. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Arswendo & UU Penodaan Agama

Gambar2 dan Berita2 kekejaman akibat dari pengaruh Islam baik terhadap sesama Muslim maupun Non-Muslim yang terjadi di Indonesia.

Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby charles-mattel » Wed Feb 24, 2010 9:11 pm

Jangan Nodai Agama Apa pun

ARSWENDO Atmowiloto mengaku menyesal telah membuat umat Islam marah. Pimpinan Redaksi Tabloid Monitor tahun 1990 ini dijerat [b]UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama[/b]. Arswendo yang kala itu melakukan polling yang dimuat di tabloidnya dianggap melecehkan Nabi Muhammad saw. karena menempatkan Rasulullah pada urutan ke-11 dalam tokoh yang menjadi idola yang dijadikan sasaran polling. Ia sendiri berada pada urutan kesepuluh. Akibatnya, Arswendo dihukum pidana selama lima tahun.

Penyesalan tersebut disampaikan Arswendo ketika menyampaikan keterangan/kesaksian dalam sidang uji materi terhadap UU tersebut dalam persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 10 Februari 2010. Dalam sidang itu, ia menyebutkan kejadian itu merupakan kesalahannya yang paling dalam.

Keterangan Arswendo diharapkan dapat menguatkan gugatan pihak penggugat terhadap argumen mereka agar UU Penodaan Agama dicabut. Alih-alih menguatkan, Arswendo malah menggembosi penggugat yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). LSM yang mengajukan uji materi tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, dan Yayasan Desantara. Sedangkan individu yang mengajukan uji materi tersebut adalah K.H. Abdurrahman Wahid (almarhum), Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq.

Arswendo mengaku tidak tahu kalau membuat polling Nabi Muhammad saw. adalah sebuah penistaan. "Saya baru tahu, membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lain adalah penodaan. Sebelum itu tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini," kata Arswendo.

Uji materi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1965 kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Guna mendapatkan pertimbangan yang matang, MK menghadirkan sedikitnya 60 ahli guna didengarkan keterangannya. Ke-60 ahli tersebut terdiri atas 9 ahli yang dihadirkan pemohon, (Syamsudin Rajab dari Perhimpunan Badan Hukum Indonesia/PBHI), 19 ahli yang dihadirkan pemerintah, 31 ahli yang diundang MK, dan Cole Durham.

Dari kalangan pemerintah antara lain Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kepala Bagian Hukum Kementerian Dalam Negeri yang menjadi kuasa hukum pemerintah, Mualimin Abdi. Dari kalangan legislatif, diundang anggota DPR RI yang juga mantan jaksa Chairuman Harahap.

MK juga mengundang antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Wali Buddha Indonesia (Walubi), serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Mahkamah Konstitusi juga mengundang ahli politik, ahli hukum, ahli pendidikan, sastrawan, agamawan dan lainnya. MK mengundang pula Emha Ainun Nadjid (Cak Nun) dan berbagai pihak agar memberikan masukan terhadap uji materi ini.

Kok baru sekarang?

Mengapa LSM ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka merupakan korban dari penerapan UU Nomor 1 Tahun 1965 itu? Bukankah selama ini mereka tidak pernah terganggu dalam melaksanakan keyakinan dan agama yang dianut masing-masing? Mengapa setelah hampir 45 tahun baru UU itu digugat? Atau katakanlah, mengapa setelah sepuluh tahun reformasi baru UU ini diujimaterikan ke MK?

Bukankan selama masa reformasi sejumlah penoda agama sudah banyak yang dihukum, seperti Lia Eden, Achmad Musadeq (Al Qiadah Al Islamiah), dan M. Yusman Roy mantan petinju yang mengajak pengikutnya menggunakan dua bahasa dalam salat. Akan tetapi, sekali lagi pertanyaannya, mengapa baru sekarang ini?

Ini tentu tidak lain karena manuver yang dilakukan Ahmadiyah yang belakangan ini sangat terganggu dengan berbagai kegiatan dan aktivitasnya. Ahmadiyah yang hingga sekarang belum mendapatkan pelarangan secara jelas dari pemerintah Indonesia, jelas telah menodai agama Islam, karena selain mengakui Nabi Muhammad saw., juga mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Ahmadiyah selain menggunakan Alquran, juga mengakui Tazkirah yang merupakan kitab suci hasil kumpulan “wahyu” yang diterima Mirza Ghulam Ahmad.

Sejak Ahmadiyah sering “diobok-obok” oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan kemudian diputuskan diawasi oleh pemerintah, mereka pun merapat ke sejumlah organisasi yang menganut paham sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme). Peristiwa bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan AKKBB, yang akhirnya menjebloskan Ketua FPI Habib Rizieq dan panglimanya, Munarman S.H. masuk penjara.

Meski memiliki pengikut yang tergolong sedikit (apalagi sebagian pengikutnya sudah kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya), tetapi Ahmadiyah cukup kuat karena menyebar di beberapa negara di Eropa, terutama di Inggris yang menjadi salah satu basisnya. Ahmadiyah tumbuh subur di Inggris, tidak lain karena Mirza Ghulam Ahmad dijadikan sebagai "senjata" bagi Inggris dalam menaklukkan India.

Agenda terselubung

Dalam kaitan dengan uji materi ini, ada agenda terselubung yang diinginkan pemohon. Para pemohon selalu berdalih kebebasan beragama dan berkeyakinan serta UU tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, di balik itu ada agenda yang jelas. "Itu (uji materi-red.) hanya sasaran antara," kata mantan anggota DPR RI K.H.Muchtar Adam kepada "PR".

Menurut pemimpin Pondok Pesantren Alquran Babussalam, Ciburial, Bandung ini, sasaran akhir jika UU ini dicabut adalah kebebasan tidak beragama. Padahal, sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi, kalau mau mengubah dari kebebasan beragama menjadi kebebasan tidak beragama, terlebih dahulu mengubah Pancasila itu.

Oleh karena itu, kata Muchtar Adam, MK diharapkan jangan mengabulkan permohonan uji materi itu alias tidak mencabut keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1965 itu. “Kalau dicabut, akan menjadi sumber kekacauan. Akan banyak muncul aliran atau sempalan baru, baik di agama Islam, Kristen maupun agama lainnya,” katanya.

Ia melihat tiga motif utama tumbuhnya atau ditumbuhkannya aliran sesat itu. Yaitu motif politik, bisnis dan ego karena ingin jadi pemimpin. “Yang paling banyak motif politik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi umat Islam agar tidak terpecah belah,” katanya berharap.

Tidak hanya Muchtar Adam yang mengharap agar UU itu tetap dipertahankan. Sejumlah ormas Islam di tanah air juga menyerukan hal yang sama. Sejumlah ahli yang dihadirkan MK pun mengharapkan yang sama. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, pencabutan UU Anti Penodaan Agama bila dikabulkan berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat. “Jika hal terkait penodaan agama tidak diatur, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa,” kata Suryadharma.

Jika di Indonesia tidak terdapat UU Pencegahan Penodaan Agama, hal itu akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di tanah air. Apalagi, jika pencabutan UU tersebut dilakukan, seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun. “UU (tersebut) menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama dari kemungkinan penodaan dan pelecehan agama,” kata Suryadharma.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengemukakan, permintaan LSM tersebut sama saja dengan menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya pembatasan. Padahal, sudah jelas tercantum dalam konstitusi bahwa pemberlakuan HAM juga dibatasi oleh undang-undang, sebagaimana tindakan penodaan agama juga dibatasi oleh UU No. 1/PNPS/1965.

Pemohon yang diwakili salah seorang kuasa hukumnya, Uli Parulian Sihombing mengemukakan, penggugat sama sekali tidak ingin melakukan kebebasan HAM yang sebebas-bebasnya di Indonesia. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan antara lain dengan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”

Ia mencontohkan, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya pembedaan dan atau pengutamaan terhadap enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dibandingkan dengan agama lainnya. “Ini bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang,” katanya. (H. Mangarahon Dongoran/”PR”)***
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... &id=128864
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: agama penakut mau menaklukan dunia ?

Postby charles-mattel » Wed Feb 24, 2010 9:12 pm

Gugatan Sama dengan Melanggar Pancasila & UUD ’45
Berikut wawancara ”PR” dengan anggota Komisi VIII DPR RI, K.H. Asep Mousul Affandi.

Bagaimana Anda melihat sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan terhadap UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang saat ini diproses di Mahkamah Konstitusi?

Pertama, semua harus sadar bahwa negara ini negara Pancasila, memang bukan negara agama, tapi negara beragama. Kalau memaksa dengan melakukan gugatan seperti itu ya sama saja dengan melanggar Pancasila dan UUD 1945. Adapun hak asasi manusia, ya kita hargai hak asasi itu selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Saya lihat, penodaan agama ini lebih banyak ditujuakan kepada umat Islam. Saya lihat ini juga upaya penjajahan bentuk lain, dan Islam ini diadu domba dengan melakukan pendangkalan akidah. Hampir semua yang bersifat penodaan agama itu selalu dibela Inggris, Ahmadiyah ke Inggris, kemudian yang bikin karikatur juga di Eropa. Jadi saya menuding ke Inggris. Ini rekayasa Inggris yang ingin memetakan kekuasaannya di bumi Indonesia ini yang terbanyak Muslimnya di belahan mana pun. Mereka ingin melepaskan kekuatan atau ikon bangsa ini dari kekuatan agama.

Masih relevankah UU itu?

Sampai saat ini UU itu masih diperlukan atau kalau mungkin diperkuat. Justru yang aneh, pemerintah pun besifat ambivalen. Perlu diketahui pula dalam Islam ini ada dua macam perbedaan, ada perbedaan yang bisa ditoleransi dan ada perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Perbedaan yang bisa ditoleransi adalah perbedaan khilafiah. Ini biasa terjadi di internal umat Islam ya. Akan tetapi, kalau perbedaan akidah itu tidak bisa ditoleransi.

Yang jadi masalah ini adalah bukan hanya perbedaan akidah, tetapi malah menghantam akidah. Contoh Lia Aminudin dan Ahmadiyah, justru sasaran tembaknya tidak hanya Islam. Umat Kristiani pun kena sasaran tembak. Jadi, ada semacam upaya mengadu domba antara Islam dan Kristen. Pemerintah tidak pernah tegas dan tidak pernah melirik. Pemerintah tidak mau tegas dalam persoalan penodaan agama, seperti Ahmadiyah.

Bagaimana kemungkinan terburuknya?

Saya kira Mahkamah Konstitusi pun tidak mungkin mengabulkan, atas dasar apa? Kecuali kalau MK ini sama menyimpangnya. Saya kira UU ini perlu diperkokoh kalau bisa perlu diperinci seperti adanya hal-hal yang ambivalen atau pasal karetnya. Memang UU buatan manusia seperti itu, tidak seperti yang dibuat Allah dan Rasulnya.

Sepertinya Anda cenderung menilai penggugat UU No. 1 Tahun 1965 itu punya motif tertentu?

Saya yakin mereka punya motif. Inggris pasti ikut ada di situ. Gugatan itu tiba-tiba muncul, apa persoalannya? Sebenarnya kan tidak ada masalah. Justru saya menilai persoalan utamanya adalah Ahmadiyah itu.

Apa yang akan dilakukan Komisi VIII ke depan?

Sebenarnya kerukunan umat bergama di Indonesia itu tidak ada masalah. Islam dan Kristen biasa berdampingan. Saya biasa bergaul dengan orang Kristen. Pemerintah wajib membela kemurnian dari agama itu sendiri. Artinya, kalau ada salah satu agama yang dinodai, agama mana pun, pemerintah harus tampil ke depan membina harmonisasi kerukunannya.

Pemerintah harus mengantisipasi mengenai penodaannya, jangan sampai seperti sekarang muncul Ahmadiyah, Islam Jamaah, dan sebagainya. Sampai hari ini pemerintah tidak punya nyali untuk menyelesaikan ini. Di pemerintahan saat ini justru paling banyak muncul penodaan terhadap agama. Pemerintah harus tegas dalam bertindak, kalau tidak ada ketegasan, mungkin terjadi penodaan terus-menerus, atau mungkin sengaja dipelihara seperti ini?

Komisi VIII akan mulai membahas tentang penodaan agama maupun isu-isu saat ini. Seperti nikah siri dan peradilan agama akan dibahas setelah kasus Bank Century ini selesai. Kita jangan jadi semacam pengalihan opini. Jadi, harus step by step. Bagi saya, kalau menyangkut akidah tidak ada tawar-menawar. (Suhirlan A./"PR")***
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... &id=128863
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: agama penakut mau menaklukan dunia ?

Postby charles-mattel » Wed Feb 24, 2010 9:14 pm

Memperjuangkan Hak Asasi Jangan Melanggar Hak Asasi Lain
Berikut wawancara ”PR” dengan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Abdul Fatah, berkaitan dengan kontroversi penghapusan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965.

Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya gugatan dari sebagian LSM terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 (1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?

Yang bisa kita lakukan sekarang adalah meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi bahwa UU itu justru bisa menjamin kerukunan hidup beragama. Contohnya ketika ada kasus yang menyinggung perasaan umat beragama, dan itu tidak hanya Islam lho, UU itu dapat mendinginkan suasana.

Di Kupang, misalnya, pernah terjadi, masyarakat Katolik tersinggung karena ada jemaah yang masuk ke gereja Katolik untuk kebaktian tetapi tidak memakan roti yang dibagikan oleh pastor. UU yang ada sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua kali kasus itu terjadi, ada yang dihukum enam bulan ada yang dihukum tiga bulan. Artinya, dengan UU itu kemarahan dan ketersinggungan masyarakat bisa reda karena diselesaikan dengan jalur hukum.

Andaikata tidak ada UU itu, ketika kelompok masyarakat tersinggung terhadap perlakuaan seseorang karena menyinggung agamanya, melalui jalur apa bisa diselesaikan? Artinya, mereka akan menyelesaikan sendiri-sendiri dan kita bisa bayangkan kalau mereka atau umat itu menyelesaikan sesuatu dengan caranya sendiri, akibatnya tidak akan menguntungkan seluruh komponen bangsa ini.

Sebenarnya motif penggugat itu apa?

Saya tidak punya kompetensi menilainya. Akan tetapi, yang jelas, mereka menginginkan adanya kebebasan beragama tanpa batas. Sementera dari sudut HAM, batasan manusia itu adalah UU. UU ini betul-betul UU. Memang produk ini awalnya perpres, tetapi sudah dikukuhkan oleh MPR menjadi UU. Artinya, dengan sah bahwa itu untuk membatasi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tidak membatasi dalam arti memasung. Dalam hak asasi itu ada hak asasi orang lain juga. Jangan sampai terjadi pelanggaran karena memperjuangan hak asasi, tetapi melanggar hak asasi orang lain.

Ke mana arah sebenarnya penggugat ini?

Ya bisa bermacam-macam, bisa politik, ekonomi, bisa juga agama. Yang tahu mereka sendiri. Akan tetapi, yang jelas yang mereka ingin perjuangkan adalah kebebasan beragama tanpa batas. Itu justru membahayakan, nantinya bukan kebebasan beragama, tetapi sebaliknya kebebasan menghina agama atau malah kebebasan untuk tidak beragama.

Tidak beragama bagi masyarakat Indonesia pun jelas juga melanggar konstitusi, karena sila pertama Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila sampai hari ini masih sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Alasan penggugat pun adalah peraturan yang tidak relevan dengan saat ini karena sudah terlalau lama. Akan tetapi, jangan salah, hukum dagang produk zaman Belanda sampai sekarang pun belum dicabut. Masih berlaku hukum dagangnya bukan perdatanya.

Kami mengetahui mereka sudah lama mempersiapkan (gugatan) itu. Sinyalemen saya sudah dua tahun, sejak 2008, mereka sudah mempersiapkan untuk mencabut dan menggugat UU itu. Dalam era demokrasi, pemerintah tidak boleh menghalang-halangi.

Apa akibatnya jika gugatan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi?

Bukan hanya itu, bukan hanya tidak beragama dan paham ateisme, tetapi muncul juga paham yang menghina agama seenaknya sendiri. Di satu situs web, ada penulis yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Itu hanya karangannya Muhammad. Nah, hal seperti itu nanti kalau tidak ada UU maka apa yang akan digunakan?
Sekarang di dunia maya sudah ada kelakuan seperti itu, dan itu tidak hanya sekali. Sudah ada berkali-kali seperti itu. Jika UU itu dicabut maka di media cetak dan elektronik pun akan muncul hal-hal seperti itu. Apa kita ingin terjadi chaos, karena masyarakat bertindak sendiri-sendiri?

Jadi, tuntutan bahwa dengan dicabutnya UU itu menjamin kekebasan beragama, itu akibatnya menjadi kebebasan untuk tidak beragama. Ini berbahaya. Justru dari pengamatan saya, di dalam masyarakat pun masih banyak yang menginginkan adanya UU itu ada daripada yang menginginkan UU itu dicabut. Tidak hanya umat Islam, justru kalangan minoritas terutama agama Konghucu, dengan adanya UU ini mereka terlindungi. UU itu pun tidak membatasi agama hanya enam, agama apa pun di Indonesia tidak dilarang, tetapi yang dilayani hanya enam karena sebagain besar masyarakat Indonesia memeluk enam agama itu.

Bagaimana upaya mendorong agar gugatan seperti itu tidak terjadi lagi?

Sekarang ada inisiatif DPR di Prolegnas 2010 sudah ada dan akan digodok UU tentang kerukunan antarumat beragama. Jadi, itu nanti akan memperluas lagi dan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Itu inisiatif DPR. Kita pernah tahun 2003 melakukan kajian akademis tentang RUU Kerukunan, tetapi justru sekarang itu menjadi inisiatif DPR. Otomatis jika RUU itu sudah disahkan maka peraturan UU sebelumnya akan dicabut, bukan menghilangkan aturan, tetapi diaktualisasikan.

Apa yang bisa didorong oleh institusi Anda agar kerukunan umat beragama bisa lebih harmonis lagi?

Saya kira kebersamaan kita dan pluralitas serta berperikehidupan berbangsa dan bernegara, itu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memang berbeda-beda dari sisi agama, tetapi itu tidak harus kita eksklusif. Dalam dimensi sosial dan kemasyarakatan kita ini plural, tetapi dari sisi akidah dan keimanan kita ini tidak boleh ditawar. Jadi, kita harus berprinsip sesuai dengan agama yang kita yakini benar. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat dan kemanusiaan, kita itu harus plural dan tidak ekslusif. (Suhirlan Andriyanto/"PR")***
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... &id=128848
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: agama penakut mau menaklukan dunia ?

Postby charles-mattel » Wed Feb 24, 2010 9:15 pm

Dengan UU No. 1/1965, Negara Bisa Melindungi Warga Negaranya
Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 berisi tentang larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama kini sedang dimintakan Tim Advokasi Kebebasan Beragama untuk dicabut. Jika dicermati, undang-undang itu bagian dari upaya negara untuk melindungi warganya dari beredar dan tersebarnya penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang terhadap pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, juga dari perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sebagai salah satu agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam dan umatnya termasuk di antara yang dilindungi oleh undang-undang itu. Apabila undang-undang itu dicabut sebagaimana diinginkan penggugat, perlindungan terhadap kesucian dan kemurnian Islam menjadi terancam. Ketika undang-undang ini masih berlaku saja, berbagai penafsiran dan praktik keagamaan yang menyimpang terus bermunculan, apalagi jika dihapus. Demikian pula dengan berbagai tindakan yang menjurus pada permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap Islam. Bisa dipastikan, jika larangan terhadap semua perbuatan itu dicabut, penyimpangan, dan penodaan terhadap Islam akan semakin marak.

Namun anehnya, dalam materi gugatannya, tim penggugat juga menjadikan Islam dan realitas umat Islam sebagai dasar argumentasinya sehingga dikesankan bahwa gugatan mereka seolah-olah sejalan atau tidak bertentangan dengan Islam. Padahal, setelah dikaji secara cermat dan mendalam, argumentasi yang digunakan penggugat ternyata banyak mengandung kelemahan, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta. Bahkan, di antara isinya mengandung unsur provokasi yang bisa menyulut konflik.

Beberapa di antaranya adalah, (1) Dalam materi gugatannya penggugat mengatakan (38a, hal. 19), seperti dalam Islam, misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan, Sunni, Syiah, Mu’tazilah, Khawarij, dan seterusnya. Dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan terbagi pula dalam aliran Asy’ariyah dan Maturidiyah.

Begitu juga, penggugat menyatakan (154, hal. 53) bahwa keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama menimbulkan problematika tentang siapa otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan, atau dinodai. Penggugat juga menegaskan (169, hal. 60) bahwa seyogianya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara tetap berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir.

Realitas beragamnya kelompok dan mazhab di tengah kehidupan umat Islam ini dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa pokok ajaran tidak memiliki ketentuan yang baku. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

Memang benar bahwa di tengah kehidupan umat Islam terdapat banyak mazhab seperti yang disebutkan penggugat. Namun, banyaknya mazhab dan kelompok di dalam Islam tidak membuat Islam itu kehilangan alat ukur untuk menilai apakah sebuah mazhab atau kelompok masih berada dalam koridor Islam atau sudah keluar darinya. Alat ukur itu tidak lain adalah Alquran dan Sunah. Alasannya, keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, baik dalam perkara akidah yang menjadi perkara pokok atau ushul maupun syariah yang disebut sebagai perkara cabang atau furu’.

Jika dikatakan, bukankah semua kelompok dan mazhab berhak mengklaim bahwa pendapatnya diambil dari Alquran dan Sunah, mengapa masih terjadi perbedaan? Bukankah itu menunjukkan bahwa panafsiran terhadap keduanya bersifat relatif sehingga tidak bisa menafikan satu sama lain?

Kalau ada yang berpendapat demikian, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu- fakta bahwa Alquran dan Sunah. Sebagai sebuah kalam (perkataan) --kaum liberal sering menyebutnya sebagai “teks”-- Alquran dan Sunah memang berpotensi menimbulkan beragam penafsiran. Akan tetapi, tidak semua ayat Alquran dan hadis Nabi saw. bersifat demikian. Alasannya, dalâlah (penunjukan makna) dalam kedua sumber itu ada yang bersifat qath`iy (tegas dan jelas) sehingga tidak memungkinkan penafsiran lebih dari satu makna; dan ada yang bersifat zhanniy (samar dan berisi dugaan), yang membuka peluang terjadinya perbedaan.

Realitas inilah yang dinyatakan oleh Alquran surat Ali Imran [3]: 7, bahwa ayat Alquran terbagi menjadi dua, yakni ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas makna dan penunjukannya, tidak ada kesamaran di dalamnya, dan hanya mengandung satu makna sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Contohnya adalah firman Allah SWT, “Katakanlah, Dia-lah Allah, Yang Maha Esa” (Q.S. Al-Ikhlash [112]: 1). Dalalah atau penunjukan makna ayat ini sangat jelas. Tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bahwa Allah itu hanya satu. Jika ada yang menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT itu ada dua, tiga, atau, empat, dapat dipastikan penafsirannya telah menyimpang dari kandungan ayat ini.

Demikian juga dengan firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra` [17]: 32). Berdasarkan ayat ini, zina merupakan perbuatan tercela dan dilarang. Jika ada yang menafsirkan sebaliknya, misalnya menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang diperbolehkan, bahkan perbuatan terpuji dan diperintahkan, jelas merupakan penafsiran yang menyimpang.

Sementara itu, ayat mutasyabihat adalah kebalikan dari ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya mengandung kesamaran dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu kemungkinan makna. Contoh firman Allah SWT, “Atau kalian menyentuh perempuan” (Q.S. An-Nisaa [4]: 43).

Kata lamastum di dalam ayat tersebut dipahami oleh sebagian mujtahid dengan makna haqiqiy (denotatif), yakni menyentuh dalam arti sebenarnya. Sebagaian lainnya, memahami lafal tersebut dengan makna majazi (konotatif), yakni berarti jima` (bersetubuh). Pada dalil yang bersifat zhanniy inilah ladang berijtihad itu terbuka. Karena sifatnya yang multitafsir, perbedaan ijtihad di dalamnya masih dibolehkan, dan ditoleransi oleh Islam. Dalam ranah inilah yang kemudian berkembang menjadi banyak mazhab. Semua mazhab itu, selama mendasarkan pada dalil yang mu`tabar, masih terkategori sebagai al-madzahib al-Islâmiyyah (mazhab Islam). Dalam konteks inilah, sebenarnya perbedaan pendapat tentang jumlah rekaat salat Tarawih dan kunut salat Subuh itu berada. Anehnya, hal ini justru dijadikan alasan gugatan oleh penggugat (hal. 23).

Hal yang sama tentu tidak berlaku pada perkara yang dibangun dari dalil yang bersifat qath`iy. Karena makna yang ditunjukkan sudah sedemikian jelas, sehingga tidak diperlukan lagi ada ijtihad di dalamnya. Tidak boleh pula terjadi perbedaan dan perselisihan dalam memahaminya. Allah SWT melarang sekaligus mengancam orang-orang yang berbeda pendapat mengenai hal-hal yang ketentuannya sudah jelas (al-bayyinat) di dalam Kitab dan Sunnah dengan azab yang berat.

Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat” (Q.S. Ali Imran [3]: 105).

Dalam Islam, semua perkara yang menjadi pokok agama (ushul al-din) didasarkan pada dalil yang qath`iy ini. Yang tercakup di dalamnya adalah iman kepada Allah SWT, para malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari kiamat, dan al-qadha wa al-qadar. Siapa pun yang mengingkari perkara itu, seluruhnya atau sebagian, telah keluar dari Islam.

Demikian pula dengan perkara hukum yang telah diketahui urgensinya dalam Islam (ma`lumun min ad-din bi ad-dharurah), seperti wajibnya salat, puasa, zakat, haji, atau haramnya membunuh, berzina, mencuri, hukuman qisas bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya adalah termasuk perkara yang tidak memerlukan ijtihad. Siapa pun yang mengingkarinya, mereka terjerumus dalam kekufuran.

Dengan demikian, meskipun di tengah umat Islam banyak mazhab dan kelompok bermunculan, dengan mudah dapat diidentifikasi dan diklasifikasi, apakah sebuah kelompok atau aliran tersebut masih berada dalam koridor Islam atau sudah keluar darinya. Di dalam Islam telah jelas perkara apa yang harus sama, dan perkara apa yang diperbolehkan berbeda. Islam juga telah menetapkan sejumlah pemikiran dasar, baik yang tercakup dalam rukun Islam, rukun iman, maupun sejumlah pemikiran yang dinyatakan oleh dalil yang qath`iy. Jika ada kelompok yang mengklaim sebagai kelompok Islam, tetapi pandangan dan pemikirannya bertentangan dengan sejumlah pemikiran dasar di atas, kelompok tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelompok Islam.

Bertolak dari sini, argumen penggugat yang menyebut bahwa banyak kelompok menyulitkan penentuan perkara mana yang termasuk dalam pokok-pokok ajaran Islam telah gugur dan harus ditolak. Begitu juga, sangat jelas bahwa otoritas yang menentukan apakah suatu agama dimusuhi adalah ajaran agama itu sendiri, dan tentu melalui pemimpin kaum Muslim. Misalnya, Alquran secara qath`iy menetapkan bahwa Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir maka Ahmadiyah yang telah menyatakan adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran Islam.

Berdasarkan hal itu, gugatan bahwa negara harus tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir termasuk ajaran/aliran/tafsir yang menodai Islam menjadi tidak relevan. Alasannya, negara mestinya harus bertindak menjaga kemurnian agama, khususnya Islam dan berpihak kepada Islam. Negara juga memberikan kebebasan kepada agama lain untuk tetap hidup. Baru dalam hal-hal yang furu` (cabang), negara boleh memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan keyakinannya. Bila ada penodaan terhadap agama Islam, pelakunya harus dihukum oleh negara.

Adapun penghilangan peran negara dalam masalah agama ini sesungguhnya merupakan ciri khas pandangan liberal, baik di bidang ekonomi maupun agama. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan Islam itu sendiri yang justru meniscayakan peranan negara, baik di bidang agama maupun ekonomi, dan tentu dalam seluruh bidang yang lain. Selain itu, juga bertentangan dengan konstitusi negara ini.

(2) Penggugat memaknai kebebasan beragama (45, hal. 27) bahwa kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan ateistik.

Pemaknaan seperti ini jelas tidak sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini jelas bahwa yang dikehendaki penggugat adalah kebebasan apa pun, kemunculan aliran atau agama baru apa pun, termasuk kebebasan menjadi ateis. Ini adalah usulan yang akan menghancurkan sendi-sendi negara. Untuk itu, pandangan seperti ini harus ditolak dan batal.

(3) Dalam materi gugatannya, penggugat mengatakan (38a, hal. 19), “Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (furu’iyyah), melainkan juga masalah yang lebih fundamental (ushuli). Perdebatan antara Sunni dan Mu’tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu`tazilah mengatakan bahwa Alquran itu makhluk oleh karenanya tidak kekal. Sementara Sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah."

Dalam khazanah tsaqâfah Islam memang dikenal istilah ushul dan istilah furu`. Istilah ushul al-din merujuk kepada perkara akidah, sedangkan istilah furu’ merujuk kepada perkara syariah. Telah diungkap di muka bahwa dalam perkara ushul al-din umat Islam tidak diperbolehkan berbeda. Terhadap perkara ushul, manusia diwajibkan meyakininya. Siapa pun yang mengingkarinya menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran.

Akan tetapi, di dalam perkara pokok itu sendiri terdapat perkara-perkara yang menjadi cabangnya (far`un min amri ushûliy). Tentu ada perbedaan di antara keduanya. Jika perkara pokok tidak boleh terjadi perbedaan, sedangkan dalam perkara cabang dari perkara yang mendasar itu masih memungkinkan terjadi perbedaan. Dalam perkara ushul, dalil yang digunakan sebagai dasarnya harus bersifat yang qath`iy, baik tsubut (ketetapannya sebagai dalil) maupun dalalah (penunjukan maknanya)-nya. Sementara dalam far`un min amri ushuliy memungkinkan terjadinya perbedaan karena tidak harus dibangun dari dalil yang qath`iy. Perbedaan dalam perkara inilah yang kemudian melahirkan berbagai mazahib i`tiqadiyyah (madzhab akidah), seperti Ahlussunnah, Muktazilah dan Jabariyah.

Dalam keimanan pada Alquran. Bahwa Alquran adalah Kalamullah, kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw., semua isinya benar, di dalamnya tidak ada penambahan, pengurangan, dan perubahan adalah merupakan perkara yang wajib diimani. Ini merupakan perkara ushul. Keimanan terhadapnya didasarkan pada dalil yang qath`iy. Maka siapa pun yang mengingkarinya bisa dinyatakan telah keluar dari Islam.

Berbeda halnya dengan pembahasan apakah Alquran adalah makhluk atau bukan. Ini termasuk dalam pembahasan perkara cabang. Dalil-dalil yang menjelaskan perkara ini tidak sampai pada derajat qath`iy maka perbedaan pandangan dalam perkara ini tidak sampai mengantarkan kepada kekufuran. Untuk itu, contoh yang digunakan penggugat tidak relevan untuk menggugat undang-undang yang melarang penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama yang dianut, dan oleh karena harus ditolak. (Muhammad Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia)***
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... &id=128850
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: agama penakut mau menaklukan dunia ?

Postby charles-mattel » Wed Feb 24, 2010 9:17 pm

Penodaan Agama Mungkin Akan Terus Terjadi
“Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

KALIMAT di atas merupakan bunyi penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU yang ditandatangani Presiden Soekarno 27 Januari 1965 itu, kini menjadi perdebatan karena sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Jelas, jauh sebelumnya pemerintah sudah mencoba mencegah meluasnya penyebaran terhadap ajaran agama yang menyesatkan. Penodaan itu terjadi di semua agama yang diakui di Indonesia berdasarkan UU tersebut, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Penodaan agama telah diwanti-wanti memecah persatuan nasional dan menodai agama. Oleh karena itu, tidak salah kalau UU ini tetap dipertahankan.

Penodaan agama itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat sulit dihapuskan di muka bumi ini. Biasanya orang yang melakukan penodaan agama itu adalah yang ingin terkenal, karena mampu memimpin sekelompok orang. Sekarang ini, sudah banyak hal yang terkait dengan penodaan agama. Meski penegak hukum menjerat mereka melalui UU tersebut maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak sedikit yang tetap mengajarkan aliran yang diperolehnya.

Lia Aminuddin Eden alias Lia Eden, misalnya, melalui komunitasnya tidak kapok-kapok menyampaikan ajarannya. Meski sudah dua kali dijerat hukum, si “Malaikat Jibril” ini tidak jera. Ia merasa tidak pernah menodai agama Islam.

Yang dia lakukan adalah penghapusan agama, bukan penodaan agama. Karena ingin menghapus agama, selama ini ia merasa tidak ada pasal hukum yang bisa menjeratnya meskipun akhirnya ia dipenjara juga dengan UU Penodaan Agama ini.

Desember 2008, Lia Eden ditangkap Polda Metro Jaya. Namun, ia dan pengikutnya tidak bisa dijerat dengan pasal penodaan agama. Saat ditangkap sebagaimana rilis yang disampaikan ketika itu, Lia Eden berkata, “Aku Malaikat Jibril turun tangan menjadikan peristiwa ini untuk memperjelas hukum yang salah, yaitu Pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama yang telah dua kali ingin dijeratkan sebagai kesalahan Lia Eden. Itu karena tidak ada pasal hukum yang bisa dipakai. Akan tetapi, apakah keadilan hukum dapat diharapkan sedemikian? Fatwa Tuhan tentang penghapusan semua agama bukan kejahatan penodaan agama. Marilah seluruh umat mengkaji tentang fatwa Tuhan yang Mahakudus tersebut. Lia Eden dan semua pengikutnya akan bertahan menyatakan diri tidak bersalah menghadapi laporan Abdurahman Assegaf yang nyata-nyata teroris dan menyulut anarkisme dan perusakan rumah ibadah. Apakah laporannya itu lebih dipentingkan kepolisian RI atau kebenaran wahyu Tuhan. Aku Malaikat Jibril membalikkan semua dan aku akan mengakhiri kebiadaban agama di dunia ini.”

**

Mengapa seorang perempuan diyakini sebagai Malaikat Jibril? Bahkan, pengikutnya meyakini Lia Eden sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad saw. yang menyebarkan ajaran baru, agama Salamullah?

Selain Lia Eden dan pengikutnya, ada juga Ahmadiyah yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw. serta kitab Tazkirah yang merupakan kumpulan “wahyu” Mirza Ghulam Ahmad, sang pendiri yang sekaligus diakui sebagai nabi.

Tindakan Ahmadiyah yang mencatut agama Islam merupakan salah satu bentuk penodaan agama. Ajaran Islam menegaskan, Nabi Muhammad adalah nabi penutup dan Alquran itu adalah kitab suci. Karena dianggap menodai umat Islam, Ahmadiyah selalu “dikejar-kejar”.

Di Tasikmalaya, Jabar, kelompok itu seakan diisolasi oleh umat Muslim yang memegang teguh keyakinan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan Alquran sebagai kitab suci. Demikian juga di NTB yang merupakan salah satu daerah penyebaran Ahmadiyah cukup banyak. Tidak hanya “dikejar-kejar”, masjid yang mereka miliki pun banyak yang dirusak.

Karena bertentangan dengan ajaran Islam, sebaiknya Ahmadiyah ini membentuk organisasi tersendiri, bukan mengatasnamakan agama. Namun, Ahmadiyah hingga sekarang masih melakukan berbagai kegiatan/melaksanakan ajaran yang mereka pahami selama ini meski pemerintah sudah dengan tegas melakukan pengawasan.

Ada lagi Achmad Musadeq yang mengaku nabi setelah melakukan pertapaan selama 40 hari di daerah Bogor. Si pelatih bulu tangkis ini kemudian mengembangkan ajaran dan pengikutnya cukup banyak. Ia pun mendirikan ajaran yang disebut Al-Qiadah Al-Islamiah, yang juga mengajarkan kepada pengikutnya tidak perlu melaksanakan salat lima waktu.

Musadeq pun akhirnya dipenjara. Setelah vonis dijatuhkan dan atas dakwah atau nasihat yang disampaikan sejumlah tokoh Islam, ia pun mengaku bertobat dan menyatakan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya.

Ada lagi M. Yusman Roy. Bekas petinju yang menjadi mualaf ini tidak menyebut dirinya nabi. Akan tetapi, terhadap jemaahnya, ia mengajarkan keyakinan dalam salat boleh menggunakan dua bahasa. Ayat dalam Alquran yang dibaca saat salat harus diterjemahkan terlebih dahulu. Padahal, sudah tegas, bacaan dalam salat harus menggunakan bahasa Arab yang merupakan ciri yang tidak bisa dimiliki agama lain. Dengan bahasa Arab dalam salatlah, Islam yang bermacam-macam mazhab, bersatu.

Roy pun akhirnya dipenjara dengan tuduhan penodaan agama, sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut maupun KUHP Pasal 156a. Bunyi pasal ini adalah, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, (a) yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

**

Tahun 2005, pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Ardhi Husein diganjar 4,5 tahun penjara, dengan tuduhan melanggar pasal ini. Yayasan tersebut dianggap menyebarkan paham sesat melalui bukunya berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2. Peristiwa itu mengakibatkan gedung yayasan yang terletak di Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo tersebut diserbu, dirusak massa, dan akhirnya ditutup secara paksa.

Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor divonis lima tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama. Tanggal 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca.

Hasil angket tersebut menunjukkan, Nabi Muhammad menempati urutan kesebelas, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto yang menempati peringkat kesepuluh. Publikasi di tabloid itu dianggap menghina Nabi Muhammad dan dikenakan pasal penodaan agama. Tentu masih banyak kasus lainnya dalam penodaan agama atau pelecehan terhadap agama tertentu.

Di agama lain pun sebenarnya cukup banyak kasus penodaan. Jika seorang pemeluk tidak melaksanakan ajaran agamanya dengan sempurna, itu tidak pernah terlalu dipersoalkan. Paling lingkungan keluarganya yang akan menasihati atau mempersoalkannya. Sebenarnya, cukup banyak yang mengaku Islam, tetapi tidak mendirikan salat, tidak menunaikan zakat, puasa atau ibadah lainnya. Pun cukup banyak penganut Kristen atau Katolik yang tidak menginjakkan kakinya ke gereja. Demikian, juga agama Hindu dan Buddha, masih banyak yang tidak melakukan ritual agamanya.

Akan tetapi, sepanjang dilakukan secara individu, tentu tidak terlalu dipermasalahkan, apalagi dijerat dengan UU Antipenodaan Agama. Namun, ketika seorang individu mengajak orang lain agar melakukan ritual agama yang menyimpang, tentu akan menjadi persoalan.

Mengingat hal itu, UU Antipenodaan Agama itu sangat penting tetap dipertahankan. Di usianya yang mencapai 45 tahun, UU ini dianggap sebagai alat yang dapat melindungi dari usaha penodaan agama dan merupakan salah satu penjamin dalam kebebasan beragama.

Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Uung Sendana dalam sidang uji materi UU tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, UU Antipenodaan Agama jangan dicabut sebelum ada UU baru yang benar-benar bisa menghargai keberadaan agama-agama minoritas di tanah air. “Kami menolak pencabutan UU Antipenodaan Agama sebelum diterbitkan undang-undang baru yang menghargai hak agama yang jumlah pemeluknya sedikit,” kata Uung.

Menurut dia, tanpa UU yang mengatur penodaan agama, pihak yang paling menderita adalah para penganut agama yang jumlahnya kurang banyak dibandingkan dengan agama lain yang memiliki jumlah penganut lebih besar. Pihaknya juga mencemaskan akan timbulnya tindakan anarkistis dan konflik horizontal antarwarga masyarakat serta berpotensi memunculkan tindakan penodaan terhadap agama minoritas.

Sedangkan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) tetap bersikap kritis terhadap UU No. 5 Tahun 1966 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Terhadap Agama. Walaupun pemerintah bersikap tegas meminta penolakan kepada hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Penodaan Agama, PGI tetap mengeluarkan sikap yang kritis.

Namun, sikap kritis yang dimaksud tidak secara tegas apakah menginginkan UU tersebut dipertahankan atau dicabut.

PGI tetap mengkritisi intervensi negara terkait tafsir agama. “Kami khawatir intervensi negara terlalu jauh,” kata perwakilan PGI, Pendeta Ener Sitompul di persidangan MK, Jakarta, Kamis (4/2).

Menurut Sitompul, UU ini telah memberikan kewenangan terhadap negara untuk masuk dalam kehidupan beragama. Peranan negara harus memiliki batas. Ia mempertanyakan sejauh mana kewenangan pemerintah mengadili dan melakukan penafsiran.

“Terkait penodaan harus ada definisi dari penodaan tersebut. Dan apakah pemerintah berhak mengadili dan menjadi penafsir?” katanya.

Dalam Kristen terdapat banyak aliran. Bahkan, ajaran Kristen di Timur Tengah berbeda dengan yang ada di tanah air. “Namun, ada komitmen bersama, kalau ajaran boleh berubah, asal kitab suci harus tetap sama,” tuturnya. (H. Mangarahon Dongoran/Vebertina Manihuruk/”PR”)***
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp ... &id=128849
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby palestina » Mon May 24, 2010 4:02 pm

saya heran, apa yg membuat muslim byk yg picik ya??
nama nabi masuk angket kok dianggap menghina?
ada yg bisa jawab?? guobloknya muslim kok sepertinya gak ada yg bela Arswendo??

kalo gue muslim,gue akan membela dia!!
ajaran islam yg mana yg bikin muslim jadi gila hormat pada nabi sesatnya?
palestina
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 877
Joined: Wed Feb 17, 2010 6:15 pm

Re: Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby I Want You » Mon May 24, 2010 10:43 pm

palestina wrote:saya heran, apa yg membuat muslim byk yg picik ya??
nama nabi masuk angket kok dianggap menghina?
ada yg bisa jawab?? guobloknya muslim kok sepertinya gak ada yg bela Arswendo??

kalo gue muslim,gue akan membela dia!!
ajaran islam yg mana yg bikin muslim jadi gila hormat pada nabi sesatnya?


yang lebih gila , muslim lebih marah apa2 mengenai nabi , di banding aullohnya ??? ](*,) ](*,) ](*,)
User avatar
I Want You
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2391
Joined: Thu May 07, 2009 2:20 pm
Location: Serambi Yerusalem

Re: Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby poligami » Tue May 25, 2010 1:12 am

Seharusnya Muhammad masuk nominasi pezinah dan pembunuh paling dikagumi sedunia...!!!
User avatar
poligami
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2456
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI

Re: Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby becak » Wed May 26, 2010 9:45 pm

Kasihan yah !! ajaran yg anehhh !! :butthead: , harus nya dia polling di FFI aja. Pasti dia ga masuk penjara :goodman:
User avatar
becak
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 991
Joined: Wed Apr 02, 2008 8:25 pm
Location: Ka'bah Umum @ [Team Haha Hihi]

Re: Arswendo & UU Penodaan Agama

Postby Akukomkamu » Thu May 27, 2010 6:08 am

Emang islam dan quran nya ga menodai agama lain ? geng arab itu emang ga tau DIRI!!!!




Peace... :heart:
Akukomkamu
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5565
Joined: Sat Jul 11, 2009 11:34 am
Location: "Mengajak onta2 arab unt bisa BERMARTABAT" IFF adalah TEMPAT nya.


Return to Islam Dalam Gambar Dan Berita Nasional



 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users