisme di Ampera ketika terakhir menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Ini menunjukkan, Timur tidak mampu deteksi dini apa yang terjadi di Jakarta. Bagaimana mau tangani Polri, kalau Jakarta saja tidak mampu," tandasnya.


Penulis: Caroline Damanik | Editor: I Made Asdhiana
Dibaca : 8103

http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... .Kedekatan
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sat Oct 09, 2010 7:35 pm

Alumni Trisakti Teken Petisi Penolakan Timur
"Kami tidak ingin jika Timur ke Belanda, dia ditangkap karena kasus HAM berat."

Sabtu, 9 Oktober 2010, 16:59 WIB
Arry Anggadha, Eko Huda S

Image
Calon Kapolri, Komjen Timur Pradopo (Antara)


VIVAnews - Alumni Universitas Trisakti menyesalkan penunjukan Komjen Pol Timur Pradopo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Mereka mendesak SBY menarik pencalonan Timur karena dianggap terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998.

"Kami yang terdiri para alumni Universitas Trisakti mendesak Presiden untuk menarik kembali Timur Pradopo sebagai calon kapolri, sampai terdapat kejelasan secara hukum tentang tragedi Trisakti Trisakti serta kejelasan peran Timur Pradopo di hadapan hukum," kata alumni Trisakti, Dedy Hariyanto, di Jakarta, Sabtu 9 Oktober 2010.

"Kami minta DPR untuk menunda pencalonan Timur Pradopo karena patut diduga terlibat kasus Trisakti."


Dia mengatakan, saat terjadi peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti itu, Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. "Timur Pradopo berada di lapangan pada saat terjadinya pembubaran secara paksa terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai di depan kampus Trisakti," kata dia.

Dia mengatakan alumni Trisakti akan mengirimkan petisi kepada SBY dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membatalkan pencalonan Timur. Hingga saat ini, kata dia, telah ada sekitar 250 alumni Trisakti yang menandatangani penolakan Timur. "Nanti saat fit dan proper test, kami bersama mahasiswa Trisakti akan melakukan aksi di depan gedung DPR," kata dia.

Sebenarnya, kata dia, alumni Trsisakti tidak mengatakan Timur Pradopo bersalah dalam kasus itu. Karena sampai saat ini Timur tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Namun, kata dia, Timur harus mengklarifikasi posisinya dalam kasus itu. Karena, jabatan Timur pada waktu itu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut. Sehingga, jika terbukti benar-benar tidak bersalah, Timur akan terbebas dari tuduhan selama ini. "Kami tidak ingin kalau Timur ke Belanda atau Amerika Serikat, dia ditangkap karena kasus pelanggaran HAM berat itu belum diselesaikan," kata dia.

Timur sendiri beberapa waktu lalu mengatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus itu. Bahkan, dia mempersilakan kepada siapa pun yang tidak puas dengan penanganan kasus Trisaksti untuk mengevaluasi kasus itu. "Saya kira itu kan proses panjang ya, semua bisa ngikuti. Jadi silakan dievaluasi," kata Timur saat dikinfirmasi keterlibatannya dalam kasus Trisakti. (umi)

• VIVAnews
http://politik.vivanews.com/news/read/1 ... akan-timur
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sun Oct 10, 2010 2:03 pm

IPW: Calon Kapolri Tak Boleh Poligami & Punya Wanita Idaman Lain
Minggu, 10 Oktober 2010 09:38 WIB
Image
Jakarta, (tvOne)

Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan Komisi III DPR serius dalam melakukan uji kelayakan terhadap calon kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Timur Pradopo. DPR diminta mengutamakan penggalian dari sisi moralitas, sisi psikologis, kehidupan pribadi dan keluarga.

"Sebab ketiga hal tersebut merupakan tolak ukur bagi keteladanan seorang pemimpin yang akan menjadi contoh bawahannya. Ke depan figur pemimpin yg dibutuhkan Polri adalah figur yang bermoral, teladan, tegas, mau menjalankan kontrol dengan maksimal agar reformasi Polri segera terwujud," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (10/10).


Selain itu, Komisi III DPR juga harus menguji integritas, tidak berpoligami, tidak memiliki wanita idaman lain, kompetensi, pengalaman, intelektualitas, dukungan internal, dan akseptabilitas publik calon tersebut.

"IPW berharap Komisi III jangan sekedar jadi "tukang stempel" dan harus berani menolak calon yang tidak memenuhi kelayakan di atas, sehingga rakyat tidak mendapatkan Kapolri "karbitan" ," katanya.

Timur saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), menggantikan posisi Komjen Pol Iman Haryatna yang memasuki masa pensiun, dan sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Metro Jaya dari Komjen Pol Timur Pradopo kepada Irjen Pol Sutarman, kemudian jabatan Kapolda Jawa Barat yang ditinggalkan Sutarman diserahkan kepada Irjen Pol Suparni Parto yang sebelumnya menjabat di Badan Intelijen Negara (BIN) dilaksanakan pada Senin (4/10).

Sertijab tersebut, juga menaikkan pangkat Timur dari Irjen Pol yang berbintang dua menjadi Komjen Pol dengan bintang tiga. (Ant)

as
http://hukum.tvone.co.id/berita/view/44 ... aman_lain/
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sun Oct 10, 2010 2:47 pm

Taktik SBY Pilih Calon Kapolri Timur Pradopo
Presiden memang sengaja menyalip di tikungan terakhir untuk mencalonkan Timur.

Senin, 4 Oktober 2010, 23:08 WIB
Karaniya Dharmasaputra, Eko Huda S, Yuniawan Wahyu Nugroho, Bayu Galih

Image
Komjen Pol. Timur Pradopo (Antara)


VIVAnews – Terjawab sudah teka-teki sekian lama ini tentang siapa calon Kepala Kepolisian RI pilihan Presiden Yudhoyono. Dia adalah Komisaris Jenderal Pol. Timur Pradopo, mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya yang baru diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Hal itu dipastikan oleh Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, Senin malam tadi, 4 Oktober 2010. Presiden hanya mengirimkan satu nama itu ke parlemen. "Baru saja terima surat sekitar pukul 19.30 WIB dari Istana Presiden," kata Marzuki.

Isi surat itu, masih kata Marzuki, adalah memberhentikan Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri karena akan memasuki pensiun pada 31 Oktober mendatang "lalu mengajukan Komjen Polisi Timur Pradopo."


Marzuki menambahkan, “Kami (pimpinan DPR) besok langsung mengumumkan di rapat paripurna." Untuk selanjutnya, Komisi Hukum DPR akan menggelar uji kelayakan. Menurutnya, nama ini merupakan usulan Kapolri sendiri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri. "Dasarnya surat Kapolri tertanggal 4 Oktober 2010 tentang usulan calon Kapolri."

Sebelumnya, Markas Besar Polri mengajukan dua nama lain, yakni: Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Imam Soedjarwo.

Soal ini Marzuki mengatakan, "Ada perubahan dari Kapolri sendiri."

Bambang Hendarso sendiri membantah pergantian nama itu merupakan permintaan Istana. "Tidak ada, ini berproses seperti biasa. Tidak ada perintah dari Presiden atau siapapun."

Tarik-menarik

Menurut seorang politisi yang mengikuti dari dekat proses pemilihan ini, tarik-menarik dalam penentuan calon Kapolri memang cukup alot. Yang beredar di media selama ini, kata dia, tidaklah sepenuhnya mencerminkan realita yang sebenarnya.

Sebagaimana telah diberitakan, sekitar tanggal 14-15 September 2010 lalu Mabes Polri memastikan telah mengirimkan dua nama calon kepada Presiden. Mereka adalah Nanan dan Imam itu.

Sumber itu bilang, dua nama itu murni datang dari Markas Besar Polri di Trunojoyo. Dia menegaskan tak benar Imam adalah titipan SBY, apalagi merupakan kerabatnya sebagaimana pernah ramai digunjingkan. “Itu isu yang diangkat salah satu tim sukses,” kata si politisi.


Di mata Presiden, kedua nama calon itu tak pas dengan calon pilihannya. Presiden lalu menyatakan ingin mengangkat Ito Sumardi sebagai Kapolri, cukup selama delapan bulan untuk masa transisi, untuk kemudian digantikan Imam.

Dari situ terjadi perkembangan yang teramat cepat. Hari Minggu kemarin nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi tiba-tiba mumbul ke permukaan. Sejumlah politisi merilis pernyataan ada nama lain di luar Nanan dan Imam untuk kursi Trunojoyo-1.

Di timeline twitter-nya @pramonoanung, Wakil Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, menulis, "Kapolrinya... pernah menjadi Kapolwil Surabaya... Kapolda dua kali di Sumatera...” Tweet Pram tak pelak mengarah ke sosok Ito.

Tapi, tunggu punya tunggu, sampai Senin siang belum juga ada kepastian dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi malah sempat mengatakan Presiden belum akan mengajukan nama calon Kapolri pada Senin ini. Dia mengungkapkan masih ada kemungkinan akan diajukan calon lain selain dua nama yang selama ini beredar. "Tentu ada masukan. Ini kan berkembang, belum selesai," ujar Sudi.

Sementara itu, Kapolri Bambang Hendarso sendiri mengatakan Polri belum mengajukan nama di luar Nanan dan Imam. Dia juga menyatakan harapannya agar pengajuan calon Kapolri sesuai dengan mekanisme yang ada.

Belum habis rasa penasaran publik, tiba-tiba terjadi perkembangan luar biasa yang lain. Inspektur Jenderal Timur Pradopo yang baru empat bulan menjabat Kapolda Metro Jaya, mendapat kenaikan pangkat menjadi perwira berbintang tiga sekaligus diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Dia menggantikan Komjen Imam Hariatna yang memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Timur berlangsung superkilat. Kapolri yang di hari Senin mestinya dijadwalkan mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, mendadak kembali ke Mabes Polri. Sore harinya, dia langsung melantik Timur.

Presiden, menurut politisi sumber VIVAnews.com, memang sengaja menyalip di tikungan terakhir untuk mencalonkan Timur. Sedari awal, SBY sebetulnya memang menginginkan Timur. “Tapi ia (SBY) menyiapkan jebakan batman untuk parpol yang ingin cawe-cawe,” kata politisi itu.

Timur Pradopo


Timur lahir di Jombang, Jawa Timur, 10 Januari 1956. Artinya, ia sekarang berusia 54 tahun. Lulusan Akabri 1978 ini pernah menjabat Kapolda di tiga wilayah berbeda, yakni: Banten, Jawa Barat, dan yang terakhir, Kapolda Metro Jaya. Dia juga tercatat merupakan mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ditemui usai pelantikannya di Mabes Polri, Senin sore, Timur tak mau berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan akan menjalankan tugas yang diembannya sekarang. "Kita bicara hari ini. Kita laksanakan tugas yang memang ada di depan kita," katanya. Mengaku kaget dengan promosi mendadak itu, dia mengaku siap menjalankan semua tugas yang dibebankan ke pundaknya, "Sebagai anggota Bhayangkara saya siap."


• VIVAnews
http://fokus.vivanews.com/news/read/181 ... n-kapolri-
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Sun Oct 10, 2010 10:51 pm

Image

Image

Foto diatas adalah foto Calon Kapolri Timur Pradopo dengan Ketua FPI Bekasi Murhali Barda.
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 7:13 am

Image

Foto diatas adalah foto Calon Kapolri Timur Pradopo dengan Abu Jibril.
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 2:06 pm

Senin, 11/10/2010 12:56 WIB
Timur Pradopo Diuji DPR Kamis 14 Oktober 2010
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Image
Timur Pradopo (Didit/ detikcom)


Jakarta - Langkah Komjen Timur Pradopo menjadi Kapolri masih harus melalui DPR. Rencananya, hari Kamis mendatang, Timur akan menjalani fit and proper test Komisi III DPR.

"Kamis 14 oktober pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB akan dilakukan fit and proper test akan dilakukan terhadap calon yang bersangkutan,"
ujar Ketua Komisi III Benny K Harman.


Dia mengatakannya usai menghadiri rapat pleno tertutup Komisi III soal calon Kapolri di DPR, Senayan, Senin (11/10/2010).

Benny mengatakan semua anggota Komisi III mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan terhadap Timur. Dari hasil fit and
proper test tersebut fraksi-fraksi akan mengambil sikap apakah akan memberikan persetujuan atau penolakan.

Mekanisme pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun apabila tidak ada titik temu antar anggota komisi, maka keputusan akan diambil dengan voting.

"Jika masih tidak tercapai, dicari jalan demokrasi yaitu voting. Kita sepakat untuk menghindari voting walaupun voting itu cara demokrasi yang sah," terangnya.

Sementara itu, Benny menjelaskan, Komisi III hari ini sepakat untuk membentuk tim kecil mewakili kelompok fraksi (poksi). Tim kecil yang dipimpin Tjatur Sapto Edy ini akan bekerja mulai hari ini hingga 13 Oktober 2010.

"Tim kecil akan proaktif untuk mendatangi kelompok-kelompok masyarakat untuk meminta masukan terkait calon," jelasnya.

(gah/nrl)
http://www.detiknews.com/read/2010/10/1 ... n991101605
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 2:08 pm

Kamis, DPR Fit & proper Test Calon Kapolri
Senin, 11 Oktober 2010 | 13:34 WIB
Image
TEMPO/Adri Irianto


TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo, Kamis (14/10), mulai pukul 09.00 - 17.00 WIB. Komisi III (bidang hukum) telah membentuk tim kecil untuk menampung aspirasi kelompok-kelompok.

"Nanti semua anggota diberi hak untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat, kemudian fraksi-fraksi akan mengambil sikap atas calon tersebut," kata Ketua Benny Kabur Harman di gedung DPR, Senin (11/10).


Sikap yang dimaksud, kata dia, adalah menyetujui atau menolak terhadap permohonan pemberhentian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan mengangkat Kapolri baru.

Komisi III juga menyepakati mekanisme yang akan diambil adalah mengupayakan musyawarah dengan mufakat. Bila tidak tercapai, akan dilakukan lobi agar tetap diputuskan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak, maka akan diambil voting. "Itu jalan yang sah sesuai peraturan undang-undang," kata politisi Demokrat ini.

Komisi III juga menyepakati membentuk tim kecil yang diketuai Tjatur Sapto Edy. Tim yang akan bekerja mulai Senin (11/10) hingga Rabu (13/10) ini, mewakili kelompok fraksi yang ada di Komisi III. Tim ini dibentuk untuk melakukan verifikasi dokumen calon dan menggali aspirasi masyarakat dan kelompok masyarakat. "Tim kecil akan aktif mendatangi kelompok masyarakat untuk menampung aspirasi (terkait pencalonan Timur)," kata dia.

Amirullah
http://www.tempointeraktif.com/hg/polit ... 70,id.html
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 2:10 pm

Calon Kapolri Timur Pradopo Diuji DPR Kamis
Dari hari ini sampai Rabu, ada Tim Kecil yang bertugas kumpulkan aspirasi soal Timur

Senin, 11 Oktober 2010, 13:11 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

Image
Calon Kapolri Komjen Timur Pradopo (ANTARA/ Widodo S. Jusuf)

VIVAnews - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Timur Pradopo pada Kamis 14 Oktober 2010. Menjelang hari itu, melalui Tim Kecil Komisi III, dilakukan pengumpulan aspirasi masyarakat.

"Komisi III sepakat membentuk tim kecil yang mewakili kelompok-kelompok fraksi untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait calon yang diajukan," kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, usai rapat internal di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 Oktober 2010.

Tugas kedua Tim Kecil adalah menampung aspirasi kelompok masyarakat berkaitan dengan calon. "Untuk itu tim kecil akan proaktif mendatangi kelompok di masyarakat untuk mendapat masukan berkaitan dengan calon yang akan melaksanakan fit and proper test," ujar politisi Demokrat itu.

Tim kecil ini disepakati dalam rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy. "Beliau nanti yang memimpin tim kecil ini dan bekerja mulai siang ini sampai tanggal 13," ujar Benny. Dan Kamis, 14 Oktober, mulai pukul 09.00 sampai 17.00, baru digelar fit and proper test terhadap calon.

"Dalam fit and proper test, semua anggota diberi hak menyampaikan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan calon untuk kemudian fraksi-fraksi mengambil sikap berkaitan dengan calon yang bersangkutan," kata Benny. Sikap yang harus dikeluarkan adalah, memberi persetujuan atau penolakan permohonan pemberhentian Kapolri yang lama dan pengangkatan Kapolri yang baru.

"Mekanisme pengambilan keputusan adalah musyarawah dan mufakat. Kami akan melakukan lobi apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Jika lobi tidak tidak tercapai juga, akan ditempuh voting. Kami sepakat untuk menghindari voting, tapi kalau diambil, itu adalah jalan demokratis yang sah, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib dewan."(ywn)

• VIVAnews
http://politik.vivanews.com/news/read/1 ... -dpr-kamis
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 8:42 pm

11/10/2010 - 14:45
Timur Terseret Trisakti, DPR Cek ke Komnas HAM
Moh Anshari
Image
Tjatur Sapto Edy
(inilah.com)


INILAH.COM, Jakarta - Tim verifikasi calon kapolri, yang dibentuk komisi III DPR, akan meminta klarifikasi terhadap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait informasi keterlibatan calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo dalam kasus Trisakti.

"Komnas HAM akan kita mintai klarifikasi, juga Kontras dan Kompolnas," tegas Ketua Tim Verifikasi, Tjatur Sapto Edy, usai rapat di Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2010).


Saat ini, terang Tjatur, tim sedang mendata sejumlah LSM yang dianggap penting untuk dimintai verifikasi. "Kelompok masyarakat itu akan didata tim kecil," katanya.

Apakah FPI juga termasuk pihak yang akan diminta? "Tunggu hasil rapat tim nanti sore," jawabnya.

Sebelumnya, Timur disebut-sebut pernah dipanggil Komnas HAM, tetapi tidak memenuhi panggilan. Ketika kasus Trisakti terjadi 1998, Timur menjadi kapolres jakarta barat. [bar/mah]

http://www.inilah.com/news/read/politik ... omnas-ham/
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 8:57 pm

Calon Kapolri
Semua Sisi Negatif Timur Harus Diungkap

Minggu, 10 Oktober 2010 | 11:17 WIB
Image
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Timur Pradopo



JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Police Watch (IPW) berharap Komisi III DPR RI serius melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Komisi III harus menggali sisi moralitas, psikologis, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, khususnya soal poligami, saat uji kepatutan.

"Sebab, ketiga hal itu merupakan tolok ukur bagi keteladanan seorang pemimpin yang akan menjadi contoh bawahannya," kata Koordinator Presidium IPW Neta S Pane melalui siaran persnya, Minggu (10/10/2010).

Neta mengatakan, figur pemimpin yang dibutuhkan Polri adalah yang bermoral, teladan, tegas, dan mau menjalankan kontrol dengan maksimal agar reformasi Polri segera terwujud. Komisi III juga harus menguji integritas, tidak berpoligami, tidak memiliki wanita idaman lain, kompetensi, pengalaman, intelektualitas, dukungan internal, dan akseptabilitas publik calon tersebut.

"Komisi III jangan sekadar tukang stempel dan harus berani menolak calon yang tidak memenuhi kelayakan di atas sehingga rakyat tidak mendapatkan Kapolri karbitan," jelasnya.

Editor: Marcus Suprihadi | Sumber : Tribunnews.com
Dibaca : 6937

http://nasional.kompas.com/read/2010/10 ... s.Diungkap
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

Re: Calon Kapolri Baru : Timur Pradopo Akui Dekat dengan FPI

Postby Sabilla » Mon Oct 11, 2010 9:05 pm

11/10/2010 - 17:46
Tolak Calon Kapolri Timur Pradopo
Paguyuban Persaudaraan Trisakti Geruduk Komisi III

Moh Anshari
Image
Timur Pradopo
(inilah.com/Agung Rajasa)


INILAH.COM, Jakarta - Penolakan terhadap pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo terus bergulir. Kali ini, giliran puluhan aktivis yang menamakan Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menggeruduk pimpinan Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/10).

Mereka menuntut agar DPR menolak pencalonan Timur sebagai Kapolri. "Kami menyampaikan surat penolakan atas pencalonan Timur Pradopo yang diajukan oleh SBY," tandas Andre Rosiade, mewakili aktivis yang lain, kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Senin (11/10).

Andre menilai Timur sebagai pihak yang turut bertanggungjawab dalam tragedi Trisakti 1998 dan dianggap melakukan pelanggaran HAM berat. "Yakni tindakan represif aparat keamanan saat itu di bawah ABRI, berupa penyerangan terhadap kampus Trisakti," terangnya.

Saat insiden berdarah itu terjadi, kata Andre, Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dengan Letnan Kolonel (Pol). "Sebagai Kapolres, saat itu Timur berada di lapangan," bebernya.


Berdasarkan fakta itu, terang Andre, DPR seharusnya tidak menjadi lembaga stempel yang hanya dikendalikan oleh presiden. Sebaliknya, DPR diminta turut mendorong proses keadilan bagi para korban.

Aksi pernyataan sikap paguyuban korban tragedi Trisakti diikuti oleh 20 orang aktivis dari berbagai elemen. "Ada dari ICW, Kontras, Imparsial, dan lain-lain," imbuh Andre.

Saat menyampaikan sikap, mereka diterima oleh Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman beserta para wakil ketua Komisi III DPR. Namun, pertemuan itu bukan pertemuan formal melainkan informal. [bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik ... omisi-iii/
Sabilla
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1311
Joined: Mon Jul 20, 2009 8:23 pm

PreviousNext

Return to Islam Dalam Gambar Dan Berita Nasional



 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users